Bupati Alor Usir Staf Risma, Pernah Jemur dan Umpat Puluhan ASN hingga Ancam Tembak Kolonel TNI

KOMPAS.com- Video Bupati Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT) Amon Djobo marah pada Menteri Sosial Tri Rismaharini, viral di media sosial.

Bupati melampiaskan amarahnya dengan mengusir sejumlah staf Kementerian Sosial agar mereka segera meninggalkan Kabupaten Alor.

Amon juga mengancam akan melemparkan kursi ke staf Kemensos di hadapannya.

Kemarahan bupati disebabkan lantaran persoalan bantuan sosial.

Baca juga: Aksi Bupati Alor Marah terhadap Menteri Risma, Usir Staf Kemensos, Ancam Lempar Pakai Kursi

Bupati menyebut, bantuan itu tidak diserahkan pada pemerintah daerah namun justru kepada partai tertentu di DPRD Alor.

Bantuan lalu dibagikan oleh DPRD Alor kepada warga yang terdampak Badai Seroja, awal April 2021 lalu.

Amon pun membenarkan jika video 3 menit 9 detik itu memang berisi luapan kemarahannya.

Baca juga: Marah pada Mensos Risma dan Ancam Lempar Kursi ke Staf Kemensos, Bupati Alor: Tidak Ada yang Lebih Hebat di Negeri Ini

"Itu video betul saya marah. Saya tidak ingat persis kapan karena saya sibuk. Saya marah karena bantuan PKH dikasih melalui DPRD. Padahal, seharusnya pemerintah daerah yang bagi," kata Amon.

Dia menganggap, sikap pihak kementerian tak menghargai pemerintah daerah.

"Kita semua sama-sama urus negara ini dan tidak ada yang lebih hebat di negeri ini, tapi bantuan kemanusiaan itu harusnya pemerintah yang berikan kepada masyarakat, bukan DPRD," kata dia saat dikonfirmasi mengenai video yang beredar, Selasa (1/6/2021).

Baca juga: Soal Video Kemarahan Bupati Alor, Ini Jawaban Mensos Risma

Sementara itu, dikonfirmasi terpisah Menteri Sosial Tri Rismaharini menjelaskan mengenai persoalan tersebut.

"Ta jelaskan ya, jadi sebetulnya itu bantuan bukan PKH, tapi bantuan untuk bencana," kata Risma saat ditemui di Gedung Indonesia Menggugat, Jalan Viaduct, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (2/6/2021).

"Saya mengirim barang saat itu dari Jakarta jauh, kita kepingin cepat, jadi kita kirim dari Surabaya, karena kalau dari Surabaya angkutan itu gratis. Tapi kita tidak bisa masuk ke Pulau itu (Alor). Saya hubungi bagaimana kondisi di sana, karena hampir seluruh NTT kena, saya hubungi kepala dinas ,staf saya, enggak ada yang bisa karena memang saat itu jaringan terputus," kata Risma.

Saat itu lah ada anggota DPRD yang menawarkan bantuannya.

Baca juga: Beredar Video Bupati Alor Marahi Staf Kementerian Sosial dan Ancam Akan Lempar Kursi, Ini Penyebabnya

Pernah jemur dan mengumpat ke puluhan ASN

Tangkapan layar Sebuah video memperlihatkan Bupati Kabupaten Alor Amon Djobo memarahi sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di pinggir jalan protokol di wilayah itu viral di media sosial.

Selain kasus tersebut, pada bulan Juli 2020 lalu, video Bupati Amon menjemur dan mengumpat puluhan ASN viral di media sosial.

Video itu diunggah oleh akun YouTube Kaka Dorang pada Jumat (17/7/2021).

Bupati saat itu merasa kesal karena Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan NTT memberikan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) pada pemerintahannya.

Padahal menurutnya, kinerja dan pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Alor belum maksimal.

Baca juga: Bupati Alor Mengumpat dan Jemur Puluhan ASN karena Kesal Dapat WTP dari BPK

Hal ini membuat Amon meminta puluhan ASN berbaris, memarahi dan mengumpat mereka.

"Kalau ada pelayanan-pelayanan tersumbat, saya suruh masyarakat pergi ke BPK Perwakilan Nusa Tenggara Timur, dorang (mereka)tanggung jawab," ujar Amon dalam video yang diunggah chanel YouTube Kaka Dorang, Jumat (17/7/2020).

Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Amon Djobo menjelaskan bahwa dia marah karena mekanisme pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas BPK di Kabupaten Alor berbeda-beda.

"Masing-masing dengan gaya periksanya. Jangan jadikan Alor sebagai kelinci percobaan," kata Amon singkat.

Baca juga: Amon Djobo Diharapkan Optimalkan Potensi Wisata Alor

Ancam menembak mati kolonel TNI

Kemudian pada Oktober 2020, Bupati Alor pernah terlibat persoalan dengan seorang anggota TNI hingga dilaporkan ke polisi.

Sebab, Bupati Amon saat itu sempat mengancam dan akan menembak mati Kasie Log Korem 161 Kupang, Kolonel (Cpl) Imanuel Yoram Dionisius Adoe.

Duduk perkara masalah ini bermula pada Kamis, 15 Oktober 2020.

Saat itu, Bupati Alor menggelar rapat untuk menyelesaikan persoalan tanah milik TNI yang digunakan oleh Polri.

Bupati saat itu memimpin rapat. Sedangkan Kolonel Imanuel Yoram ikut hadir dalam rapat.

Baca juga: Penyebab Bupati Alor Marah terhadap Mensos Risma, Gegara Bantuan PKH Diurus DPRD

Adapun rapat menghasilkan beberapa keputusan.

Antara lain, sesuai peta dan tanah peminjaman dengan cara verbal pada tahun 1948, serta catatan pihak BPN Alor, bahwa tanah itu tercatat sebagai aset dalam penguasaan TNI.

Kedua, soal aset tanah milik TNI yang di dalamnya terdapat aset Polri, kedua belah pihak sepakat menyederhanakan dan melihat permasalahan dengan mengacu pada data hukum dan aturan yang berlaku.

Ketiga, pihak pemda akan membantu mempercepat penyelesaian masalah tersebut dengan menyiapkan alternatif tanah pengganti yang dapat digunakan untuk TNI-Polri.

Terakhir, Polri akan mempelajari dan membuat kajian hukum untuk mencari solusi alternatif lainnya.

Pada tanggal 16 Oktober 2020, Protokoler Pemkab Alor bernama Robert Moek menemui Kolonel Imanuel di salah satu hotel di Kabupaten Alor.

Baca juga: [POPULER NUSANTARA] Bupati Alor Marah terhadap Menteri Risma dan Usir Staf Kemensos | Ayah dan Anak Diterkam Buaya

Tetapi saat itu, Kolonel Imanuel tak langsung menandatangani surat risalah hasil rapat sebagai bentuk persetujuan.

Menurutnya, ada beberapa poin yang harus dikoreksi.

Setelah pertemuan tersebut, Bupati Amon Djobo lantas menelepon hotel tempat Kolonel Imanuel dan rombongannya menginap.

Tak hanya itu, Amon Djobo bahkan juga menelepon Dandim 1622/Alor, Letkol Inf Supyan Munawar.

Dalam percakapannya melalui telepon dengan Dandim Alor, Amon Djobo diduga menghina Kolonel Imanuel Yoram dengan kata-kata tidak pantas serta mengancam akan menembak mati.

Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) IX/Udayana Kolonel Kav Jonny Harianto membenarkan adanya laporan tertanggal 19 Oktober 2020, tercatat dengan nomor LP/ B/ 423/X/RES. 1.24/2020/ SPKT.

Dia menegaskan, laporan yang disampaikan ke Polda NTT itu bukanlah permasalahan antarinstitusi.

"Saya sampaikan, pelaporan yang disampaikan Kolonel Imanuel Yoram Dionisius Adoe terkait permasalahannya dengan Amon Djobo selaku Bupati Alor bukan permasalahan antarinstitusi, tapi itu murni permasalahan pribadi," kata Jonny.

(KOMPAS.com/ Sigiranus Marutho Bere| Editor: Robertus Belarminus, David Oliver Purba)

Artikel ini telah tayang di Surya.co.id dengan judul Bikin Pangdam Udayana Geram, Begini Kronologi Bupati Alor Amon Djobo Ancam Tembak Kolonel Imanuel