Aksi Buruh di DPRD Purwakarta Ricuh, Pos Sekretariat Rusak dan 8 Orang Diamankan

Kompas.com - 08/10/2020, 05:38 WIB
Polisi menggunakan watercanon untuk menghalau massa pada aksi unjuk rasa  menolak UU Cipta Kerja di DPRD Purwakarta, Rabu (7/10/2020) yang berakhir  ricuh. HANDOUTPolisi menggunakan watercanon untuk menghalau massa pada aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja di DPRD Purwakarta, Rabu (7/10/2020) yang berakhir ricuh.

PURWAKARTA, KOMPAS.com - Aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja di DPRD Purwakarta, Rabu (7/10/2020) berlangsung ricuh. Bangunan pos keamanan Sekretariat dewan pun mengalami kerusakan.

Pengunjuk rasa melemparkan barang-barang ke arah aparat dan berupaya merusak gerbang DPRD Purwakarta. Polisi yang kewalahan lalu menggunakan mobil water canon untuk menghalau massa.

Kapolres Purwakarta AKBP Indra Setiawan menyebut unjuk rasa berakhir rusuh lantaran ada kesalahpahaman. Para buruh ingin rekomendasi penolakan UU Cipta Kerja segera dikeluarkan DPRD Purwakarta.

"Tapi tadi ada dari lain sedang kita lidik, ada yang ikut (selain buruh dan mahasiswa)," ujar Indra saat dihubungi.

Baca juga: Cegah Massa Buruh ke Jakarta, Kapolda Banten: Kalau Masih Curi-curi, Kita Bubarkan

Polisi pun mengamankan delapan orang yang diduga sebagai provokator. Indra mengatakan tak ada yang terluka pada aksi tersebut, baik dari petugas maupun buruh.

Ketua DPRD Purwakarta Ahmad Sanusi mengaku prihatin dengan adanya tindakan anarkistis yang mengakibatkan kerusakan pada pos keamanan sekretariat dewan. Ia berharap para buruh beraksi dengan tertib.

"Mestinya ini tidak terjadi. Saya berharap kawan-kawan buruh melakukan perjuangannya yang tertib dan aman supaya hasilnya juga baik. Kalau sudah ada kerusakan seperti ini, siapa yang akan bertanggung jawab? Yang rugi kita-kita juga," ujar Ahmad.

Ahmad Sanusi mengaku berterima kasih atas pengamanan yang dilakukan Polri dan TNI yang sudah meredam kerusuhan hingga situasi bisa aman kembali.

Meski aksi berjalan ricuh, perwakilan buruh beraudiensi dengan Wakil Ketua DPRD Purwakarta, Neng Supartini. Hasilnya, DPRD Purwakarta menolak penetapan UU Cipta Kerja.

"Disampaikan dengan hormat, berdasar hasil audiensi perwakilan para buruh karyawan se-Purwakarta dengan Wakil Ketua DPRD Purwakarta di Gedung DPRD, menyatakan menolak penetapan UU Cipta Kerja," tulis DPRD dalam hasil surat audiensi. 

Baca juga: Buruh: Katanya Gedung Rakyat, Kenapa Kami ke DPR RI Diadang?

Diketahui, aksi mogok nasional dan unjuk rasa di Purwakarta berlangsung dari Selasa (6/10/2020) dan rencananya berlangsung hingga Kamis (8/10/2020).



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal RS Ummi, Polisi Berencana Minta Keterangan IDI dan Sejumlah Ahli

Soal RS Ummi, Polisi Berencana Minta Keterangan IDI dan Sejumlah Ahli

Regional
Bawaslu Gunungkidul Telusuri Video Viral Bagi-bagi Uang

Bawaslu Gunungkidul Telusuri Video Viral Bagi-bagi Uang

Regional
Kota Bandung Zona Merah Covid-19, Dugaan Pemicu hingga Kata Ridwan Kamil

Kota Bandung Zona Merah Covid-19, Dugaan Pemicu hingga Kata Ridwan Kamil

Regional
Kendarai Motor Saat Mabuk, 3 Remaja Kecelakaan di Tanjakan, 1 di Antaranya Tewas

Kendarai Motor Saat Mabuk, 3 Remaja Kecelakaan di Tanjakan, 1 di Antaranya Tewas

Regional
1.553 Petugas KPPS Lampung Reaktif Covid-19, Bukannya Langsung Swab Malah 'Rapid Test' Ulang

1.553 Petugas KPPS Lampung Reaktif Covid-19, Bukannya Langsung Swab Malah "Rapid Test" Ulang

Regional
Medan Dilanda Banjir, Banyak Kendaraan Mogok di Kampung Lalang

Medan Dilanda Banjir, Banyak Kendaraan Mogok di Kampung Lalang

Regional
Parahnya Banjir di Medan, 7 Kecamatan Terdampak, 6 Orang Hilang, 2 Ditemukan Tewas

Parahnya Banjir di Medan, 7 Kecamatan Terdampak, 6 Orang Hilang, 2 Ditemukan Tewas

Regional
Terkait Polemik Kapal Isap Produksi di Babel, Gubernur Erzaldi Dukung Putusan RDP

Terkait Polemik Kapal Isap Produksi di Babel, Gubernur Erzaldi Dukung Putusan RDP

Regional
Banjir Bandang di Medan, 3 Orang Tewas hingga Imbauan Gubernur Edy

Banjir Bandang di Medan, 3 Orang Tewas hingga Imbauan Gubernur Edy

Regional
Permintaan Risma ke Warga Surabaya: Tolong Tidak Usah ke Mana-mana Dulu...

Permintaan Risma ke Warga Surabaya: Tolong Tidak Usah ke Mana-mana Dulu...

Regional
Jadi Zona Merah, Kota Bandung Terapkan PSBB

Jadi Zona Merah, Kota Bandung Terapkan PSBB

Regional
Guru MAN 22 Palmerah Positif Covid-19 Usai ke Yogya, PHRI: Jangan Kambing Hitamkan Pariwisata DIY

Guru MAN 22 Palmerah Positif Covid-19 Usai ke Yogya, PHRI: Jangan Kambing Hitamkan Pariwisata DIY

Regional
Ketinggian Banjir di Tanjung Selamat Medan hingga 6 Meter, Tim SAR Sulit Evakuasi Korban

Ketinggian Banjir di Tanjung Selamat Medan hingga 6 Meter, Tim SAR Sulit Evakuasi Korban

Regional
Erupsi Gunung Ile Lewotolok Masih Terjadi, Total 7.991 Warga Lembata Mengungsi

Erupsi Gunung Ile Lewotolok Masih Terjadi, Total 7.991 Warga Lembata Mengungsi

Regional
Penyebab Banjir di Kota Medan yang Merendam Hampir 3.000 Rumah

Penyebab Banjir di Kota Medan yang Merendam Hampir 3.000 Rumah

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X