Temukan Dugaan Pelanggaran di Pilkada Rembang, Paslon Harno - Bayu Ajukan Gugatan ke MK

REMBANG, KOMPAS.com - Pasangan calon, Harno - Bayu, secara resmi telah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) melalui kuasa hukumnya dengan permohonan perselisihan hasil Pilkada Rembang, Jawa Tengah.

Salah satu kuasa hukum Harno - Bayu, Nimerodi Gulo, menyampaikan, pengajuan gugatan tersebut, telah diterima secara resmi  telah tercatat dalam website MK pada Kamis (17/12/2020) 23.59 WIB.

Menurut Gulo, pihaknya telah menemukan banyak kecurangan yang ditengarai dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif dalam Pilkada Rembang.

Baca juga: Hasil Pilkada Rembang 2020, Bupati Petahana Unggul Tipis dari Mantan Wakilnya

Bahkan, kata dia, pihaknya berujar mengantongi bukti kuat jika kecurangan dari kubu sebelah tersebut telah secara terang-terangan dilakukan.

Sejumlah alat bukti pun telah dilampirkan dalam berkas gugatan tersebut. 

"Pilkada Rembang ditemui banyak kecurangan -kecurangan. Bahkan potensi TSM cukup terlihat, yakni ada kekuasaan yang bermain dengan menggunakan kekuasaan dalam mengatur pemenangan pasangan calon tertentu," terang Gulo saat dihubungi Kompas.com melalui ponsel, Sabtu (19/12/2020).

Menurutnya, pengajuan gugatan MK tersebut semata - mata hanya untuk mencari keadilan terhadap kecurangan - kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaan Pilkada Rembang.

"Upaya untuk mencari keadilan terhadap kecurangan itu, kami sebagai PH mengajukan permohonan ke MK, sekaligus melakukan upaya - upaya lain termasuk melaporkan ke pihak - pihak terkait atas pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh KPU dan Banwas," jelasnya.

Baca juga: Menduga Ada Kecurangan di Pilkada Rembang, Demokrat Siap Ajukan Gugatan

Hal serupa juga diutarakan oleh tim advokasi Harno - Bayu, Karyono.

Menurut Karyono, dugaan - dugaan pelanggaran yang terjadi di sejumlah TPS sejatinya telah diungkapkan secara langsung kepada pihak penyelenggara maupun panwas tingkat Kecamatan. 

Hanya saja, sambung Karyono, pelaporan tersebut tak ditindaklanjuti oleh pihak terkait.

Padahal, kata dia, temuan - temuan bentuk pelanggaran Pilkada itu sempat diamini oleh sejumlah pihak.