Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Harga Gas Melon Subsidi di Nunukan Capai Rp.70.000 Per Tabung, Masyarakat Menjerit

Kompas.com - 29/12/2020, 17:15 WIB
Ahmad Dzulviqor,
Khairina

Tim Redaksi

NUNUKAN, KOMPAS.com – Liquified Petroleum Gas (LPG) subsidi 3 kilogram atau biasa disebut gas melon tengah menjadi keluhan warga di perbatasan Indonesia–Malaysia, di Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara.

Sejak pandemi Covid-19, harga gas melon dikatakan terus naik. Bahkan sampai hari ini, harganya mencapai Rp.70.000 per tabung, dari Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp.16.500 per tabung.

Lonjakan harga ini menjadi perbincangan warganet di media sosial, mereka menjerit dan mempertanyakan kebijakan dan langkah instansi terkait atas masalah ini.

Baca juga: Di Krayan Nunukan, Harga BBM Tembus Rp 35.000 Per Liter, Harga Gula Rp 40.000 Per Kilo

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lidik Perbatasan (Libas) Nunukan Khoirul Fadli menyayangkan kejadian tersebut.

"Masyarakat kita di perbatasan harus mengalami kondisi begini, di mana peran pemerintah dan aparat? Ini terjadi sudah berbulan-bulan, kenapa belum ada tindakan? Sudahlah mereka harus survive di tengah pandemic Covid-19, masih lagi harus dibebani harga LPG yang seharusnya subsidi,’’ujarnya, Selasa (29/12/2020).

Menurut Fadli, harga tinggi LPG subsidi terjadi karena nihilnya pengawasan dari pemerintah dan stakeholder.

Terjadi kelangkaan di Nunukan karena ada dugaan tong LPG digeser ke wilayah yang seharusnya belum bisa menerima kuota LPG akibat masih berstatus subsidi minyak tanah.

‘’Dan saya mendapati fakta di lapangan, adanya mobil pengecer LPG dengan harga tinggi, tidak ada izin dan legalitas, itu salah satu penyebab kenapa harga LPG subsidi melambung,’’lanjutnya.

Fadli mengakui, dari sejumlah investigasi lapangan, harga LPG melon dijual dengan harga jauh di atas HET, dan semua rata-rata dibanderol di atas Rp.50.000 bahkan mencapai lebih Rp.70.000.

"Seharusnya ini sudah diantisipasi, harusnya ada Satgas khusus untuk ini, janganlah beralasan tidak ada anggaran, masyarakat di bawah susah ini mereka, kasihan, tolong ini menjadi perhatian serius,’’katanya.

Nihil pengawasan

Kepala bagian ekonomi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan Mukhtar yang menjadi leading sector dari peredaran LPG subsidi di Nunukan tidak membantah jika pengawasan terhadap distribusi LPG melon nihil.

Tidak adanya anggaran untuk menunjang kinerja Satgas Pengawas LPG subsidi menjadi salah satu alasan.

"Tidak ada anggaran, kasihan, jadi pengawasan juga tidak ada, memang kita harus akui kendala itu," ujarnya.

Baca juga: Gara-gara Malaysia Lockdown, Harga Elpiji di Krayan Rp 1,5 Juta, Semen Rp 1,8 Juta Per Zak

Kerja Satgas LPG subsidi dikatakan sudah terhenti sekitar 2 tahun, nihilnya anggaran membuat Satgas tidak bisa bergerak dan imbasnya penyaluran LPG subsidi tidak terkontrol.

Mukhtar mengakui, saat ini di Nunukan terjadi kelangkaan sehingga dimanfaatkan para pengecer untuk menaikkan harga.

Adanya pergeseran LPG subsidi ke wilayah 3 di Kabupaten Nunukan juga menjadi salah satu alasan tingginya harga yang terjadi.

‘’Memang kalau sampai 60 ribu, 80 ribu itu pengecer tidak resmi yang buat, tidak ada dia punya izin atau legalitas. Kita akan coba buat edaran lagi ke pangkalan dan agen, supaya bisa mengatasi ini,’’lanjutnya.

Sebenarnya, kata Mukhtar, kuota LPG melon untuk Nunukan dikatakan mencukupi. Dalam sepekan, ada sekitar 20.000 tabung yang datang ke 2 agen pangkalan.

Sebanyak 5.500 tabung untuk pangkalan Karya Liem Nunukan dan sebanyak 15.000 tabung untuk pangkalan H.Abdullah yang peruntukannya untuk wilayah Nunukan dan Sebatik.

Hanya saja, saat pandemi, pemerintah lebih fokus untuk penanggulangan Covid-19, sehingga pengecer lebih leluasa untuk mempermainkan harga.

‘’Jatahnya sebenarnya cukup, konsumen LPG subsidi kurang lebih segitu, hanya memang penyalurannya tidak tepat sasaran dan terkadang kapal pengangkut tidak selalu datang tepat waktu akibat cuaca dan lainnya,’’imbuhnya.

Mukhtar juga menyesalkan kewenangan terkait LPG yang ditarik ke provinsi.

Seharusnya Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) yang memiliki kewenangan penuh atas LPG, membantu pendanaan untuk Satgas pengawas, faktanya, mereka seakan lepas tangan terhadap kasus ini.

‘’Di masa pandemi begini, masyarakat yang tadinya pra sejahtera turun jadi miskin, bahkan yang kaya ikut miskin demi pakai LPG melon, dan memang pengawasan kita tidak ada, UPT (Unit Pelaksana Tekhnis) Dinas Pertambangan juga tidak ada, itu yang terjadi.’’katanya.


