Bupati Jember Tak Risau dengan Sanksi dari Khofifah: Saya Biasa Jadi Pejuang Sosial

KOMPAS.com - Bupati Jember Faida akan mempelajari sanksi administratif yang diterbitkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Hal itu perlu dilakukan sebelum menentukan langkah untuk menanggapi sanksi itu.

Faida mengaku tak risau dengan sanksi pencabutan hak keuangan tersebut.

"Saya sudah biasa menjadi pejuang sosial. Jadi, bagi saya, bukan soal ada atau tidak ada. Tapi yang saya inginkan adalah satu keadilan," kata Faida usai menjalani tes psikologi selaku calon petahana Pilkada Kabupaten Jember, di RSSA Kota Malang, Rabu (9/9/2020).

Baca juga: Bupati Jember Heran Sanksi Khofifah Hanya untuk Dirinya, Sedangkan DPRD Tidak

"Dan bagi saya fokus saya adalah masyarakat. Selama APBD itu bisa untuk masyarakat, hal-hal yang lain saya tidak merisaukan," tambah dia.

Sanksi itu tertuang dalam surat nomor 700/1713/060/2020 tentang penjatuhan sanksi administratif kepada Bupati Jember yang ditandatangani oleh Khofifah selaku Gubernur Jawa Timur.

Akibat sanksi itu, Faida tak menerima hak keuangan selama enam bulan. Ia tak mendapatkan gaji, tunjangan, dan honor.

Heran hanya dirinya yang dapat sanksi

Faida heran hanya dirinya yang mendapatkan sanksi administratif dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa karena terlambat membahas Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

"Karena rekomendasi dari Mendagri keterlambatan itu tanggung jawab bupati dan DPRD," kata dia.

Seharusnya, kata dia, sanksi itu berlaku untuk dirinya dan DPRD Kabupaten Jember.

"Tapi, sanksi yang turun hanya untuk bupati, tidak digaji. Ya saya paham soal itu. Saya kira akan ada hikmah yang besar," kata Faida.

Padahal, kata dia, alasan keterlambatan pembahasan APBD itu karena banyak agenda yang dibatalkan DPRD Jember.

Faida sudah menjelaskan hal ini saat pertemuan dengan Kemendagri dan DPD RI.

"Waktu itu kami sudah sampaikan bahwa begitu banyak acara jadwal pembahasan yang dibatalkan oleh DPRD. Ditunda dan ditunda lagi. Karena alasan yang dipaksakan," ungkap dia.

Baca juga: Hak Keuangan Dicabut Khofifah, Bupati Jember: Saya Ingin Keadilan

Ia menganggap sanksi itu sebagai risiko sebagai pejabat publik.

"Saya pikir yang penting APBD bisa berjalan untuk rakyat, pembangunan bisa jalan. Risiko sebagai pejabat politik saya bisa menyadari," jelasnya.

Dinamika politik jelang pilkada

Faida belum menerima surat pemberitahuan resmi dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

"Saya belum menerima suratnya karena saya ada di Malang. Saya memahami bahwa situasinya memang sedang seperti ini. Saya memahami," kata dia.

Situasi yang dimaksud Faida adalah dinamika politik menjelang Pilkada Jember. Faida kembali maju sebagai calon bupati.

Namun, pencalonannya berbeda dengan periode sebelumnya. Faida meninggalkan partai politik dan maju sebagai calon independen.

Baca juga: Gedung DPRD Ponorogo Ditutup, Semua Anggota Dewan Karantina Mandiri

Ia menggandeng Dwi Arya Nugraha Oktavianto (Vian) sebagai calon wakil bupati.

"Situasi sedang seperti ini, situasi politik, sedang pilkada. Jadi, saya pahamlah dinamika politik yang ada," kata dia.

(KOMPAS.com - Kontributor Malang, Andi Hartik | Editor: Robertus Belarminus)