KPK Beri Catatan untuk Bupati Bogor Ade Yasin, Apa Saja Isinya?

Kompas.com - 25/05/2021, 21:42 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KABUPATEN BOGOR, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi catatan untuk Bupati Bogor Ade Yasin mengenai menurunnya skor rata-rata Monitoring Centre for Prevention (MCP).

MCP merupakan monitoring capaian kinerja program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (korsupgah), yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia, dan meliputi delapan area intervensi.

Sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, salah satu tugas pokok KPK memang hadir dalam pengelolaan aset daerah yang baik, meliputi pencegahan, koordinasi, monitoring, supervisi, penindakan, serta eksekusi putusan pengadilan.

Baca juga: Sanksi Derek Parkir Liar di Kota Bandung Masih Tumpul, Ini Sebabnya

Kepala Satuan Tugas (Satgas) Bidang Pencegahan Direktorat Korsup Wilayah II KPK Dwi Aprilia Linda mengatakan, posisi MCP Pemkab Bogor tahun 2020 turun sebanyak 14 poin ketimbang skor rata-rata pada 2019.

"Skor rata-rata MCP Pemkab Bogor pada tahun 2020 adalah 75 persen. Skor ini turun 14 poin dibandingkan skor rata-rata di tahun 2019 yang mencapai 89 persen," kata Linda dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (25/5/2021).

"Kami minta Pemkab Bogor meningkatkan skor MCP di tahun 2021 ini. Targetnya, minimal naik 6 poin,” ujar Linda.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Aksi Heroik Bocah 8 Tahun Korban Kecelakaan, Panjat Tebing 30 Meter lalu Minta Tolong

Dengan skor 75 persen tersebut, KPK memberikan catatan khusus terkait dua dari delapan area intervensi yang harus diperbaiki, yakni optimalisasi pajak daerah dan manajemen aset daerah.

Untuk capaian seluruh area intervensi yaitu perencanaan dan penganggaran terhadap Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 90 persen; pengadaan barang dan jasa (PBJ) 71,7 persen; pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) 90 persen.

Selanjutnya peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) 84,9 persen; manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) 74,8 persen; dan optimalisasi pajak daerah 47,3 persen.

Kemudian manajemen aset daerah 48,2 persen; dan pengelolaan keuangan desa 79,4 persen.

Baca juga: Tilap Uang Nasabah Rp 10 Miliar, Eks Pegawai Bank Pemerintah Ditangkap

 

Lebih lanjut, Linda mengatakan, terkait optimalisasi pajak daerah, tercatat capaian penerimaan 10 (sepuluh) jenis pajak Pemkab Bogor pada tahun 2021 hingga bulan April adalah Rp 107,1 miliar.

Pencapaian ini baru sekitar 8,58 persen dari target tahun 2021, yakni sebesar Rp 1,2 triliun.

"Kesepuluh jenis pajak tersebut terdiri atas pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, pajak PLN dan pajak PPJ non-PLN, mineral BLB, parkir, air tanah, pajak bumi dan bangunan (PBB), dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)," kata dia.

Selain itu, menurut Linda, jumlah tunggakan pajak di atas Rp1 miliar yang masih tercatat di Pemkab Bogor hingga Maret 2021 sebesar Rp 108,5 miliar.

Adapun realisasinya baru mencapai sekitar Rp 16,8 miliar. Masa tunggakan pajak diketahui berkisar antara tahun 1995 sampai 2020.

Terkait manajemen aset daerah, menurut Linda, total jumlah aset yang dikuasai Pemkab Bogor per 31 Desember 2020 adalah 5.804 bidang tanah.

Jumlah aset yang telah bersertifikat sebanyak 1.957 bidang atau baru mencapai 33 persen.

"Masih ada 3.847 bidang yang belum bersertifikat," ujar Linda.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sejarah Kerajaan Majapahit: Awal Mula Berdiri hingga Keruntuhan

Sejarah Kerajaan Majapahit: Awal Mula Berdiri hingga Keruntuhan

Regional
Sudah Sepekan BBM Langka di Belitung, di SPBU Sampai Rebutan, Wabup: Dipicu Maraknya Tambang Timah Inkonvensional

Sudah Sepekan BBM Langka di Belitung, di SPBU Sampai Rebutan, Wabup: Dipicu Maraknya Tambang Timah Inkonvensional

Regional
Curahan Hati Peternak Saat Harga Telur Anjlok, Biaya Pakan Jagung Melonjak: Bisa Impas Saja Sudah Alhamdulillah...

