Demi Rasa Keadilan, Sejumlah Gubernur Desak Presiden Keluarkan Perppu Omnibus Law

Kompas.com - 09/10/2020, 12:11 WIB
Mahasiswa menuju Istana Negara, Jakarta untuk menggelar unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja, Kamis (8/10/2020). KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMOMahasiswa menuju Istana Negara, Jakarta untuk menggelar unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja, Kamis (8/10/2020).
Editor Setyo Puji

KOMPAS.com - Sejumlah gubernur meminta Presiden Joko Widodo segera mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ( perppu) omnibus law.

Hal itu dilakukan untuk dapat meredam aksi unjuk rasa yang semakin masif dari elemen buruh dan mahasiswa.

Pasalnya, pengesahan omnibus law UU Cipta Kerja yang dilakukan pemerintah bersama DPR itu dinilai tidak memberikan rasa keadilan kepada semua pihak.

Terutama beberapa klausul dari klaster ketenagakerjaan yang mengatur tentang upah, pesangon, dan kontrak kerja.

Hal itu membuat para pekerja merasa mendapat diskriminasi dari adanya regulasi tersebut.

Berikut ini sejumlah gubernur yang mendesak Presiden segera mengeluarkan perppu.

Gubernur Kalimantan Barat

Gubernur Kalbar Sutarmidji saat ditemui di ruang kerjanya. TRIBUNPONTIANAK/ANGGITA PUTRI Gubernur Kalbar Sutarmidji saat ditemui di ruang kerjanya.

Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji meminta Presiden untuk segera mengeluarkan perppu omnibus law.

"Saya Gubernur Provinsi Kalimantan Barat dengan ini mohon kepada Presiden untuk secepatnya mengeluarkan perppu yang menyatakan mencabut omnibus law," kata Sutarmidji dalam akun media sosial yang terkonfirmasi, Kamis (8/10/2020).

Menurut dia, perppu itu perlu dikeluarkan agar dapat menghindari pertentangan di tengah masyarakat semakin meluas.

Sebab, regulasi yang baik seharusnya dapat memberikan rasa keadilan kepada seluruh rakyat, bukan sebaliknya.

"Ini demi terhindarnya pertentangan di masyarakat dan tidak mustahil aksinya semakin meluas," ucap Sutarmidji.

Terkait dengan usulan permintaan perppu tersebut, ia mengaku akan segera mengirimkan surat kepada Presiden.

"Kita akan kirim surat usulan," ujar mantan Wali Kota Pontianak dua periode ini.

Baca juga: Gubernur Kalbar: Saya Mohon Presiden Keluarkan Perppu Cabut Omnibus Law

Gubernur Jawa Barat

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menemui para demonstran yang menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja di halaman Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kamis (8/10/2020).KOMPAS.COM/DENDI RAMDHANI Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menemui para demonstran yang menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja di halaman Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kamis (8/10/2020).

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil rela menerobos hujan demi bertemu dengan para demonstran.

Setelah melakukan audiensi dengan perwakilan buruh yang berunjuk rasa, Emil sapaan akrab Ridwan Kamil akhirnya bersedia menyampaikan aspirasi yang dikeluhkan kepada Pemerintah dan DPR.

Menurut Emil, UU yang mengatur masalah hajat hidup banyak orang memang tidak bisa dilakukan dengan cara kejar tayang.

"Rekan-rekan semua yang hadir di depan Gedung Sate, tadi saya sudah mendengarkan aspirasi yang isinya menyampaikan poin ketidakadilan. Karena pengesahannya terlalu cepat untuk UU yang begitu kompleks," kata Emil, sapaan akrabnya.

Baca juga: Ridwan Kamil Hujan-hujanan Temui Demonstran di Gedung Sate, Setuju Kirim Surat ke Jokowi

Oleh karena itu, dalam menyikapi adanya sejumlah pasal yang dianggap tidak memberi rasa keadilan kepada para buruh tersebut, ia akan mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo dan DPR.

"Rekomendasi dari perwakilan buruh agar pemerintah provinsi mengirimkan surat kepada DPR dan Presiden, yang isinya adalah menyampaikan aspirasi dari buruh untuk menolak UU Omnibus Law," jelasnya.

"Kedua meminta Presiden untuk minimal menerbitkan perppu karena proses UU ini masih ada 30 hari untuk direvisi oleh tanda tangan Presiden," paparnya.

Dalam kesempatan itu, Emil kembali mempersilakan para pendemo untuk menyampaikan aspirasinya. Hanya saja, ia meminta agar berlangsung secara tertib dan tidak anarkistis.

Gubernur Sumatera Barat

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno- Gubernur Sumbar Irwan Prayitno

Sementara itu, hal yang sama juga dilakukan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno.

Menyikapi aksi unjuk rasa yang kian masif tersebut, pihaknya telah mengirimkan surat kepada DPR RI yang berisikan aspirasi dari para buruh menolak omnibus law.

