Kisah 4 Ibu Terdakwa Pelemparan Atap Pabrik Tembakau, Bawa Balita ke Penjara, Kini Kasusnya Ditangguhkan

Kompas.com - 26/02/2021, 06:07 WIB
Keempat ibu bersama anaknya di dalam tahanan di Lombok Tengah, NTB. Apriadi Abdi NegaraKeempat ibu bersama anaknya di dalam tahanan di Lombok Tengah, NTB.
Editor Rachmawati

KOMPAS.com - Dalam konflik lingkungan yang terjadi di Indonesia, kasus hukum sampingan yang menjerat masyarakat yang melakukan protes berjalan begitu "mulus", berbanding terbalik dengan penanganan persoalan pokok utamanya yaitu kasus dugaan kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan.

Seperti yang terjadi di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, empat ibu rumah tangga (IRT) tengah menjalani persidangan dengan ancaman hingga lima tahun enam bulan penjara karena diduga melempar atap pabrik sebagai bentuk protes atas dugaan polusi udara yang ditimbulkan.

Baca juga: Kasus 4 Ibu Lempari Atap Pabrik Tembakau, Polri: Sudah 9 Kali Mediasi tetapi Gagal

Gangguan udara ini bahkan disebut telah menyebabkan gangguan pernapasan warga sekitar.

Sementara itu, pokok permasalahan yang menjadi keluhan warga yaitu dugaan pencemaran lingkungan yang dilakukan perusahaan tembakau berjalan di tempat - di ranah mediasi - tanpa ada pengusutan dalam jalur hukum.

Pemerintah Provinsi NTB meminta maaf karena baru mengetahui kasus yang menimpa empat ibu itu setelah adanya pemberitaan dan berjanji akan memperjuangkan keluhan warga atas polusi udara.

Baca juga: Fakta Terbaru Kasus 4 Ibu Lempar Atap Pabrik Tembakau, Penahanan Ditangguhkan, Gubernur NTB Hadiri Sidang

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Senada, Polda NTB juga telah mengumpulkan data dan keterangan atas keluhan warga untuk kemudian berkordinasi dengan instasi berwenang terkait perizinan, analisa dampak lingkungan dan lainnya.

Tahun lalu pola yang serupa terjadi. Ketua Komunitas Adat Laman Kinipan Effendi Buhing ditangkap polisi (kemudian dibebaskan) karena diduga melakukan pencurian, perampasan dan pembakaran saat berusaha menghalau perusahaan sawit yang mencoba menebang pohon di kawasan hutan adat mereka.

Sementara di sisi lain, dugaan kerusakan lingkungan yang dikeluhkan warga oleh perusahaan tidak diusut.

Berdasarkan data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), hingga tahun 2018 tercatat 163 orang dikriminalisasi karena memperjuangkan lingkungan mereka.

Baca juga: Penahanan Ditangguhkan, 4 Ibu Pelempar Pabrik Menangis, Bahagia Bisa Kembali Menyusui Anak

Dari pelemparan, penahanan hingga penangguhan

suasana persidangan 4 IRT yang ditahan lantaran melempar batu ke sebuah pabrik rokok.KOMPAS.com/IDHAM KHALID suasana persidangan 4 IRT yang ditahan lantaran melempar batu ke sebuah pabrik rokok.
Pada 26 Desember lalu, empat IRT berinisial HT (40), NR (38), MR (22), dan FT (38) warga Desa Wajegeseng, Kecamatan Kopang, Lombok Tengah, NTB, melempar atap spandek pabrik tembakau.

Mereka memprotes polusi asap yang disebut sangat bau ditimbulkan pabrik tersebut.

"Jadi ibu-ibu ini ada anak sedang sakit diduga akibat polusi udara dari pabrik ini karena satu-satunya di wilayah mereka. Ada yang sakit sesak nafas, ISPA bahkan ada yang lumpuh. Dokter harus turun tangan melakukan cek ke warga," kata kuasa hukum terdakwa Apriadi Abdi Negara saat dihubungi wartawan BBC News Indonesia.

