Proyek Tol Cisumdawu Molor karena Pembebasan Lahan, Ini Keinginan Pemilik Tanah

SURABAYA, KOMPAS.com - Pemilik tanah yang dituding menghambat proyek pekerjaan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Tol Cisumdawu) angkat bicara tentang perkara penolakan pemberian lahan untuk pembangunan tol.

Melalui kuasa hukumnya, warga Surabaya yang juga direktur utama PT Biladi Karya Abadi itu meminta pemerintah menyelesaikan proses ganti rugi mengacu pada putusan nomor 238/Pdt.G/2018 yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung.

Baca juga: Jokowi Geram Pembangunan Tol Cisumdawu Molor, Apa Sebabnya?

"Kami tidak berniat menghambat pembangunan tol Cisumdawu, tapi kami minta pemerintah menyelesaikan ganti rugi lahan kami sesuai putusan pengadilan," kata kuasa hukum PT Biladi Karya Abadi, Erick Ibrahim Wijayanto di Surabaya, Rabu (12/8/2020).

Pihaknya justru mendukung pemerintah dalam proyek pembangunan infrastruktur.

"Buktinya klien kami punya lahan yang sekarang digunakan untuk keluar masuk kendaraan proyek pembangunan Tol Cisumdawi, ini bukti kami mendukung pembangunan infrastruktur pemerintah," jelasnya.

PT Biladi Karya Abadi memiliki dua bidang tanah bersertifikat HGB yang terkena proyek pembangunan Tol Cisumdawu.

Tanah tersebut berupa pasar sehat seluas masing-masing 311.166 meter persegi dan 10.834 meter persegi di wilayah Cileunyi Bandung.

"Oleh pemerintah dua bidang tanah tersebut dihargai Rp 17 miliar. Padahal sesuai putusan dan perhitungan sesuai harga tanah per meter, total ganti rugi tanah mencapai Rp 59 miliar," kata Erick.

Karena tidak ada titik temu, PT Biladi Karya Abadi mengungat BPN dan Kementerian PUPR ke pengadilan negeri Bale Bandung. Dua kali gugatan itu dimenangkan PT Biladi Karya Abadi.

Baca juga: Dengan Tangan Diborgol, Ini Pesan Jerinx Sebelum Ditahan di Rutan Polda Bali

BPN dan Kementerian PUPR lalu mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

"Hingga batas waktu habis, upaya kasasi belum juga terdaftar di MA, jadi menurut kami putusan pengadilan sudah inkrah," jelas Erick.

Selain itu, pemerintah mengajukan konsinyasi ke pengadilan. Namun, menurut Erick, konsinyasi tersebut tidak memenuhi syarat konsinyasi.

"Kami minta pemerintah segera melaksanakan putusan pengadilan, kami juga membuka komunikasi dengan pemerintah," ujarnya.

Molornya pekerjaan tol Cisumdawu sebelumnya sempat membuat Presiden Jokowi geram. Perasaan geram Jokowi tampak dari raut muka saat memimpin rapat terbatas dengan topik pembahasan Percepatan Pembangunan PSN Jalan Tol Trans Sumatera dan Tol Cisumdawu di Istana Merdeka, Jakarta, 7 Juli 2020.

"Ini saya minta segera diselesaikan, dirampungkan semuanya. Kita butuh percepatan karena ini akan menyangkut juga Bandara Kertajati," kata Jokowi.

Baca juga: Menteri PUPR Targetkan Tol Cisumdawu Beroperasi September 2021

"Saya melihat ini banyak kendala aturan teknis dan prosedur administrasi yang terus berulang-berulang kita alami dan tidak ada penyelesaian secara permanen, tidak kita buat regulasi yang sederhana, yang ringkas, yang cepat. sebetulnya solusinya itu," ucap Jokowi.

Pembangunan jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) terbagi dalam enam seksi yaitu seksi I Cileunyi-Rancakalong dan seksi II Rancakalong-Sumedang dikerjakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kelayakan investasi.

Selanjutnya seksi III Sumedang-Cimalaka, seksi IV Cimalaka-Legok, seksi V Legok-Ujung Jaya dan seksi VI Ujung Jaya-Dawuan dikerjakan oleh PT Citra Karya Jabar Tol yang merupakan entitas anak usaha BUMN PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP).

Tol Cisumdawu saat ini sudah mencapai 81,6 persen konstruksi, sementara pembebasan lahan sudah selesai 91,23 persen. Tol ini ditarget beroperasi pada September 2021.