Hal itu dilakukan Irwan karena sejak awal disahkannya regulasi tersebut justru menimbulkan aksi unjuk rasa dari buruh di Sumbar.

"Sehubungan dengan hal tersebut. Pemerintah Provinsi Sumbar menyampaikan aspirasi dari Serikat Pekerja atau Serikat Buruh yang menyatakan menolak disahkannya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dimaksud,” kata Irwan dalam keterangan tertulisnya yang diterima Kompas.com, Jumat (9/10/2020).

Baca juga: Gubernur Sumbar Irwan Prayitno Sampaikan Aspirasi Buruh Tolak UU Cipta Kerja

Sebagai informasi, aksi unjuk rasa yang dilakukan selama dua hari berturut-turut di depan Gedung DPRD Sumbar itu berakhir dengan ricuh.

Akibat aksi tersebut, bahkan Ketua DPRD Sumbar nyaris terkena lemparan batu dari para demonstran.

Sumber: Kompas.com (Penulis : Perdana Putra, Dendi Ramdhani, Hendra Cipta | Editor : Farid Assifa, Khairina, Aprillia Ika)



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ganjar soal Rencana Sekolah Tatap Muka pada Juli 2021: Uji Coba Dulu

Ganjar soal Rencana Sekolah Tatap Muka pada Juli 2021: Uji Coba Dulu

Regional
Was-was Longsor Susulan, 50 Santriwati Ponpes di Pamekasan Dipulangkan

Was-was Longsor Susulan, 50 Santriwati Ponpes di Pamekasan Dipulangkan

Regional
Heboh Hiu Berwajah Mirip Manusia, BKKPN Kupang: Itu Normal, Fisiknya Belum Sempurna

Heboh Hiu Berwajah Mirip Manusia, BKKPN Kupang: Itu Normal, Fisiknya Belum Sempurna

Regional
Tenaga Ahli Menkes Temui Sultan HB X, Bicara soal PPKM hingga Vaksinasi Pedagang

Tenaga Ahli Menkes Temui Sultan HB X, Bicara soal PPKM hingga Vaksinasi Pedagang

Regional
Kisah Risalianus, Ayah Ibunya Lumpuh, Sepulang Sekolah Dia Berkebun untuk Hidupi Keluarga

Kisah Risalianus, Ayah Ibunya Lumpuh, Sepulang Sekolah Dia Berkebun untuk Hidupi Keluarga

Regional
Cerita Mantan Kades di Cianjur, Gelapkan Dana Desa 332 Juta untuk Bayar Utang Pribadi

Cerita Mantan Kades di Cianjur, Gelapkan Dana Desa 332 Juta untuk Bayar Utang Pribadi

Regional
Diduga Cemburu, Seorang Mahasiswa Gantung Diri Pakai Jilbab di Kos, Ini Ceritanya

Diduga Cemburu, Seorang Mahasiswa Gantung Diri Pakai Jilbab di Kos, Ini Ceritanya

Regional
Jumat Ini, Cellica dan Aep Dilantik Langsung oleh Ridwan Kamil

Jumat Ini, Cellica dan Aep Dilantik Langsung oleh Ridwan Kamil

Regional
Bupati dan Wakil Bupati Semarang Terpilih Dilantik Besok, Undangan Terbatas

Bupati dan Wakil Bupati Semarang Terpilih Dilantik Besok, Undangan Terbatas

Regional
Prokes Super Ketat Pelantikan Kepala Daerah di Jatim, Wajib Tinggal di Surabaya

Prokes Super Ketat Pelantikan Kepala Daerah di Jatim, Wajib Tinggal di Surabaya

Regional
Sekda Samarinda: Kami Tidak Keluarkan Izin Kerumunan, Perkawinan dan Lainnya

Sekda Samarinda: Kami Tidak Keluarkan Izin Kerumunan, Perkawinan dan Lainnya

Regional
Tragedi Longsor di Tambang Emas Ilegal Parigi Moutong, Ini Faktanya

Tragedi Longsor di Tambang Emas Ilegal Parigi Moutong, Ini Faktanya

Regional
Hari Tanpa Bayangan di Bali Terjadi 26 dan 27 Februari, Ini Penjelasan BMKG

Hari Tanpa Bayangan di Bali Terjadi 26 dan 27 Februari, Ini Penjelasan BMKG

Regional
Suami Curi Ponsel Istri karena Korban Sering Rebutan dengan Anaknya, Rancang Skenario Maling

Suami Curi Ponsel Istri karena Korban Sering Rebutan dengan Anaknya, Rancang Skenario Maling

Regional
Pelantikan 3 Kepala Daerah di Bangka Belitung Akan Digelar secara Tatap Muka

Pelantikan 3 Kepala Daerah di Bangka Belitung Akan Digelar secara Tatap Muka

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X