PKM Diberlakukan, Pendatang Masuk Ambon Wajib Kantongi Surat Sehat

Kompas.com - 06/06/2020, 21:20 WIB
Wali Kota AMbon, Richard Louhenapessy saat memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor Wali Kota AMbon, Selasa (2/6/2020) KOMPAS.COM/RAHMAT RAHMAN PATTYWali Kota AMbon, Richard Louhenapessy saat memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor Wali Kota AMbon, Selasa (2/6/2020)

AMBON, KOMPAS.com - Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy memastikan penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) di Kota Ambon akan mulai diberlakukan pada Senin (8/6/2020) pekan depan.

Penerapan PKM ini diberlakukan berdasarkan Peraturan Wali Kota Ambon nomor 16 tahun 2020 tentang pembatasan kegiatan masyarakat yang mengatur tentang pembatasan orang, sektor transportasi, perekonomian, hingga kegiatan sosial masyarakat.

Untuk pembatasan pergerakan orang, kata Richard, pihaknya telah membentuk tim pengendali yang akan disiagakan di tiga titik perbatasan.

Hal tersebut untuk mengantisipasi arus masuk orang ke Kota Ambon dari Kecamatan Salahutu, Leihitu dan Leihitu Barat yang berada di Pulau Ambon tapi secara administrasi merupakan wilayah Maluku Tengah.

“Pembatasan akan mulai dilakukan pada senin pekan depan, yang paling utaama itu pembatasan arus masuk tiga titik pantau yang pertama di Passo, kedua di Hunuth yang ketiga di Laha,” katanya kepada wartawan di Kantoir Wali Kota Ambon, Sabtu (6/6/2020).

Baca juga: Berusia 84 Tahun, Nenek Ini Jadi Pasien Tertua yang Sembuh dari Covid-19 di Ambon

Selain memperketat kunjungan orang di tiga titik perbatasan melalui darat, tim yang terdiri dari TNI, Polri, dan Satpol PP akan memantau secara ketat kunjungan orang melalui Bandara Pattimura dan seluruh pelabuhan di Kota Ambon.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Semua itu akan dipantau tim pengendali secara ketat untuk arus masuk orang ke Ambon, begitu juga pintu masuk seperti bandara dan semua pelabuhan di Ambon,” katanya.

Sementara khusus untuk warga Kecamatan Salahutu, Leihitu, dan Leihitu Barat yang akan masuk ke Kota Ambon baik untuk kepentingan ekonomi maupun kepentingan lainnya maka wajib menunjukkan surat keterangan sehat dari puskesmas asal, KTP, serta surat keterangan dari desa dan kelurahan.

“Termasuk bagi pedagang, harus ada surat keterangan dari Kepala Dinas Perdagangan Kota Ambon. Pelajar juga harus punya surat keterangan dari dinas pendidikan,” katanya.

Baca juga: 18 Desa di Kota Ambon Masih Bebas dari Covid-19, Ini Penjelasannya

Sementara untuk ASN dan instansi vertikal yang hendak masuk ke Kota Ambon cukup menunjukkan kartu identitas diri.

“Ini akan dilaksanakan secara ketat oleh tim pengendali. Jadi setiap posko kurang lebih 12-15 orang dan mereka akan bertugas mulai dari jam 05.30 sampai 21.00 WIT selama 14 hari,” imbuhnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kabupaten Wonogiri Tercepat dalam Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri Penasaran

Kabupaten Wonogiri Tercepat dalam Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri Penasaran

Regional
Ditinggali Lebih dari Setengah Abad, Rumah Ini Dapat Bantuan Renovasi dari Pemprov Jateng

Ditinggali Lebih dari Setengah Abad, Rumah Ini Dapat Bantuan Renovasi dari Pemprov Jateng

Regional
Soal Viral Nenek Binah yang Terlantar, Ini Klarifikasi TKSK Tulungagung

Soal Viral Nenek Binah yang Terlantar, Ini Klarifikasi TKSK Tulungagung

Regional
Terima Penghargaan Green Leadership, Walkot Maidi: Jadi Kado Ulang Tahun Kota Madiun

Terima Penghargaan Green Leadership, Walkot Maidi: Jadi Kado Ulang Tahun Kota Madiun

Regional
Tinjau Vaksinasi di Tangsel, Wapres Minta Walkot Benyamin Lakukan 3 Hal Ini

Tinjau Vaksinasi di Tangsel, Wapres Minta Walkot Benyamin Lakukan 3 Hal Ini

Regional
Lewat DD Farm, Dompet Dhuafa Berdayakan Masyarakat Korban PHK

Lewat DD Farm, Dompet Dhuafa Berdayakan Masyarakat Korban PHK

Regional
Pemkab Ponorogo Berkolaborasi dengan Kemensos untuk Atasi Masalah Disabilitas Intelektual

Pemkab Ponorogo Berkolaborasi dengan Kemensos untuk Atasi Masalah Disabilitas Intelektual

Regional
Dibantu Kejari, Pemkot Semarang Berhasil Selamatkan Aset Negara Rp 94,7 Miliar

Dibantu Kejari, Pemkot Semarang Berhasil Selamatkan Aset Negara Rp 94,7 Miliar

Regional
Kembali Perketat PKM di Semarang, Walkot Hendi Paparkan Aturan Kegiatan Sosial Baru

Kembali Perketat PKM di Semarang, Walkot Hendi Paparkan Aturan Kegiatan Sosial Baru

Regional
Jalankan Program 'Sarjana Mengajar', Bupati Luwu Utara Rekrut SDM Berkualitas

Jalankan Program "Sarjana Mengajar", Bupati Luwu Utara Rekrut SDM Berkualitas

Regional
Tinjau Ujian Sekolah di Daerah Terpencil, Bupati Luwu Utara: Alhamdulilah Berjalan dengan Baik

Tinjau Ujian Sekolah di Daerah Terpencil, Bupati Luwu Utara: Alhamdulilah Berjalan dengan Baik

Regional
Bupati IDP Resmikan 'SPBU Satu Harga' di Seko, Masyarakat Kini Bisa Beli BBM Murah

Bupati IDP Resmikan "SPBU Satu Harga" di Seko, Masyarakat Kini Bisa Beli BBM Murah

Regional
Pengusaha Langgar Aturan, Walkot Bobby Robohkan Bangunan di Atas Drainase

Pengusaha Langgar Aturan, Walkot Bobby Robohkan Bangunan di Atas Drainase

Regional
100 Hari Kerja Walkot Bobby Fokus Atasi Sampah, Walhi: Ini Langkah Tepat

100 Hari Kerja Walkot Bobby Fokus Atasi Sampah, Walhi: Ini Langkah Tepat

Regional
Kejar Medali Emas, Provinsi Papua Kirim 14 Atlet Sepak Takraw ke PON XX 2021

Kejar Medali Emas, Provinsi Papua Kirim 14 Atlet Sepak Takraw ke PON XX 2021

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X