Mulai 1 April, Warga Surabaya yang Ingin Mendapatkan Layanan Kesehatan Cukup Pakai KTP

SURABAYA, KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menandantangani nota kesepakatan bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor Cabang Surabaya.

Penandatanganan ini terkait kerja sama program Jaminan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage) untuk warga Kota Surabaya.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, penandatanganan nota kesepakatan bersama ini untuk memastikan pendataan warga Surabaya pemegang jaminan kesehatan sudah mencapai 90 persen lebih.

Dengan demikian, seluruh warga Surabaya otomatis hanya perlu menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) jika ingin mendapat layanan kesehatan.

"Insya Allah mulai 1 April 2021, seluruh warga KTP Surabaya di manapun rumah sakit yang bekerja sama dengan pemerintah kota, itu cukup dengan KTP sudah bisa dilayani kesehatannya," kata Eri seusai acara yang berlangsung di Lobi Lantai II Balai Kota Surabaya, Selasa (16/3/2021).

Eri menjelaskan, dalam program Universal Health Coverage (UHC), jika pemegang jaminan kesehatan di sebuah kota sudah mencapai 95 persen, maka warga yang sakit cukup menunjukkan KTP untuk mendapatkan layanan kesehatan.

Baca juga: Toko Swalayan di Surabaya Akan Didata Ulang, Pemkot Ingatkan Komitmen Jalin Kemitraan dengan UMKM

Di sisi lain, program ini juga untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan tanpa harus menghadapi kesulitan finansial.

"Sehingga untuk mendapatkan layanan kesehatan, warga KTP Surabaya tidak perlu lagi menggunakan surat keterangan miskin," ujar dia.

Tak hanya itu, Eri menjelaskan, dalam program tersebut jika warga sebelumnya membayar BPJS kelas satu secara mandiri, lalu tiba-tiba tidak sanggup membayar, maka otomatis bisa dimasukkan ke kelas tiga.

"Misal ada warga Surabaya sakit di (BPJS) kelas satu, tiba-tiba dia tidak mampu membayar, kemudian dia berubah ke kelas tiga. Nah, ketika mau pindah ke kelas tiga secara otomatis langsung (biaya) di-cover oleh pemerintah kota," terang dia.

Ia menegaskan, Pemkot Surabaya juga siap menanggung pembayaran BPJS Kesehatan warga yang nonaktif karena berhenti dari pekerjaan atau tak lagi bekerja di perusahaan yang menanggung biaya BPJS.

"Saya berharap tidak ada lagi warga Surabaya yang sakit dan sedih karena tidak dilayani kesehatannya," tutur dia.