Curahan Hati Peternak Saat Harga Telur Anjlok, Biaya Pakan Jagung Melonjak: Bisa Impas Saja Sudah Alhamdulillah...

Regional
Cerita Rihan, Atlet Disabilitas Peraih 2 Perunggu Porda Jabar, Hidup dari Honor Sopir, Utang ke Tetangga karena Pandemi, hingga Dianiaya Preman

Cerita Rihan, Atlet Disabilitas Peraih 2 Perunggu Porda Jabar, Hidup dari Honor Sopir, Utang ke Tetangga karena Pandemi, hingga Dianiaya Preman

Regional
Kronologi Kantor Adira Finance Diserang Sekelompok Orang Bersenjata, Sekuriti Terluka

Kronologi Kantor Adira Finance Diserang Sekelompok Orang Bersenjata, Sekuriti Terluka

Regional
Warga Satu Kampung di Lebak Bingung, Akses Utama Diblokade Pemilik Tanah, Buat Jalan Alternatif Malah Dilarang KPK

Warga Satu Kampung di Lebak Bingung, Akses Utama Diblokade Pemilik Tanah, Buat Jalan Alternatif Malah Dilarang KPK

Regional
Selebgram di Bali Live Konten Seks Selama 9 Bulan di Medsos, Ditangkap Polisi

Selebgram di Bali Live Konten Seks Selama 9 Bulan di Medsos, Ditangkap Polisi

Regional
Detik-detik TNI-Polri Evakuasi Jenazah Suster Gabriela dari Jurang, KKB Terus Tembaki Lokasi

Detik-detik TNI-Polri Evakuasi Jenazah Suster Gabriela dari Jurang, KKB Terus Tembaki Lokasi

Regional
7 Orang Ditemukan, Pencarian Korban Kapal Pengayoman IV yang Tenggelam di Cilacap Dihentikan

7 Orang Ditemukan, Pencarian Korban Kapal Pengayoman IV yang Tenggelam di Cilacap Dihentikan

Regional
Jatim Kini Berstatus PPKM Level 1, Khofifah: Tempat Wisata Dibuka, tapi Terbatas dan Bertahap

Jatim Kini Berstatus PPKM Level 1, Khofifah: Tempat Wisata Dibuka, tapi Terbatas dan Bertahap

Regional
APBD Nias Mengendap Rp 465 Miliar di Bank hingga Ditegur Presiden, Bupati Nias: karena Dana Desa Lambat Serapannya

APBD Nias Mengendap Rp 465 Miliar di Bank hingga Ditegur Presiden, Bupati Nias: karena Dana Desa Lambat Serapannya

Regional
Duduk Perkara Ibu Rumah Tangga Harus Bayar Utang Alamrhum Suaminya Rp 224 Juta, Bank Sebut Istri Sebagai Ahli Waris

Duduk Perkara Ibu Rumah Tangga Harus Bayar Utang Alamrhum Suaminya Rp 224 Juta, Bank Sebut Istri Sebagai Ahli Waris

Regional
Lokasi, Daftar dan Syarat Masuk Tempat Wisata Berstandar CHSE di Jabar

Lokasi, Daftar dan Syarat Masuk Tempat Wisata Berstandar CHSE di Jabar

Regional
Macan Tutul Diduga Berkeliaran di Gunung Lasem Rembang, KLHK Pasang Kamera Pengintai

Macan Tutul Diduga Berkeliaran di Gunung Lasem Rembang, KLHK Pasang Kamera Pengintai

Regional
Mabes Polri Turun Tangan Selidiki Dugaan Penyalahgunaan Bansos E-Warong, Bupati Blora: Ini Upaya Terakhir

Mabes Polri Turun Tangan Selidiki Dugaan Penyalahgunaan Bansos E-Warong, Bupati Blora: Ini Upaya Terakhir

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.