Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19, IDI Makassar: Saatnya Pemerintah Rem Darurat

Kompas.com - 22/09/2020, 08:36 WIB
Humas IDI Makassar, Wachyudi Muchsin IstimewaHumas IDI Makassar, Wachyudi Muchsin

MAKASSAR, KOMPAS.com – Sejak awal pandemi Covid-19, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) memberi masukan agar Pilkada Serentak 2020 diundur sampai situasi melandai. Namun, pilkada tetap dilaksanakan dengan alasan tetap melaksanakan protap kesehatan secara ketat.

Humas IDI Makassar Wachyudi Muchsin dalam keterangan resminya yang diterima Selasa (22/9/2020) mengatakan, awal September, kembali IDI Makassar memberi peringatan keras kepada para calon kepala daerah, KPU, serta Bawaslu agar waspada klaster Pilkada 2020.

Namun, KPU bergeming, malah kesannya melonggarkan dengan mengizinkan adanya keramaian pesta musik walau dengan catatan 100 orang. Kenyataannya, lautan massa yang hadir saat pendaftaran calon kepala daerah .

“Peringatan IDI sudah terbukti. Data terakhir ada 60 calon kepala daerah hasil pemeriksaan kesehatan swab positif terpapar Covid-19. Belum lagi banyaknya komisioner KPU baik pusat serta daerah terpapar virus mematikan ini,” ungkapnya.  

Baca juga: Plt Kadis Kesehatan Sultra Umumkan Dirinya Positif Corona, Kondisinya Stabil

Wachyudi mengungkapkan, Ketua KPU Sulsel Faisal Amir terpapar Covid-19 usai mendampingi Ketua KPU RI Arief Budiman dalam kunjungan kerjanya di Makassar. Arief juga positif Covid-19.

Dalam pilkada serentak 2020 yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020, tercatat sebanyak 270 daerah menggelar pemilihan kepala daerah secara serentak. Di Sulsel ada 12 kabupaten atau kota yang menggelar pilkada serentak.  

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“IDI Makassar meminta Menteri Dalam Negeri memberi sanksi tegas bagi pihak yang tak mematuhi protokol kesehatan Covid-19 dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, baik itu kandidat calon kepala daerah sampai KPU serta Bawaslu. Soal ketidakpatuhan terhadap protokol kesehatan pilkada tertuang dalam Pasal 11 PKPU 6/2020 tentang Pilkada dalam Kondisi Bencana Non-alam yakni pandemik virus Covid-19,” katanya.

Baca juga: 25 Jenazah Dimakamkan dengan Protokol Covid-19 di Solo

Dia menambahkan, Bawaslu bisa memakai Pasal 93 UU No 6 tahun 2008 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan UU No 4 tahun 1984 tentang wabah Penyakit Menular dengan sanksi 1 tahun penjara bagi yang melanggar.

"Penggunaan UU tersebut sangat dimungkinkan mengingat Bawaslu memiliki fungsi penegakan terhadap UU pemilu, pelanggaran etika, pelanggaran administrasi, serta pelanggaran undang undang dalam proses Pilkada di tengah pandemik Covid-19,” jelas Wachyudi yang akrab disapa dokter koboi ini.

Wachyudi menuturkan, IDI mengingatkan bahaya klaster Pilkada 2020 mengancam dengan sampel data sederhana.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hendi Terus Bergerak Cepat Sediakan Tempat Tidur untuk Pasien Covid-19 di Semarang

Hendi Terus Bergerak Cepat Sediakan Tempat Tidur untuk Pasien Covid-19 di Semarang

Regional
Hadiri Deklarasi Pilkades Damai, Bupati Luwu Utara Minta Cakades Tegakkan Protokol Kesehatan

Hadiri Deklarasi Pilkades Damai, Bupati Luwu Utara Minta Cakades Tegakkan Protokol Kesehatan

Regional
Bupati IDP Resmikan Program Pamsimas, Kini Warga Desa Dodolo Nikmati Air Bersih

Bupati IDP Resmikan Program Pamsimas, Kini Warga Desa Dodolo Nikmati Air Bersih

Regional
Gandeng KPK, Hendi Tegaskan Komitmen Cegah dan Berantas Korupsi

Gandeng KPK, Hendi Tegaskan Komitmen Cegah dan Berantas Korupsi

Regional
25 Persen Warga Sudah Divaksin, Menkes Tambah Jatah Vaksin Kota Madiun

25 Persen Warga Sudah Divaksin, Menkes Tambah Jatah Vaksin Kota Madiun

Regional
Kasus Covid-19 di Semarang Semakin Tinggi, Walkot Hendi Tutup 8 Ruas Jalan

Kasus Covid-19 di Semarang Semakin Tinggi, Walkot Hendi Tutup 8 Ruas Jalan

Regional
Belajar dari Pemkot Medan, Wali Kota Pariaman Akan Aplikasikan Strategi Pengelolaan Wisata Sejarah

Belajar dari Pemkot Medan, Wali Kota Pariaman Akan Aplikasikan Strategi Pengelolaan Wisata Sejarah

Regional
Banyak Warga Gelar Hajatan, Bupati IDP Minta Camat Berlakukan Syarat Khusus

Banyak Warga Gelar Hajatan, Bupati IDP Minta Camat Berlakukan Syarat Khusus

Regional
Lewat “Gebyar PON”, Panitia Buktikan Kesiapan Papua sebagai Tuan Rumah PON XX 2021

Lewat “Gebyar PON”, Panitia Buktikan Kesiapan Papua sebagai Tuan Rumah PON XX 2021

Regional
Walkot Hendi Prioritaskan Vaksin untuk Guru PAUD

Walkot Hendi Prioritaskan Vaksin untuk Guru PAUD

Regional
Kabupaten Wonogiri Dapat Penghargaan Tercepat Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri: Ini Pertama Kali di Indonesia

Kabupaten Wonogiri Dapat Penghargaan Tercepat Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri: Ini Pertama Kali di Indonesia

Regional
Mendes PDTT Dorong Program SDGs Desa, Bupati Wonogiri Berikan Apresiasi

Mendes PDTT Dorong Program SDGs Desa, Bupati Wonogiri Berikan Apresiasi

Regional
Kabupaten Wonogiri Tercepat dalam Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri Penasaran

Kabupaten Wonogiri Tercepat dalam Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri Penasaran

Regional
Ditinggali Lebih dari Setengah Abad, Rumah Ini Dapat Bantuan Renovasi dari Pemprov Jateng

Ditinggali Lebih dari Setengah Abad, Rumah Ini Dapat Bantuan Renovasi dari Pemprov Jateng

Regional
Soal Viral Nenek Binah yang Terlantar, Ini Klarifikasi TKSK Tulungagung

Soal Viral Nenek Binah yang Terlantar, Ini Klarifikasi TKSK Tulungagung

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X