Apriadi menjelaskan, seorang anak berusia delapan tahun dari ibu yang ditahan juga mengalami kelumpuhan sejak dua bulan lalu dan sesak nafas.

Baca juga: Penahanan 4 Ibu Terdakwa Pelemparan Atap Pabrik Tembakau Ditangguhkan

Ibunya menduga karena polusi asap yang ditimbulkan.

Apriadi melanjutkan, ibu-ibu ini telah memprotes dugaan polusi udara itu ke kepala dusun, kepala desa, kelurahan, kecamatan dan pemerintah terkait namun tidak ada aksi nyata.

"Sebaliknya, ibu-ibu ini malah diproses hukum dan selama proses berlangsung tidak ada mediasi terkait kasus pelemparan ini, bahkan tidak ada pendampingan hukum dari negara di proses penyidikan hingga penuntutan, padahal pasal yang digunakan 170 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara," jelas Apriadi.

Saat penyidikan kasus, kepolisian tidak melakukan penahanan.

Baca juga: Duduk Perkara 4 Ibu Ditahan dan Bawa Balita ke Penjara, Bermula Bau, Lempari Atap Pabrik Tembakau

Namun saat dilimpahkan ke Kejaksaan pada 16 Februari lalu dilakukan penahanan hingga sidang pertama pada Senin (22/2/2021) saat hakim memutuskan penangguhan penahanan.

"Sejak 16 Februari, ada tiga anak ikut [di tahanan], tapi satu dipulangkan, dua balita bersama ibu di tahanan karena masih menyusui, dititip di polsek lalu dipindahkan ke rutan," katanya.

Apriadi berharap, kliennya dibebaskan dari tuntutan Pasal 170 KUHP karena tidak sesuai dengan apa yang dilakukan.

"Kasus ini bukti bahwa hukum di Indonesia tajam ke bawah, tumpul ke atas. Atap spandek seng yang dilempar tidak rusak, hanya lecet dan masih terpakai sampai sekarang, sementara kehidupan ibu dan anak-anak ini terancam hancur," katanya.

Baca juga: Cerita di Balik 4 Ibu Ditangkap karena Lempar Atap Pabrik Tembakau

Pola yang berulang, 'Pengalihan isu dari pokok masalah'

Empat ibu rumah tangga (IRT) yang menjadi terdakwa perusakan dengan pelemparan batu ke gudang tembakau milik UD Mawar Putra di Desa Wajageseng, ketika hadir dalam sidang perdananya di Pengadilan Negeri Praya, Lombok Tengah, NTB, Senin (22/2/2021). (ANTARA/HO-Humas Kejari Lombok Tengah) Empat ibu rumah tangga (IRT) yang menjadi terdakwa perusakan dengan pelemparan batu ke gudang tembakau milik UD Mawar Putra di Desa Wajageseng, ketika hadir dalam sidang perdananya di Pengadilan Negeri Praya, Lombok Tengah, NTB, Senin (22/2/2021).
Pakar hukum dan pemerhati sosial dari Universitas Mataram, Zainal Asikin mengatakan, kasus hukum empat IRT itu hanyalah dampak lanjutan dari persoalan pokok yang tidak terselesaikan. Yaitu protes warga terhadap keberadaan pabrik yang diduga menimbulkan pencemaran lingkungan.

Zainal mengatakan, seandainya perusahaan dihentikan sementara untuk kemudian dilakukan perbaikan maka tidak akan ada reaksi masyarakat.

"Tapi yang terjadi justru yang diproses hukum pelemparannya. Akhirnya yang terkesan adalah pengalihan isu seolah-olah dipaksakan pelemparan oleh warga menjadi persoalan pidana."

Baca juga: Ini Alasan 4 Ibu Lempar Atap Pabrik Tembakau, Pelaku Ditangkap

"Padahal mungkin lebih salah lagi perusahaan itu dari sisi hukum lingkungan yang bisa dipidanakan. Pencemaran lingkungan lebih berat hukumannya dibandingkan pelemparan yang merusak seng," kata Zainal.

