Mulai 1 April, Warga Surabaya yang Ingin Mendapatkan Layanan Kesehatan Cukup Pakai KTP

Optimalisasi layanan kesehatan rupanya tak hanya dilakukan Pemkot Surabaya dari sisi pembiayaan.

Saat ini pemkot sedang menyiapkan SOP batas waktu maksimal pelayanan di puskesmas, mulai dari mendaftar hingga menerima obat.

"Nah, ini yang kita ingin memberikan betul jaminan kesehatan kepada masyarakat. Jangan sampai ada (warga) nanti datang berobat 15 menit, menunggunya dua jam. Sehingga nanti pelayanannya bisa lebih cepat," kata Eri.

Sementara itu, Deputi Direksi Wilayah Jawa Timur, I Made Puja Yasa mengapresiasi upaya wali kota bersama jajarannya dalam mengawal proses pendataan kepesertaan jaminan kesehatan di Kota Surabaya.

Apalagi, kata dia, jaminan kesehatan nasional adalah program yang wajib diikuti sebagai upaya proteksi kesehatan finansial.

"Ini menunjukkan bahwa komitmen yang luar biasa terkait kehadiran pemerintah di dalam memastikan jaminan kesehatan di wilayah Kota Surabaya," kata dia.

Baca juga: Gubernur Khofifah: 106 Perawat di Jatim Meninggal karena Terpapar Covid-19...

Ia mengungkapkan, saat ini jumlah penduduk yang sudah ter-cover dalam program ini secara nasional sebanyak 222 juta jiwa atau sekitar 82 persen dari total penduduk di Indonesia.

Sedangkan di Jatim, jumlah penduduk yang sudah ter-cover sebanyak 30,9 juta jiwa dari 41 juta jiwa total populasi di wilayah itu. Artinya, masih 75 persen dari total penduduk di Jatim yang sudah tercover.

"Sedangkan posisi Surabaya sendiri, saat ini penduduk yang sudah ter-cover dari 2,9 itu ada 2,5 juta. Jadi lebih kurang 84,4 persen. Jadi saat ini saja Kota Surabaya sudah di atas rata-rata nasional," ungkap dia.

Menurutnya, meski Surabaya menjadi daerah dengan penduduk terbanyak di Jatim, namun jumlah peserta jaminan kesehatan juga paling tinggi.

Tentunya untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan komitmen dan kerja keras yang tinggi.

"Jadi ini prestasi yang cukup luar biasa. Terlebih Bapak Wali Kota juga menyampaikan bahwa warga (Surabaya) yang menunggak pembayaran (BPJS), itu juga langsung dimasukkan menjadi peserta yang dibiayai pemerintah daerah. Artinya ini merupakan komitmen yang luar biasa," tutur dia.