Tindaklanjuti Rekomendasi Mendagri, 367 Pejabat Pemkab Jember Dikembalikan ke Jabatan Awal

JEMBER, KOMPAS. com – 367 pejabat di lingkungan Pemkab Jember resmi dikembalikan ke jabatan lama pada Jumat (13/11/2020).

Mereka kembali menduduki jabatan sebelum mutasi yang dilakukan pada Januari 2018. Kebijakan itu diambil setelah menindaklanjuti rekomendasi pemeriksaan khusus Kementerian Dalam Negeri pada 11 November 2019.

Pejabat yang dikembalikan ke jabatan sebelumnya itu terdiri dari kepala dinas hingga lurah.

“Itu dari 16 SK, 15 SK mutasi dan satu SK demisioner,” kata Sekda Pemkab Jember Mirfano saat konferensi pers di Pemkab Jember. 

Awalnya, ada 385 pejabat yang akan dikembalikan ke jabatan lama. Namun, setelah diperiksa kembali, terdapat satu pejabat meninggal dan lima nama ganda.

Baca juga: Soal Vaksin Covid-19, Menko PMK: Tidak Semuanya Divaksin, Ini Menciptakan Herd Immunity

Sehingga, total 379 pejabat yang seharusnya dikembalikan. Tetapi, Pemkab Jember menunda pengembalian jabatan 12 pejabat.

“Dari 379 itu, ada 12 yang tidak kami kembalikan pada saat ini,” tambah dia.

Mereka adalah empat pejabat di inspektorat dan delapan pejabat yang sebelumnya memiliki jabatan di Dispenduk. Mereka mendapatkan rekomendasi dari Mendagri.

“Sehingga yang kami undang hari ini 367,” jelas dia.

Sementara itu, Plt Bupati Jember KH Abdul Muqit Arief mengaku pengembalian jabatan itu berdasarkan rekomendasi Kementerian Dalam Negeri.

"Saya tidak tahu kenapa tugas yang berat ini dilimpahkan pada saya. Andai saya boleh memilih, saya tidak ingin mengemban jabatan Plt bupati. Tapi karena kewajiban saya harus jalankan," kata Muqit.

Muqit mengaku, dirinya diminta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengisi kekosongan pimpinan karena Faida yang cuti kampanye.

Selain itu, ia juga diminta mencairkan hubungan DPRD dan Pemkab Jember, serta menjalankan rekomendasi Kemendagri.

Untuk itu, dia menjalankan amanah tersebut dengan hati hati, meminta arahan pada gubernur dan Kemendagri.

Baca juga: Sederet Fakta Video Mesum Bidan dan Dokter di Jember, Rumah Tangga Hancur dan Terancam Dipecat

"Karena itu, kalau saya niat menzalimi satu ASN saja maka demi Allah saya akan dilaknat, " jelas dia. 

Menurutnya, pengembalian jabatan itu penting dilakukan untuk penyelesaian APBD Jember.

"Ini juga terkait penyelesaian kuota cpns yang sudah 2 tahun tidak mendapatkannya," terang dia.

Muqit menilai, permasalahan KSOTK di Jember menjadi sumber ketegangan antara legislatif dan eksekutif. Dampaknya, hubungan Pemkab Jember dengan pemprov dan pemerintah pusat bisa rusak.