Polisi lakukan penyelidikan

Kasus yang tengah menjadi sorotan masyarakat ini pun tengah menjadi fokus Kepolisian Resort (Polres) Nunukan.

Sejauh ini sudah ada lebih 10 pemilik pangkalan dan agen yang dimintai keterangan.

Kepala Satuan Resort Kriminal (Reskrim) Polres Nunukan AKP Marhadiansyah Tofiqs Setiaji mengatakan, dari sejumlah keterangan, para pemilik pangkalan dan agen menjual LPG melon seharga Rp 18.000 sampai Rp 20.000.

‘’Kalau di pangkalan harganya Rp16.500, sampai agen sekitar Rp18.000 sampai Rp 20.000, sesuai jaraknya, kan butuh ongkos angkut juga mereka,’’katanya.

Baca juga: Polisi Tangkap Pengoplos Gas Melon Bersubsidi ke Elpiji 12 Kg

Polisi masih melakukan penyelidikan dan akan meminta alamat pengecer kepada para agen LPG untuk memudahkan penyelidikan.

Setiaji mengatakan, para pengecer tentu akan berpotensi melakukan tindak pidana karena sejumlah alasan.

‘’Pertama, dia mengambil LPG subsidi tanpa memiliki legalitas sehingga bukan pihak yang berwenang, dan kedua dia mengecerkan dengan harga jauh di atas HET,’’lanjutnya.

Aksi pengecer, kata Setiaji, bisa terancam pasal berlapis, yakni Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999 Pasal 62 ayat 1 juncto Pasal 8 ayat 1 huruf a dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 2 miliar.

Selain itu, dikenakan pula pasal 53 huruf c dan d juncto pasal 23 ayat 2 huruf dan d undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang migas dengan ancaman penjara 3 tahun dan denda paling banyak Rp 30 miliar.

"Kita masih selidiki, untuk pengenaan pidananya tentu akan kita lihat, ada pertimbangan kemanusiaan apalagi di tengah pandemi Covid-19 begini.’’katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pj Gubri Ajak Pemkab Bengkalis Kolaborasi Bangun Jembatan Sungai Pakning-Bengkalis

Pj Gubri Ajak Pemkab Bengkalis Kolaborasi Bangun Jembatan Sungai Pakning-Bengkalis

Regional
Diskominfo Kota Tangerang Raih Penghargaan Perangkat Daerah Paling Inovatif se-Provinsi Banten

Diskominfo Kota Tangerang Raih Penghargaan Perangkat Daerah Paling Inovatif se-Provinsi Banten

Regional
Fakta dan Kronologi Bentrokan Warga 2 Desa di Lombok Tengah, 1 Orang Tewas

Fakta dan Kronologi Bentrokan Warga 2 Desa di Lombok Tengah, 1 Orang Tewas

Regional
Komunikasi Politik 'Anti-Mainstream' Komeng yang Uhuyy!

Komunikasi Politik "Anti-Mainstream" Komeng yang Uhuyy!

Regional
Membedah Strategi Komunikasi Multimodal ala Komeng

Membedah Strategi Komunikasi Multimodal ala Komeng

Regional
Kisah Ibu dan Bayinya Terjebak Banjir Bandang Berjam-jam di Demak

Kisah Ibu dan Bayinya Terjebak Banjir Bandang Berjam-jam di Demak

Regional
Warga Kendal Tewas Tertimbun Longsor Saat di Kamar Mandi, Keluarga Sempat Teriaki Korban

Warga Kendal Tewas Tertimbun Longsor Saat di Kamar Mandi, Keluarga Sempat Teriaki Korban

Regional
Balikpapan Catat 317 Kasus HIV Sepanjang 2023

Balikpapan Catat 317 Kasus HIV Sepanjang 2023

Regional
Kasus Kematian akibat DBD di Balikpapan Turun, Vaksinasi Tembus 60 Persen

Kasus Kematian akibat DBD di Balikpapan Turun, Vaksinasi Tembus 60 Persen

Regional
Puan: Seperti Bung Karno, PDI-P Selalu Berjuang Sejahterakan Wong Cilik

Puan: Seperti Bung Karno, PDI-P Selalu Berjuang Sejahterakan Wong Cilik

Regional
Setelah 25 Tahun Konflik Maluku

Setelah 25 Tahun Konflik Maluku

Regional
BMKG: Sumber Gempa Sumedang Belum Teridentifikasi, Warga di Lereng Bukit Diimbau Waspada Longsor

BMKG: Sumber Gempa Sumedang Belum Teridentifikasi, Warga di Lereng Bukit Diimbau Waspada Longsor

Regional
Gempa Sumedang, 53 Rumah Rusak dan 3 Korban Luka Ringan

Gempa Sumedang, 53 Rumah Rusak dan 3 Korban Luka Ringan

Regional
Malam Tahun Baru 2024, Jokowi Jajan Telur Gulung di 'Night Market Ngarsopuro'

Malam Tahun Baru 2024, Jokowi Jajan Telur Gulung di "Night Market Ngarsopuro"

Regional
Sekolah di Malaysia, Pelajar di Perbatasan Indonesia Berangkat Sebelum Matahari Terbit Tiap Hari

Sekolah di Malaysia, Pelajar di Perbatasan Indonesia Berangkat Sebelum Matahari Terbit Tiap Hari

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com