Izin 5 Sektor Ini Harus Ditandatangani Bupati Jember, DPRD: Alasan Apa Pun Tidak Boleh

Kompas.com - 21/10/2020, 21:23 WIB
Rapat dengar pendapat antara komisi B DPRD Jember dengan Dinas PTSP terkait pendelegasian perizinan BAGUS SUPRIADI/KOMPAS.COMRapat dengar pendapat antara komisi B DPRD Jember dengan Dinas PTSP terkait pendelegasian perizinan

JEMBER, KOMPAS. com – Sejak 2017, perizinan di sejumlah bidang harus mendapat pesetujuan dari Bupati Jember. Pengurusan izin itu tak dilegasikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Dampaknya, proses perizinan butuh waktu lama. Padahal, PTSP Kabupaten Jember telah dibentuk sejak 2017.

Sektor perizinan yang harus mengantongi tanda tangan bupati itu di antaranya, izin kesehatan, lokasi, mendirikan sekolah, reklame, dan izin mendirikan bangunan (IMB).

“Semua itu harus ditandatangani bupati, Ini alasan apa pun tidak boleh,” kata anggota Komisi B DPRD Jember Nyoman Aribowo usai hearing dengan Dinas PTSP di ruang rapat DPRD Jember, Rabu (21/10/2020).

Menurutnya, Ombudsman perwakilan Jawa Timur pernah menginvestigasi perizinan di Pemkab Jember. Hasil investigasi itu menyatakan, tak ada proses pendelegasian perizinan. 

Baca juga: Pamflet Ajakan Demo dan Penjarahan Ditempel di Sudut Kota, Polisi Selidiki Pelaku

Padahal, lanjut dia, pendelegasian itu sudah diatur dalam Perpres Nomor 97 Tahun 2014 tentang perizinan satu pintu.

Menurut Aribowo, Pemkab Jember telah melanggar Perpres Nomor 97 karena pendelegasian tidak dilakukan. Untuk itu, dia meminta Plt Bupati Jember Abdul Muqit Arief mendelegasikan perizinan itu kepada PTSP.

“Tidak ada lagi izin itu harus ditandatangani oleh kepala daerah, baik bupati atau gubernur,” tambah politikus PAN ini.

Nyoman menambahkan, Dinas PTSP Jember sudah mengirim surat setiap tahun untuk meminta SK pendelegasian kepada bupati melalui bagian hukum. Namun, tidak pernah ada jawaban.

Ia meminta Plt Bupati Jember mengakhiri pelanggaran itu.

Sementara itu, Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas PTSP Andika Wijaya mengakui selama ini memang belum ada pendelegasian perizinan.

“Pengajuan dari Dinas PTSP untuk proses pendelegasian belum,” ucap dia.

Selama pendelegasian belum ditandatangani kepala daerah, maka yang berwenang memberikan izin adalah bupati.

Baca juga: Mobil Mewah Bergambar Machfud-Mujiaman, Timses: Pak Machfud ke Mana-mana Pakai Innova

Padahal, pihaknya sudah mengirim surat kepada bagian hukum terkait draft SK pendelegasian. Namun tetap tidak ada tindak lanjut.

“Kami sudah menyurati bagian hukum terkait draft SK pendelegasian, PTSP hanya itu ranahnya,” pungkas dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Provinsi Jawa Tengah Kembali Terima 248.600 Dosis Vaksin, Ganjar Minta 12 Daerah Langsung Eksekusi

Provinsi Jawa Tengah Kembali Terima 248.600 Dosis Vaksin, Ganjar Minta 12 Daerah Langsung Eksekusi

Regional
Menyoal KKN Lapangan Unila, Rencana Libatkan Ribuan Mahasiswa hingga Ditunda Setelah Diprotes Warganet

Menyoal KKN Lapangan Unila, Rencana Libatkan Ribuan Mahasiswa hingga Ditunda Setelah Diprotes Warganet

Regional
UPT Logam Purbalingga Terbakar Hebat, 1 Orang Tewas dan 3 Gedung Rusak Berat

UPT Logam Purbalingga Terbakar Hebat, 1 Orang Tewas dan 3 Gedung Rusak Berat

Regional
Kronologi Pria Bunuh Pasangan Sesama Jenis di Grobogan, Berawal dari Kencan yang Tak Dibayar

Kronologi Pria Bunuh Pasangan Sesama Jenis di Grobogan, Berawal dari Kencan yang Tak Dibayar

Regional
[POPULER NUSANTARA] Ini Alasan Siswi Non-Muslim di Padang Diwajibkan Pakai Jilbab | Bayi 4 Bulan Dicekoki Miras oleh Pamannya

[POPULER NUSANTARA] Ini Alasan Siswi Non-Muslim di Padang Diwajibkan Pakai Jilbab | Bayi 4 Bulan Dicekoki Miras oleh Pamannya

Regional
Duduk Perkara Dokter Ditemukan Tewas Dalam Mobil Sehari Setelah Divaksin Covid-19, Diduga Sakit Jantung

Duduk Perkara Dokter Ditemukan Tewas Dalam Mobil Sehari Setelah Divaksin Covid-19, Diduga Sakit Jantung

Regional
Detik-detik Seorang Remaja di Pekanbaru Tewas Setelah Terjatuh dan Tertabrak Mobil Damkar

Detik-detik Seorang Remaja di Pekanbaru Tewas Setelah Terjatuh dan Tertabrak Mobil Damkar

Regional
Penjelasan BMKG soal Penyebab Cuaca Ekstrem di Sulawesi Utara

Penjelasan BMKG soal Penyebab Cuaca Ekstrem di Sulawesi Utara

Regional
Sandiaga Uno: Batik Batam Layak Jadi Produk Unggulan

Sandiaga Uno: Batik Batam Layak Jadi Produk Unggulan

Regional
Sakit Hati Tak Dibayar, Pria Ini Tusuk Pasangan Sesama Jenis hingga Tewas

Sakit Hati Tak Dibayar, Pria Ini Tusuk Pasangan Sesama Jenis hingga Tewas

Regional
Dokter Ditemukan Tewas Sehari Setelah Disuntik Divaksin, Satgas Covid-19 Palembang: Dipastikan Bukan karena Divaksin, tapi...

Dokter Ditemukan Tewas Sehari Setelah Disuntik Divaksin, Satgas Covid-19 Palembang: Dipastikan Bukan karena Divaksin, tapi...

Regional
KPU Bukittinggi Tetapkan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih

KPU Bukittinggi Tetapkan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih

Regional
Data dan Identitas ABK yang Hilang Setelah Tabrakan Kapal di Perairan Surabaya

Data dan Identitas ABK yang Hilang Setelah Tabrakan Kapal di Perairan Surabaya

Regional
Bertambah 7 Orang yang Meninggal Dunia akibat Covid-19 di Riau

Bertambah 7 Orang yang Meninggal Dunia akibat Covid-19 di Riau

Regional
Seorang Remaja Tewas Setelah Jatuh dan Tertabrak Mobil Damkar di Pekanbaru

Seorang Remaja Tewas Setelah Jatuh dan Tertabrak Mobil Damkar di Pekanbaru

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X