Harga Gas Melon Subsidi di Nunukan Capai Rp.70.000 Per Tabung, Masyarakat Menjerit

NUNUKAN, KOMPAS.com – Liquified Petroleum Gas (LPG) subsidi 3 kilogram atau biasa disebut gas melon tengah menjadi keluhan warga di perbatasan Indonesia–Malaysia, di Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara.

Sejak pandemi Covid-19, harga gas melon dikatakan terus naik. Bahkan sampai hari ini, harganya mencapai Rp.70.000 per tabung, dari Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp.16.500 per tabung.

Lonjakan harga ini menjadi perbincangan warganet di media sosial, mereka menjerit dan mempertanyakan kebijakan dan langkah instansi terkait atas masalah ini.

Baca juga: Di Krayan Nunukan, Harga BBM Tembus Rp 35.000 Per Liter, Harga Gula Rp 40.000 Per Kilo

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lidik Perbatasan (Libas) Nunukan Khoirul Fadli menyayangkan kejadian tersebut.

"Masyarakat kita di perbatasan harus mengalami kondisi begini, di mana peran pemerintah dan aparat? Ini terjadi sudah berbulan-bulan, kenapa belum ada tindakan? Sudahlah mereka harus survive di tengah pandemic Covid-19, masih lagi harus dibebani harga LPG yang seharusnya subsidi,’’ujarnya, Selasa (29/12/2020).

Menurut Fadli, harga tinggi LPG subsidi terjadi karena nihilnya pengawasan dari pemerintah dan stakeholder.

Terjadi kelangkaan di Nunukan karena ada dugaan tong LPG digeser ke wilayah yang seharusnya belum bisa menerima kuota LPG akibat masih berstatus subsidi minyak tanah.

‘’Dan saya mendapati fakta di lapangan, adanya mobil pengecer LPG dengan harga tinggi, tidak ada izin dan legalitas, itu salah satu penyebab kenapa harga LPG subsidi melambung,’’lanjutnya.

Fadli mengakui, dari sejumlah investigasi lapangan, harga LPG melon dijual dengan harga jauh di atas HET, dan semua rata-rata dibanderol di atas Rp.50.000 bahkan mencapai lebih Rp.70.000.

"Seharusnya ini sudah diantisipasi, harusnya ada Satgas khusus untuk ini, janganlah beralasan tidak ada anggaran, masyarakat di bawah susah ini mereka, kasihan, tolong ini menjadi perhatian serius,’’katanya.

Nihil pengawasan

Kepala bagian ekonomi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan Mukhtar yang menjadi leading sector dari peredaran LPG subsidi di Nunukan tidak membantah jika pengawasan terhadap distribusi LPG melon nihil.

Tidak adanya anggaran untuk menunjang kinerja Satgas Pengawas LPG subsidi menjadi salah satu alasan.

"Tidak ada anggaran, kasihan, jadi pengawasan juga tidak ada, memang kita harus akui kendala itu," ujarnya.

Baca juga: Gara-gara Malaysia Lockdown, Harga Elpiji di Krayan Rp 1,5 Juta, Semen Rp 1,8 Juta Per Zak

Kerja Satgas LPG subsidi dikatakan sudah terhenti sekitar 2 tahun, nihilnya anggaran membuat Satgas tidak bisa bergerak dan imbasnya penyaluran LPG subsidi tidak terkontrol.