Sultan HB X: Selama Masyarakat Masih Bisa Diajak Berdialog, Kenapa Pakai Sanksi?

Kompas.com - 06/08/2020, 15:11 WIB
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X saat ditemui wartawan di kompleks kepatihan, Yogyakarta, Senin (3/8/2020) Kompas.com/Wisang Seto PangaribowoGubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X saat ditemui wartawan di kompleks kepatihan, Yogyakarta, Senin (3/8/2020)

YOGYAKARTA, KOMPAS.com- Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X (HB X) menanggapi keluarnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Meski dalam aturan itu kepala daerah diberi kewenangan untuk menjatuhkan sanksi kepada pelanggar protokol kesehatan, HB X memilih cara lain.

“Selama masih bisa dibuka dialog kenapa pakai sanksi? Kita berdialog saja, dialog tidak ada masalah,” kata HB X di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Kamis (6/8/2020).

Baca juga: Kasus Covid-19 di Yogya Melonjak, Sultan HB X Soroti Perilaku Masyarakat

HB X merasa, untuk menekan penularan virus corona, hal yang perlu dimunculkan adalah kesadaran masyarakat soal pentingnya menjalankan protokol kesehatan, bukan pemberian sanksi.

"Jangan gubernur, kepala daerah, punya kebijakan memerintah rakyatnya, jangan,” sebut HB X.

Selain itu, HB X mengatakan, mayoritas warganya sudah mulai patuh dalam menerapkan protokol kesehatan.

Menurutnya, hanya segelintir yang masih mengabaikan anjuran pemerintah agar terhindar dari Covid-19.

"Relatif masyarakat mayoritas sudah pakai (masker). Satu dua orang saja yang belum,” kata HB X.

Baca juga: Sultan HB X: Selama Masih Ada yang Kena Corona, Keadaan Darurat Tetap Dilakukan

Sebagai informasi, lewat Inpres yang ditandatangani pada Selasa (4/8/2020), Presiden Joko Widodo memerintahkan seluruh gubernur, bupati, atau wali kota untuk menyusun dan menetapkan peraturan pencegahan Covid-19.

 

Peraturan yang dibuat masing-masing kepala daerah wajib memuat sanksi terhadap pelanggaran penerapan protokol kesehatan.

Sanksi berlaku bagi pelanggaran yang dilakukan perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

Sanksi dapat berupa teguran lisan atau teguran tertulis, kerja sosial, denda administratif, hingga penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha.

Baca juga: Inpres Jokowi: Tempat Usaha yang Langgar Protokol Kesehatan Ditutup Sementara

Jokowi sebelumnya berpendapat, pelanggar protokol kesehatan memang harus diberi sanksi. 

Sebab, masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi imbauan pemerintah untuk menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker dan menjaga jarak saat berada di tempat umum.

"Kita serahkan kepada gubernur sesuai dengan kearifan lokal masing-masing. Mengenai sanksi ini, memang harus ada," kata Presiden Jokowi saat rapat dengan para gubernur di Istana Bogor, Rabu (15/7/2020) dikutip dari setkab.go.id.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jalani 'Rapid Test' Wajib, 40 Anggota Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Reaktif Covid-19

Jalani "Rapid Test" Wajib, 40 Anggota Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Reaktif Covid-19

Regional
Cerita Nelayan Benur di Lombok yang Hidupnya Tak Tentu karena Tengkulak

Cerita Nelayan Benur di Lombok yang Hidupnya Tak Tentu karena Tengkulak

Regional
Fakta Seorang Warga Kalsel Diterkam Buaya, Berawal dari Cuci Tangan di Pintu Air Tambak

Fakta Seorang Warga Kalsel Diterkam Buaya, Berawal dari Cuci Tangan di Pintu Air Tambak

Regional
Benteng Hock, Kantor Satlantas Polres Salatiga yang Dikenal Angker, Kini Jadi Spot Foto

Benteng Hock, Kantor Satlantas Polres Salatiga yang Dikenal Angker, Kini Jadi Spot Foto

Regional
Gubernur Banten: Tak Ada Konflik, Jadwal Pilkada Banten Masih Sesuai Agenda

Gubernur Banten: Tak Ada Konflik, Jadwal Pilkada Banten Masih Sesuai Agenda

Regional
Kasus Covid-19 Melonjak di Ciamis, Sebulan Lebih dari 100 Orang Positif

Kasus Covid-19 Melonjak di Ciamis, Sebulan Lebih dari 100 Orang Positif

Regional
Pesan Pensiunan Guru: Kalau Anda Sukses, Tolong Perhatikan Guru...

Pesan Pensiunan Guru: Kalau Anda Sukses, Tolong Perhatikan Guru...

Regional
Modus Ganti Isi Galon dengan Air Biasa tapi Tutup Segel Resmi, 2 Agen Ditahan Polisi

Modus Ganti Isi Galon dengan Air Biasa tapi Tutup Segel Resmi, 2 Agen Ditahan Polisi

Regional
Minuman Literasi, Produk Herbal Kekinian ala Siswa SMK Gresik, Peluang Bisnis Baru di Balik Pandemi

Minuman Literasi, Produk Herbal Kekinian ala Siswa SMK Gresik, Peluang Bisnis Baru di Balik Pandemi

Regional
Main Perahu di Rawa Pening tapi Tiba-tiba Bocor, Pemancing Tewas Tenggelam

Main Perahu di Rawa Pening tapi Tiba-tiba Bocor, Pemancing Tewas Tenggelam

Regional
Diterkam Buaya Usai Panen Bandeng, Anggota Tubuh Pria Ini Belum Ditemukan

Diterkam Buaya Usai Panen Bandeng, Anggota Tubuh Pria Ini Belum Ditemukan

Regional
Niat Memijat Muridnya yang Cedera, Oknum Guru di Kalsel Justru Berbuat Cabul

Niat Memijat Muridnya yang Cedera, Oknum Guru di Kalsel Justru Berbuat Cabul

Regional
Bayar Uang Muka Tagihan Listrik yang Capai Belasan Juta Rupiah, Suratno Harus Jual 7 Pohon Miliknya

Bayar Uang Muka Tagihan Listrik yang Capai Belasan Juta Rupiah, Suratno Harus Jual 7 Pohon Miliknya

Regional
Sosok Mendiang Bupati Situbondo di Mata Khofifah dan Emil Dardak

Sosok Mendiang Bupati Situbondo di Mata Khofifah dan Emil Dardak

Regional
Ini Alasan Putra Amien Rais Dukung Gibran pada Pilkada 2020 Kota Solo

Ini Alasan Putra Amien Rais Dukung Gibran pada Pilkada 2020 Kota Solo

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X