Yang menjadi kekecewaan Zainal selanjutnya adalah kenapa kasus pelemparan harus dipaksakan masuk ke persidangan, dan ibu-ibu itu ditahan sehingga balita mereka ikut merasakan dampaknya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengusaha Langgar Aturan, Walkot Bobby Robohkan Bangunan di Atas Drainase

Pengusaha Langgar Aturan, Walkot Bobby Robohkan Bangunan di Atas Drainase

Regional
100 Hari Kerja Walkot Bobby Fokus Atasi Sampah, Walhi: Ini Langkah Tepat

100 Hari Kerja Walkot Bobby Fokus Atasi Sampah, Walhi: Ini Langkah Tepat

Regional
Kejar Medali Emas, Provinsi Papua Kirim 14 Atlet Sepak Takraw ke PON XX 2021

Kejar Medali Emas, Provinsi Papua Kirim 14 Atlet Sepak Takraw ke PON XX 2021

Regional
Wabup Luwu Utara Resmikan Program Air Bersih untuk 60 KK di Desa Pombakka, Malangke Barat

Wabup Luwu Utara Resmikan Program Air Bersih untuk 60 KK di Desa Pombakka, Malangke Barat

Regional
Tinjau Vaksinasi di Tanjung Emas, Walkot Hendi Pastikan Vaksin Covid-19 Aman Digunakan

Tinjau Vaksinasi di Tanjung Emas, Walkot Hendi Pastikan Vaksin Covid-19 Aman Digunakan

Regional
Kejari Semarang Bantu Selamatkan Aset Negara Rp 94,7 Miliar, Pemkot Berikan Apresiasi

Kejari Semarang Bantu Selamatkan Aset Negara Rp 94,7 Miliar, Pemkot Berikan Apresiasi

Regional
Penanganan Covid-19 di Kota Medan Dinilai Sudah “On the Track”, Pengamat Kesehatan Puji Kinerja Bobby

Penanganan Covid-19 di Kota Medan Dinilai Sudah “On the Track”, Pengamat Kesehatan Puji Kinerja Bobby

Regional
Ada 499 Pasien Covid-19 dari Luar Semarang, Walkot Hendi Siapkan Hotel untuk Karantina

Ada 499 Pasien Covid-19 dari Luar Semarang, Walkot Hendi Siapkan Hotel untuk Karantina

Regional
Apresiasi Penanganan Covid-19  di Luwu Utara, Kapolda Sulsel: Protokol Kesehatan Jangan Kendor

Apresiasi Penanganan Covid-19 di Luwu Utara, Kapolda Sulsel: Protokol Kesehatan Jangan Kendor

Regional
Bupati IDP Harap Kedatangan Pangdam XIV Hasanuddin dan Rombongan Bisa Bantu Pulihkan Luwu Utara

Bupati IDP Harap Kedatangan Pangdam XIV Hasanuddin dan Rombongan Bisa Bantu Pulihkan Luwu Utara

Regional
Antisipasi Kerumunan, Wali Kota Hendi Batasi Kuota Vaksinasi 'Drive Thru'

Antisipasi Kerumunan, Wali Kota Hendi Batasi Kuota Vaksinasi "Drive Thru"

Regional
Pemkab Luwu Utara Genjot Pembangunan 1.005 Huntap Bagi Korban Banjir Bandang

Pemkab Luwu Utara Genjot Pembangunan 1.005 Huntap Bagi Korban Banjir Bandang

Regional
Pastikan Luwu Utara Bebas BAB Sembarangan, Bupati IDP Harap Hasil Verifikasi Kabupaten ODF Valid

Pastikan Luwu Utara Bebas BAB Sembarangan, Bupati IDP Harap Hasil Verifikasi Kabupaten ODF Valid

Regional
Tercatat 217 UMKM Ajukan Surat PIRT, Bupati Lampung Timur: Jangan Dipersulit

Tercatat 217 UMKM Ajukan Surat PIRT, Bupati Lampung Timur: Jangan Dipersulit

Regional
Dua Bangunan di Kota Metro Jadi Cagar Budaya, Walkot Wahdi: Bisa Jadi Referensi Penelitian

Dua Bangunan di Kota Metro Jadi Cagar Budaya, Walkot Wahdi: Bisa Jadi Referensi Penelitian

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X