Gubernur Papua Minta Pilkada Boven Digoel Digelar 21 Desember, Ini Tanggapan KPU

JAYAPURA, KOMPAS.com - Penyelenggaraan Pilkada Boven Digoel rupanya belum menemui kepastian setelah Gubernur Papua Lukas Enembe mengeluarkan pernyataan.

Lewat keterangan tertulis, Lukas ingin penyelenggaraan pemungutan suara lebih cepat dari keputusan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua.

"Pilkada Boven Digoel akan lanjut tanggal 21 Desember 2020," kata Lukas lewat keterangan singkat yang diterima pada, Kamis (17/12/2020).

Menanggapi keinginan itu, Ketua KPU Papau Theodorus Kossay telah mengirimkan surat terkait rencana penyelenggaraan Pilkada Boven Digoel pada 28 Desember 2020.

Baca juga: Hanya 10 Kabupaten di Papua yang Menggelar Pilkada, Boven Digoel Ditunda karena Sengketa

"Kami sudah menyurat ke gubernur mengenai tanggal pemungutan suara tersebut, dan tinggal beliau memberikan surat kepada kami (KPU) terkait surat yang kami ajukan tersebut," kata Theodorus saat dihubungi, Kamis.

Menurutnnya, sulit menyelenggarakan pemungutan suara di Boven Digoel pada 21 Desember.

Sebab, logistik pilkada baru saja tiba di Jayapura. Logistik itu akan disortir terelebih dulu sebelum dikirim ke seluruh distrik.

"Dua hari lalu kami sudah memesannya dan baru tiba hari ini. Setelah tiba di Jayapura, kami akan melakukan sortir dan verifikasi dengan dokumen-dokumen yang sudah ada terlebih dahulu. Kami harus memisahkan ke setiap TPS, kemudian apakah ada yang rusak atau tidak, kami harus memastikannya," kata dia.

Theodorus mengingatkan, distribusi logistik pilkada ke 20 distrik di Boven Digoel tak mudah. Estimasi pengiriman logistik bisa mencapai lima hari.

"Distribusi logistik ke distrik-distrik baik itu melalui darat, udara, dan sungai. Sangat butuh waktu kurang lebih hingga lima hari proses pendistibusian logistik tersebut. Kadang, cuaca tidak familiar untuk proses ini," kata Theodorus.

Baca juga: KPU Papua: Pilkada Boven Digoel Digelar 28 Desember

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menunda pelaksanaan Pilkada Boven Digoel karena alasan keamanan.

Kebijakan itu diambil karena kerusuhan yang pecah di sejumlah titik di Boven Digoel beberapa hari menjelang penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember.

Kericuhan itu disebabkan penganuliran pasangan calon kepala daerah Yusak Yaluwo-Yakobus Yaremba oleh KPU RI.