Menurutnya pejabat seharusnya memberikan contoh karena pemerintah berusaha memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
"Jadi kejadiannya siang awal pekan ini di Kecamatan Randublatung. Ini sangat memprihatikan. Kalau kata orang Jawa, jarkoni, iso ujar ora iso nglakoni, bisa berkata tapi tidak bisa melakukan," kata Eko.
Baca juga: 10 Pegawainya Positif Corona, Kantor Disdukcapil Blora Ditutup
Eko mengatakan, Bupati Blora telah menandatangani Peraturan Bupati Nomor 55 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penagalan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan penggendalian virus corona.
Selain itu Pemkab Blora juga memberlakukan sanksi bagi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan sejak 11 September 2020 lalu.
Bagi pelanggar akan mendapatan sanksi berupa kerja sosial hingga denda Rp 100.000.
Baca juga: Satu Pegawai Positif Covid-19, Kantor Disdukcapil Blora Tutup Sepekan
Selain Perbut Nomor 55, dasar sanksi tersebut adalah Inpres No 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
"Peraturan dibuat sendiri, kok dilanggar-langgar sendiri," katanya.
Sementara itu pada awal September 2020 lalu, sebanyak 10 pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Blora terkonfirmasi positif Covid-19 berdasarkan hasil swab massal,
Plt Kepala Disdukcapil Kabupaten Blora, Dewi Tedjowati, mengatak swab massal dilakukan bertahap sejak sepekan lalu setelah salah seorang pegawainya positif Covid-19 dari hasil tracing.
"Hasil swab massal tahap pertama sudah keluar dan 10 orang pegawai Disdukcapil Blora dinyatakan positif Covid-19. Total seluruh pegawai Disdukcapil Blora ada 53 orang," kata Dewi saat dihubungi Kompas.com, Selasa (6/10/2020).
Baca juga: Pilkada Blora, Istri Bupati Bersaing Melawan Wakil Bupati
Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.
Syarat & Ketentuan