Anggota DPRD Mempawah Kalbar Segel Ruang Rapat dan Ruang Pimpinan

PONTIANAK, KOMPAS.com – Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mempawah, Kalimantan Barat (Kalbar) menyegel ruang rapat dan ruang pimpinan dewan, Kamis (21/1/2021).

Penyegelan ini terkait mosi tidak percaya anggota terhadap pimpinan dewan.

“Kami kesal dengan sikap pimpinan, khususnya Ketua DPRD Mempawah yang lamban dalam membuat keputusan dan tak jelas dalam menerapkan aturan,” kata Ketua Fraksi Nasdem DPRD Mempawah, H Anwar saat dihubungi, Kamis siang.

Baca juga: Pelihara 15 Ekor Kasturi Tanpa Izin, Pemuda Asal Mempawah Kalbar Ditangkap Polisi

Anwar juga menuding Ketua DPRD Mempawah, Ria Mulyadi, tidak memahami aturan dan ketentuan yang termuat dalam tata tertib dan Undang-undang tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3).

Menurut dia, ada ketentuan di dalam aturan tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya.

“Kami segel dua ruangan rapat dan tiga ruangan pimpinan DPRD Mempawah. Ini bentuk mosi tidak percaya kami terhadap pimpinan terhadap kinerjanya memimpin lembaga ini,” ujar Anwar.

Anwar menilai, selama ini, unsur pimpinan tidak menjalankan fungsi legislatif tapi malah seperti eksekutif.

Baca juga: Pemkab Mempawah Akan Tanggung Pendidikan Kedua Anak Korban Sriwijaya Air SJ 182

Padahal, pimpinan DPRD bersifat kolektif kolegial, artinya jika ketua DPRD paham, maka akan berkoordinasi dengan unsur pimpinan lain.

“Setidaknya minta masukan dari sekretaris dewan sebagai penanggung jawab kelembagaan di dewan,” ucap Anwar.

istimewa Sejumlah anggota DPRD Mempawah, Kalimantan Barat (Kalbar) menyegel ruang rapat dan ruang pimpinan dewan, Kamis (21/1/2021). Penyegelan ini terkait mosi tidak percaya anggota terhadap pimpinan dewan.

Hanya bedanya, pimpinan diberi kepercayaan jabatan berdasarkan undang-undang.

“Sifat kolektif kolegial itu tidak ada. Jangan dianggap kami bisa diperlakukan seperti anak buah. Setiap keputusan harus ditetapkan bersama, secara kelembagaan, bukan diputuskan sendiri,” kesal Anwar.

Baca juga: Pemuda dan Mangrove, Upaya Penanggulangan Abrasi Pantai di Mempawah

Selain itu, kinerja kelembagaan juga masih rendah. Anwar menyebut, hingga pekan keempat Januari 2021, DPRD Mempawah belum menyusun dan menetapkan program kerja.

Padahal, setiap anggota memiliki tanggung jawab terhadap konstituen, termasuk program kerja yang berkaitan dengan raperda dan rapat-rapat.

“Padahal amanat undang-undang, pekan pertama setiap awal tahun, DPRD harus menyusun program kerja tahunan,” tutup Anwar.