Buron 4 Tahun, Terpidana Korupsi Bansos di Sulsel Ditangkap di Parkiran

Kompas.com - 04/02/2021, 19:56 WIB
Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel Rizal Nurul Fitri (dua dari kanan) saat menggelar konferensi pers penangkapan DPO kasus korupsi di Kejati Sulsel, Kamis (4/2/2021). KOMPAS.COM/HIMAWANWakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel Rizal Nurul Fitri (dua dari kanan) saat menggelar konferensi pers penangkapan DPO kasus korupsi di Kejati Sulsel, Kamis (4/2/2021).

MAKASSAR, KOMPAS.com - Seorang terpidana kasus korupsi bantuan sosial pada Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (PLDPM) Sulsel bernama Hamid Awaluddin ditangkap penyidik Kejati Sulsel usai buron selama 4 tahun.

Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel Rizal Nurul Fitri mengatakan, Hamid ditangkap di parkiran kantor BPJS Sulsel di Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Kamis (4/2/2021).

Hamid, kata Rizal, buron sejak tahun 2017 silam pascaputusan PN Makassar Nomor 105 tanggal 2 Mei 2017.

"Terpidana ini kita amati sejak kemarin, dan kita ketahui keberadaanya. Dan tadi kita dapat di halaman parkir kantor BPJS Ketenaga Kerjaan Provinsi Sulsel," kata Rizal kepada wartawan di kantor Kejati Sulsel, Kamis sore.

Baca juga: Kapolda Sulsel: Terduga Teroris di Makassar Simpatisan dan Anggota FPI, Baiat kepada ISIS

Rizal mengatakan, dalam putusan hakim, Hamid divonis bersalah telah menyalahgunakan dana bansos untuk lembaga pangan di Bantaeng hingga merugikan negara sebesar Rp 149.232.960.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Hamid divonis hukuman 3 tahun penjara dengan denda Rp 50 juta.

Dia juga diminta mengembalikan uang pengganti sebesar Rp 149.232.960 dengan ketentuan satu tahun kurungan penjara bila tidak diganti.

"Dalam kasus ini, dia selaku bendahara Gapoktan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (PLDPM). Dia ini kelompok tani," kata Rizal.

Baca juga: Gubernur Sulsel Tegaskan Pulau Lantigiang Selayar Tak Diperjualbelikan

Saat ini, kata Rizal, Hamid akan langsung dijebloskan ke Lapas Makassar untuk menjalani masa tahanannya sesuai vonis hakim PN Makassar.

"Sejak ada putusan pengadilan Makassar 2017. Terpidana ini kita tidak ketahui keberadaannya. Dia DPO," tandas Rizal. 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Covid-19 di Semarang Naik 700 Persen, Walkot Hendi Berlakukan PKM

Kasus Covid-19 di Semarang Naik 700 Persen, Walkot Hendi Berlakukan PKM

Regional
Kasus Covid-19 di Semarang Naik, Walkot Hendi Resmikan RS Darurat

Kasus Covid-19 di Semarang Naik, Walkot Hendi Resmikan RS Darurat

Regional
Akses ke Faskes Sulit, Dompet Dhuafa Sumbangkan Ambulans untuk Warga Desa Tanjung Raya

Akses ke Faskes Sulit, Dompet Dhuafa Sumbangkan Ambulans untuk Warga Desa Tanjung Raya

Regional
Peringati HUT Ke-103 Kota Madiun, Wali Kota Maidi Fokus Stop Covid-19 dan Genjot Ekonomi

Peringati HUT Ke-103 Kota Madiun, Wali Kota Maidi Fokus Stop Covid-19 dan Genjot Ekonomi

Regional
Hendi Terus Bergerak Cepat Sediakan Tempat Tidur untuk Pasien Covid-19 di Semarang

Hendi Terus Bergerak Cepat Sediakan Tempat Tidur untuk Pasien Covid-19 di Semarang

Regional
Hadiri Deklarasi Pilkades Damai, Bupati Luwu Utara Minta Cakades Tegakkan Protokol Kesehatan

Hadiri Deklarasi Pilkades Damai, Bupati Luwu Utara Minta Cakades Tegakkan Protokol Kesehatan

Regional
Bupati IDP Resmikan Program Pamsimas, Kini Warga Desa Dodolo Nikmati Air Bersih

Bupati IDP Resmikan Program Pamsimas, Kini Warga Desa Dodolo Nikmati Air Bersih

Regional
Gandeng KPK, Hendi Tegaskan Komitmen Cegah dan Berantas Korupsi

Gandeng KPK, Hendi Tegaskan Komitmen Cegah dan Berantas Korupsi

Regional
25 Persen Warga Sudah Divaksin, Menkes Tambah Jatah Vaksin Kota Madiun

25 Persen Warga Sudah Divaksin, Menkes Tambah Jatah Vaksin Kota Madiun

Regional
Kasus Covid-19 di Semarang Semakin Tinggi, Walkot Hendi Tutup 8 Ruas Jalan

Kasus Covid-19 di Semarang Semakin Tinggi, Walkot Hendi Tutup 8 Ruas Jalan

Regional
Belajar dari Pemkot Medan, Wali Kota Pariaman Akan Aplikasikan Strategi Pengelolaan Wisata Sejarah

Belajar dari Pemkot Medan, Wali Kota Pariaman Akan Aplikasikan Strategi Pengelolaan Wisata Sejarah

Regional
Banyak Warga Gelar Hajatan, Bupati IDP Minta Camat Berlakukan Syarat Khusus

Banyak Warga Gelar Hajatan, Bupati IDP Minta Camat Berlakukan Syarat Khusus

Regional
Lewat “Gebyar PON”, Panitia Buktikan Kesiapan Papua sebagai Tuan Rumah PON XX 2021

Lewat “Gebyar PON”, Panitia Buktikan Kesiapan Papua sebagai Tuan Rumah PON XX 2021

Regional
Walkot Hendi Prioritaskan Vaksin untuk Guru PAUD

Walkot Hendi Prioritaskan Vaksin untuk Guru PAUD

Regional
Kabupaten Wonogiri Dapat Penghargaan Tercepat Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri: Ini Pertama Kali di Indonesia

Kabupaten Wonogiri Dapat Penghargaan Tercepat Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri: Ini Pertama Kali di Indonesia

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X