Pertemukan Pengungsi Afghanistan dan IOM, Wagub NTT: Kita Akan Cari Jalan Keluar Terbaik

KUPANG, KOMPAS.com - Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi mempertemukan perwakilan pengungsi asal Afganistan dengan pihak International Organization For Migration (IOM) di Ruang Kerja Wagub, Rabu (19/5/2021).

Pertemuan tersebut bertujuan memfasilitasi berbagai keluhan dan permasalahan yang disampaikan para pengungsi asal Timur Tengah itu.

Hadir dalam pertemuan tersebut, tiga orang perwakilan pengungsi Afganistan yakni Kubra Hasani, Reza Khademi dan Azim Hasani serta Kepala IOM Kupang Asni Yurika.

Dalam pertemuan tersebut, Josef menegaskan, pemerintah Provinsi NTT telah menganggap para imigran sebagai bagian dari penduduk NTT.

Walaupun, kata Josef, pengungsi Afgamistan bukan warga negara Indonesia.

"Saudara-saudara, warga negara apa pun, namun karena sudah tinggal lama di Kupang, kami sudah anggap jadi penduduk NTT. Keluhan-keluhan itu akan kita carikan jalan keluar yang terbaik. Kebetulan ada IOM di sini, kita akan diskusikan secara kekeluargaan," ujar Josef.

Baca juga: Danau yang Muncul Usai Badai Seroja Kini Mengering, Warga Jadikan Lahan untuk Tanam Sayur

Josef menuturkan, sebagai daerah transit, Pemerintah Provinsi NTT tidak bisa membantu banyak untuk menyiapkan tempat tinggal yang layak bagi para pengungsi karena keterbatasan anggaran.

Namun, pihaknya berjanji memfasilitasi dan mencarikan jalan keluar yang terbaik.

"Karena teman-teman dari IOM juga dibatasi dengan aturan. Kita akan konsultasikan dengan pihak terkait lainnya untuk selesaikan masalah yang sudah berlarut-larut ini. Beri saya waktu dua minggu untuk bicarakan hal ini lebih intens dengan IOM dan pihak terkait lainnya," kata Josef.

Baca juga: Toko Obat Dokter S yang Ternyata Sarjana Pendidikan Agama, Laris dan Populer di Kalangan Warga Desa

Josef meminta, para pengungsi untuk menyiapkan argumentasi-argumentasi yang lebih meyakinkan, agar dapat diteruskan oleh pemerintah provinsi ke berbagai pihak untuk menemukan jalan keluar yang tepat.

"Kalau teman-teman imigran mau pindah ke tempat yang lebih layak, tolong teman-teman cari argumentasi yang memudahkan teman-teman bisa pindah. Kita akan fasilitasi hal ini," ujar dia.

"Kebetulan saya pernah kunjungi tempat penampungan yang sangat baik di Batam dan Tanggerang bersama Menteri Hukum dan HAM. Begitupun kalau teman-teman pengungsi mau jadi warga negara Indonesia, kita juga bisa bantu fasilitasi hal ini. Kita pasti akan cari jalan keluar terbaiklah," sambung Josef.

Baca juga: Eri Cahyadi Akan Berkantor di 154 Kelurahan di Surabaya Secara Bergiliran, Ada Apa?

Sementara itu, Kubra Hasani mewakili para pengungsi menyampaikan terima kasih kepada Wagub Josef Nae Soi karena bisa mempertemukan para imigran dengan pihak IOM.

"Terima kasih bapa sudah bantu kami ketemu dengan IOM. Karena sudah lama kalau mau ketemu mereka, tidak bisa. Kami lihat IOM kurang transparan dalam mengurus kami,"kata Kubra.

Dengan suara bergetar, wanita yang telah enam tahun menetap di Kupang itu menyampaikan keluhan-keluhan para pengungsim

Di antaranya keinginan untuk pindah ke tempat layak sesuai aturan yang telah ditetapkan.

Juga permasalahan pendidikan anak-anak pengungsi yang berusia sekolah.

"Sebagai orangtua, saya sedih lihat anak-anak saya karena tidak bisa sekolah seperti anak-anak lokal. Mereka memang sekolah tapi itu hanya formalitas. Mereka tidak bisa ikut ujian dan dapat ijazah karena tidak teregister," kata Kubra.

"Dan hal ini tidak diberitahu oleh IOM secara terbuka. Juga masalah urusan medis atau kesehatan, mereka juga kurang terbuka. Kami hanya mau supaya aturan-aturan tentang imigran dari UNHCR diperhatikan dengan sungguh," kata wanita beranak dua tersebut dengan berderai air mata.

Baca juga: Wanita Asal Banyuwangi Beli Rumah yang Dijual Rp 600 Juta untuk Sumbang Palestina, Sudah Bayar DP Rp 5 Juta

Menanggapi hal ini, Kepala IOM kupang, Asni Yurika mengungkapkan, IOM sudah berupaya memfasilitasi agar anak-anak dan para imigran bisa bersekolah.

Tapi, karena Indonesia belum bergabung dan menandatangani Konvensi Pengungsi Tahun 1951, sehingga ada beberapa keterbatasan.

"Keterbatasan ini juga ada di bidang pendidikan. Mereka memang tidak bisa dapatkan ijazah karena memang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Kita bukan tidak mau fasilitasi sampai mereka dapatkan ijazah. Tapi kita hanya ikuti yang dianjurkan kepada kita. Jadi kita hanya bisa fasilitasi sampai di situ saja,"jelas Asni.

Lebih lanjut Asni menguraikan terkait proses pemindahan imigran.

Prosesnya kata dia, baru bisa terjadi jika ada penempatan ke negara ketiga.

"Mereka akan dipindahkan sementara waktu ke Jakarta karena lebih dekat dengan kedutaan negara yang mau terima mereka. Kami juga bisa fasilitasi perpindahan kalau mereka mau pulang ke negara asal secara sukarela. Kemudian ada pemindahan yang terkait dengan situasi medis, di mana mereka butuhkan bantuan medis lebih lanjut, " pungkas Asni.

Sebelumnya, para pengungsi Afganistan, lebih dari tiga kali menggelar unjuk rasa di depan Kantor IOM Kupang.

Mereka menuntut kepastian soal masa depan mereka yang tidak jelas.

Para pengungsi mengharapkan segera dipindahkan ke sejumlah negara tujuan seperti Australia, Selandia Baru, Inggris, Amerika Serikat dan Canada.