Di Daerah Ini Data 2015 Jadi Rujukan Penyaluran Bansos Tunai, Warga Meninggal Terdaftar

JOMBANG, KOMPAS.com - Penyaluran bantuan sosial tidak tepat sasaran ditemukan di Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

Salah satunya penyaluran bantuan sosial tunai (BST) di Desa Tanjungwadung, Kecamatan Kabuh, Jombang.

Di desa ini, orang yang sudah meninggal dunia empat tahun lalu, serta warga yang sudah pindah ke daerah lain masih masuk dalam daftar penerima BST.

Baca juga: Total 24 Kasus Positif Covid-19 di Jombang, Mayoritas Pasien Bekerja di Surabaya

Selain itu, ditemukan pula nama orang yang bukan penduduk setempat.

Kasi Pemerintahan Desa Tanjungwadung, Dwi Sumarsono mengungkapkan, di desanya tercatat ada 99 orang penerima BST dari Kementerian Sosial RI.

Namun, dari jumlah itu, terdapat sembilan nama yang bermasalah.

"Dari awal kami terima, datanya sudah bermasalah karena ada sembilan nama itu," ungkap Sumarsono di Kantor Desa Tanjungwadung, Minggu (17/5/2020).

Baca juga: Merasa Tak Berhak, 3 Ibu di Jombang Kembalikan BST dari Kemensos

Di antara bantuan tak tepat sasaran itu, masih ada warga jujur yang mengembalikan bantuan yang didapat. 

Di desa ini, ada tiga warga yang menyatakan tidak mau menerima bansos tunai karena merasa ada yang lebih membutuhkan daripada mereka.

Ketiganya menyerahkan surat bermaterai yang berisi pernyataan permintaan maaf karena menolak bansos tunai dan menyatakan ada warga lainnya yang lebih membutuhkan.

Salah satu warga yang mengembalikan, Fauzan mengatakan, tidak tahu asal usul sehingga namanya masuk dalam daftar penerima BST dari Kemensos.

Kepala Sekolah di sebuah lembaga pendidikan ini menduga, data penerima bansos tunai yang memuat namanya merupakan data lama.

"Tidak tahu itu data kapan. Kalau keterangan dari perangkat desa, data itu data lama, entah tahun berapa," kata Fauzan.

Data tahun 2015

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang, Moch. Sholeh, tidak memungkiri adanya persoalan dalam penyaluran bansos tunai untuk warga yang terdampak pandemi Covid-19.

Masalah yang cukup krusial, sebut dia, yakni data penerima yang dijadikan rujukan untuk penyaluran BST dari Kemensos untuk warga yang tinggal di Kabupaten Jombang.

Sholeh mengungkapkan, untuk penyaluran bansos tunai pihaknya mendapatkan kuota 51.134 kepala keluarga (KK) dari Kemensos.

Berdasarkan kuota itu, Pemkab Jombang kemudian mengajukan daftar usulan penerima bansos.

Daftar usulan merupakan hasil verifikasi kondisi terkini berdasarkan usulan dari seluruh desa.

Tidak semua daftar usulan penerima bansos tunai diterima atau ditolak oleh pihak Kemensos.

"Kami sebenarnya sudah mengusulkan data baru sesuai kuota. Masalahnya ada misslink antara pusat data di Kemensos dengan daerah dan itu sudah diakui pihak Kemensos," kata Sholeh saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (19/5/2020).

Sebagian besar penerima bansos yang ada di Kabupaten Jombang, pendataannya merujuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Masalahnya, kata Sholeh, data terpadu yang menjadi rujukan penyaluran bansos tunai merupakan data yang belum dilakukan pembaharuan sejak lima tahun lalu.

"Data penerima bantuan sosial tunai kami terima dari Kemensos. Sekitar 41.000 penerima berasal dari DTKS. Setelah kami cek, ternyata data itu ter-update tahun 2015," ungkap Sholeh.

Apresiasi dan verifikasi ulang

Sholeh mengapresiasi ada warga di Kabupaten Jombang menolak bansos tunai karena sudah merasa mampu dan merasa tidak berhak menerima.

Sikap tersebut patut diapresiasi dan menjadi contoh bagi warga lainnya yang sudah mampu.

"Kami sangat mengapresiasi sikap warga yang dengan kesadaran sendiri tidak ingin menerima karena merasa tidak berhak. Ada beberapa warga yang kami ketahui, tetapi untuk jumlahnya masih kita tunggu perkembangan," ujar Sholeh.

Pihaknya pun akan melakukan verifikasi ulang agar penerima bansos tunai tepat sasaran.

Hingga Selasa (19/5/2020), penyaluran bansos dari kemensos di Kabupaten Jombang mencapai 76 persen.

Sedangkan penyaluran bansos dari Pemkab Jombang dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah mencapai 92 persen.

Sedangkan untuk penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), ditargetkan rampung pada 20 Mei 2020.

Sebelum ada penambahan kuota penerima, penerima bantuan sosial di Kabupaten Jombang tercatat berjumlah 206.107 kepala keluarga.

Rinciannya, 51.134 KK menerima bantuan sosial dari Kemensos dan 42.287 KK menerima BLT Dana Desa.

Kemudian, sebanyak 77.686 KK menerima bansos tunai dari Pemkab Jombang, serta 35.000 KK menerima dari Pemprov Jatim.

Bansos tunai atau disebut BST diluncurkan Kementerian Sosial RI untuk warga yang terdampak Pandemi Covid-19.

Setiap penerima bansos tunai akan menerima uang tunai selama tiga bulan dengan nominal Rp 600.000 untuk pencairan setiap bulan.

Adapun penyaluran bansos tunai dilakukan melalui kantor pos dan bank pemerintah.

Penyaluran bansos tunai mulai dilakukan di Kabupaten Jombang sejak pekan lalu.