Rumah Ditempeli Stiker "Demi Allah Kami Warga Miskin", Penerima PKH Mundur

Kompas.com - 13/05/2020, 20:45 WIB
Rumah yang ditempeli stiker penerima bantuan PKH dan BPNT di Desa Ketitang Lor Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah. Kompas.com/Ari HimawanRumah yang ditempeli stiker penerima bantuan PKH dan BPNT di Desa Ketitang Lor Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah.

PEKALONGAN, KOMPAS.com - Sebanyak 74 rumah penerima bantuan Program Keluarga Harapan ( PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diberi stiker bertuliskan "Demi Allah, Kami Warga Miskin Penerima PKH–BPNT".

Pemberian stiker ini diinisiasi oleh Pemerintah Desa Ketitang Lor, Bojong, Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah.

Kepala Desa Ketitang Lor Sarwono mengatakan penempelan stiker ini sudah menjadi kesepakatan warga agar transparan dan diketahui siapa saja penerimanya.

Baca juga: Baznas Serukan Keluarga Mampu Bantu Keluarga Miskin Terdampak Pandemi

Meski baru di tahun 2020 terealisasi dipasang, namun usulan penempelan stiker tersebut sudah ada sejak tahun 2018.

"Kita baru pasang ada sekitar satu minggu agar masyarakat tahu penerimanya. Sementara mereka yang ekonominya sudah membaik, rumah sudah bagus bisa sedikit malu dengan pemasangan stiker," kata Sarwono, Rabu (13/5/2020).

Sarwono menambahkan, masyarakat yang mencopot tulisan tersebut berarti secara tidak langsung mengundurkan diri sebagai penerima bantuan PKH maupun BPNT.

Pihaknya juga menuturkan, pemberian tanda kepada penerima PKH atau BPNT dilakukan untuk mengedukasi warga desa agar mengalihkan bantuannya itu kepada yang lebih berhak dengan mengajukan pengunduran diri melalui petugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).

"Saat pemasangan, alhamdulillah tidak ada gejolak semua baik-baik saja," tambah dia.

Baca juga: Sejumlah Rumah Mewah di Brebes Dilabeli Keluarga Miskin Penerima PKH

Petugas TKSK Bojong Purwo Aji mengungkapkan baru sepekan adanya pemasangan stiker, warga miskin penerima bantuan PKH dan BPNT sudah ada yang mengundurkan diri.

Total ada 3 warga yang mengundurkan diri karena menganggap ekonominya sudah mapan dan malu mendapat bantuan dari pemerintah.

"Kalau mengundurkan diri mekanismenya akan dimusyawarahkan di tingkat desa lalu kami laporkan ke Dinas Sosial. Setiap 6 bulan sekali juga kami melakukan verifikasi penerima bantuan," ujar Purwo Aji.

Purwo melanjutkan, apabila ada warga yang mengundurkan diri yang bersangkutan dikeluarkan dari basis data terpadu kemiskinan

"Dari hasil verifikasi dan validasi data tersebut diinput dan datanya dikirim ke Kementerian Sosial," tambah dia.

Salah seorang warga yang mengundurkan diri, Murdiyati (54) mengungkapkan, ekonomi keluarganya dalam beberapa tahun terakhir sudah membaik.

Anaknya sudah bekerja dan sekarang bisa memperbaiki rumahnya yang dulu tidak layak.

"Saya sudah ngomong kalau mundur mendapat bantuan BPNT dan bisa dialihkan ke warga yang lebih membutuhkan, stiker juga akan saya copot," ungkap Murdiyati.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Ada Gugatan Hasil Pilkada, Eistianah Ditetapkan sebagai Bupati Demak Terpilih

Tak Ada Gugatan Hasil Pilkada, Eistianah Ditetapkan sebagai Bupati Demak Terpilih

Regional
KPU Tetapkan Wabup Petahana sebagai Bupati Blora Terpilih

KPU Tetapkan Wabup Petahana sebagai Bupati Blora Terpilih

Regional
Rumah Warga Roboh dan Ubin RSUD Talaud Pecah akibat Gempa di Sulawesi Utara

Rumah Warga Roboh dan Ubin RSUD Talaud Pecah akibat Gempa di Sulawesi Utara

Regional
Pemprov Maluku Terapkan Aturan Baru, Tamu di Kantor Gubernur Wajib Tes Cepat Antigen

Pemprov Maluku Terapkan Aturan Baru, Tamu di Kantor Gubernur Wajib Tes Cepat Antigen

Regional
Ruang Isolasi Pasien Covid-19 Nyaris Penuh, Begini Langkah Pemkot Kupang

Ruang Isolasi Pasien Covid-19 Nyaris Penuh, Begini Langkah Pemkot Kupang

Regional
Antisipasi Dampak PPKM, Ganjar Ajukan Tambahan Anggaran Rp 1 Triliun

Antisipasi Dampak PPKM, Ganjar Ajukan Tambahan Anggaran Rp 1 Triliun

Regional
Lebih Sepekan PTKM, Kasus Covid-19 di DIY Melonjak, Hari Ini Bertambah 456

Lebih Sepekan PTKM, Kasus Covid-19 di DIY Melonjak, Hari Ini Bertambah 456

Regional
Hendi-Ita Resmi Ditetapkan sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Terpilih

Hendi-Ita Resmi Ditetapkan sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Terpilih

Regional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Wali Kota Solo: Kita Ikut Saja

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Wali Kota Solo: Kita Ikut Saja

Regional
Pengusaha yang Diduga Gelapkan Pajak Rp 2,5 Miliar di Jambi Segera Diadili

Pengusaha yang Diduga Gelapkan Pajak Rp 2,5 Miliar di Jambi Segera Diadili

Regional
9 Hari PPKM di Jatim, 1,2 Juta Warga Terjaring Operasi Yustisi, Denda Terkumpul Rp 299 Juta

9 Hari PPKM di Jatim, 1,2 Juta Warga Terjaring Operasi Yustisi, Denda Terkumpul Rp 299 Juta

Regional
RSUD Gunungsitoli Berganti Nama Jadi RSUD dr M Thomsen Nias

RSUD Gunungsitoli Berganti Nama Jadi RSUD dr M Thomsen Nias

Regional
Soal Wacana Polantas Tak Lagi Menilang dan Digantikan ETLE, Warga: Uang Tilang Aman

Soal Wacana Polantas Tak Lagi Menilang dan Digantikan ETLE, Warga: Uang Tilang Aman

Regional
Gempa Magnitudo 7,0 Guncang Sulut, Warga Talaud Panik hingga Lari Keluar Rumah

Gempa Magnitudo 7,0 Guncang Sulut, Warga Talaud Panik hingga Lari Keluar Rumah

Regional
Ganjar Setuju PPKM di Jawa Tengah Diperpanjang

Ganjar Setuju PPKM di Jawa Tengah Diperpanjang

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X