Demi Rasa Keadilan, Sejumlah Gubernur Desak Presiden Keluarkan Perppu Omnibus Law

KOMPAS.com - Sejumlah gubernur meminta Presiden Joko Widodo segera mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) omnibus law.

Hal itu dilakukan untuk dapat meredam aksi unjuk rasa yang semakin masif dari elemen buruh dan mahasiswa.

Pasalnya, pengesahan omnibus law UU Cipta Kerja yang dilakukan pemerintah bersama DPR itu dinilai tidak memberikan rasa keadilan kepada semua pihak.

Terutama beberapa klausul dari klaster ketenagakerjaan yang mengatur tentang upah, pesangon, dan kontrak kerja.

Hal itu membuat para pekerja merasa mendapat diskriminasi dari adanya regulasi tersebut.

Berikut ini sejumlah gubernur yang mendesak Presiden segera mengeluarkan perppu.

Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji meminta Presiden untuk segera mengeluarkan perppu omnibus law.

"Saya Gubernur Provinsi Kalimantan Barat dengan ini mohon kepada Presiden untuk secepatnya mengeluarkan perppu yang menyatakan mencabut omnibus law," kata Sutarmidji dalam akun media sosial yang terkonfirmasi, Kamis (8/10/2020).

Menurut dia, perppu itu perlu dikeluarkan agar dapat menghindari pertentangan di tengah masyarakat semakin meluas.

Sebab, regulasi yang baik seharusnya dapat memberikan rasa keadilan kepada seluruh rakyat, bukan sebaliknya.

"Ini demi terhindarnya pertentangan di masyarakat dan tidak mustahil aksinya semakin meluas," ucap Sutarmidji.

Terkait dengan usulan permintaan perppu tersebut, ia mengaku akan segera mengirimkan surat kepada Presiden.

"Kita akan kirim surat usulan," ujar mantan Wali Kota Pontianak dua periode ini.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil rela menerobos hujan demi bertemu dengan para demonstran.

Setelah melakukan audiensi dengan perwakilan buruh yang berunjuk rasa, Emil sapaan akrab Ridwan Kamil akhirnya bersedia menyampaikan aspirasi yang dikeluhkan kepada Pemerintah dan DPR.

Menurut Emil, UU yang mengatur masalah hajat hidup banyak orang memang tidak bisa dilakukan dengan cara kejar tayang.

"Rekan-rekan semua yang hadir di depan Gedung Sate, tadi saya sudah mendengarkan aspirasi yang isinya menyampaikan poin ketidakadilan. Karena pengesahannya terlalu cepat untuk UU yang begitu kompleks," kata Emil, sapaan akrabnya.

Oleh karena itu, dalam menyikapi adanya sejumlah pasal yang dianggap tidak memberi rasa keadilan kepada para buruh tersebut, ia akan mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo dan DPR.

"Rekomendasi dari perwakilan buruh agar pemerintah provinsi mengirimkan surat kepada DPR dan Presiden, yang isinya adalah menyampaikan aspirasi dari buruh untuk menolak UU Omnibus Law," jelasnya.

"Kedua meminta Presiden untuk minimal menerbitkan perppu karena proses UU ini masih ada 30 hari untuk direvisi oleh tanda tangan Presiden," paparnya.

Dalam kesempatan itu, Emil kembali mempersilakan para pendemo untuk menyampaikan aspirasinya. Hanya saja, ia meminta agar berlangsung secara tertib dan tidak anarkistis.

Sementara itu, hal yang sama juga dilakukan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno.

Menyikapi aksi unjuk rasa yang kian masif tersebut, pihaknya telah mengirimkan surat kepada DPR RI yang berisikan aspirasi dari para buruh menolak omnibus law.

Hal itu dilakukan Irwan karena sejak awal disahkannya regulasi tersebut justru menimbulkan aksi unjuk rasa dari buruh di Sumbar.

"Sehubungan dengan hal tersebut. Pemerintah Provinsi Sumbar menyampaikan aspirasi dari Serikat Pekerja atau Serikat Buruh yang menyatakan menolak disahkannya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dimaksud,” kata Irwan dalam keterangan tertulisnya yang diterima Kompas.com, Jumat (9/10/2020).

Sebagai informasi, aksi unjuk rasa yang dilakukan selama dua hari berturut-turut di depan Gedung DPRD Sumbar itu berakhir dengan ricuh.

Akibat aksi tersebut, bahkan Ketua DPRD Sumbar nyaris terkena lemparan batu dari para demonstran.

Sumber: Kompas.com (Penulis : Perdana Putra, Dendi Ramdhani, Hendra Cipta | Editor : Farid Assifa, Khairina, Aprillia Ika)