Siswa Tidak Pakai Masker, Belajar Tatap Muka di SMA 1 Supiori Dihentikan Sementara

JAYAPURA, KOMPAS.com - Sebanyak 11 kabupaten di Provinsi Papua mulai membuka sekolah dan menerapkan belajar tatap muka. Salah satu kabupaten yang menerapkan belajar tatap muka adalah Kabupaten Supiori.

Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan, dan Arsip Daerah (DPPAD) Papua Chrisian Sohilait mengatakan, terdapat sebuah sekolah di Kabupaten Supiori yang tak menjalankan protokol kesehatan.

Christian memerintahkan sekolah itu ditutup kembali atau menghentikan aktivitas belajar tatap muka.

"Itu di SMA 1 Supiori, saya lewat siswanya menyapa saya tapi mereka tidak pakai masker, saya langsung panggil kepala sekolahnya dan perintahkan untuk kembali menutup sekolah," ujar Christian di Jayapura, Senin (24/8/2020).

Baca juga: 2 Kasus Pembunuhan Terjadi di Yahukimo, Bupati Abock: Pelaku Harus Ditangkap

Hal itu ia temukan saat Satgas Covid-19 Papua melakukan kunjungan kerja ke Biak dan Supiori pada 8 Agustus 2020.

Menurut Christian, pihak SMA 1 Supiori belum bisa menyediakan masker untuk para siswanya. Sehingga, aktivitas belajar tatap muka dihentikan sementara.

Sudah dibuka kembali

Saat ini, kata dia, SMA 1 Supiori secara bertahap sudah menyediakan masker bagi siswanya dengan menggunakan dana BOS.

"Kemarin sudah mulai jalan hanya untuk kelas X saja, nanti kalau tiba lagi maskernya untuk kelas XI, kemarin mereka kekurangan masker," kata Christian.

Ia menegaskan, sekolah atau pemerintah kabupaten/kota harus mampu memastikan seluruh fasilitas protokol kesehatan tersedia sebelum memutuskan menggelar belajar tatap muka.

Ia tidak ingin sekolah jadi tempat penularan Covid-19 yang baru.

Secara keseluruhan, ungkap Christian, sudah ada 11 kabupaten di Papua yang telah memulai pembelajaran secara tatap muka.

Baca juga: Saya Harus Sekolah dan Lulus, Saya Ingin Mengubah Nasib Keluarga

Di antaranya, Lanny Jaya, Tolikara, Keerom, Supiori, Biak, Boven Digoel, Mappi, Intan Jaya, Dogiyai, Pegunungan Bintang dan Merauke.

Christian pun berharap para pemangku kepentingan bisa membantu sekolah melengkapi perangkat protokol kesehatan agar proses belajar mengajar bisa segera dilakukan secara bertahap.