Kompas.com - 05/05/2020, 16:16 WIB
Sidang Bupati Muara Enim non aktif Ahmad Yani yang berlangsung di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang, Selasa (5/5/2020). Dalam sidang tersebut, Ahmad Yani divonis hukuman penjara selama lima tahun lantaran terbukti telah menerima uang suap terkait proyek pembangunan jalan. KOMPAS.COM/AJI YK PUTRASidang Bupati Muara Enim non aktif Ahmad Yani yang berlangsung di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang, Selasa (5/5/2020). Dalam sidang tersebut, Ahmad Yani divonis hukuman penjara selama lima tahun lantaran terbukti telah menerima uang suap terkait proyek pembangunan jalan.

PALEMBANG, KOMPAS.com - Bupati Muara Enim nonaktif Ahmad Yani divonis hukuman penjara selama lima tahun dan denda Rp 200 juta, subsider enam bulan lantaran terbukti telah menerima suap.

Dalam sidang secara virtual yang berlangsung di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang, Ahmad Yani dinyatakan melanggar Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan pasal 55 ayat 1 junto pasal 64 ayat 1. 

Baca juga: Terbukti Terima Suap, Anak Buah Bupati Muara Enim Divonis 4 Tahun Penjara

Sebab, ia telah menerima suap sebesar Rp 3,031 miliar dari Robi Okta Fahlefi terkait 16 paket proyek pengerjaan jalan di Kabupaten Muara Enim.

"Mengadili, mneyatakan terdakwa terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara berkelanjutan. Menjatuhi pidana penjara selama lima tahun denda Rp 200 juta dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti dengan kunrungan enam bulan. Memerintahkan terdakwa tetap untuk ditahan," kata Ketua Majelis Hakim Erma Suharti saat membacakan vonis, Selasa (5/5/2020).

Selain itu, Ahmad Yani pun diminta untuk mengembalikan kerugian negara berupa uang pengganti sebesar Rp 2,1 miliar dengan menggunakan harta benda yang disita.

"Apabila tidak mencukupi, akan diganti dengan pidana penjara selama delapan bulan," jelasnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara itu, Maqdir Ismail selaku kuasa hukum Ahmad Yani mengaku kecewa dengan vonis yang dijatuhkan hakim.

Ia mengatakan, mobil Lexus yang diberikan oleh terdakwa Robi Okta Fahlevi merupakan pinjaman untuk Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan tak digunakan untuk kepentingan pribadi.

"Kami pikir-pikir atas vonis ini," ujar Maqdir.

Diberitakan sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK menuntut Ahmad Yani dengan hukuman penjara selama 7 tahun serta mengembalikan kerugian negara Rp 3,1 miliar lantaran terbukti menerima suap proyek pembangunan jalan.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dukung Pesparawi XIII, YPMAK Beri Bantuan Rp 1 Miliar

Dukung Pesparawi XIII, YPMAK Beri Bantuan Rp 1 Miliar

Regional
9 Pemda di Papua Raih WTP, Kemenkeu Minta Daerah Lain di Papua Termotivasi

9 Pemda di Papua Raih WTP, Kemenkeu Minta Daerah Lain di Papua Termotivasi

Regional
Capai Rp 72,46 Triliun, Realisasi Investasi Jabar per Januari-Juni 2021 Peringkat 1 Nasional

Capai Rp 72,46 Triliun, Realisasi Investasi Jabar per Januari-Juni 2021 Peringkat 1 Nasional

Regional
Temui Gus Yasin, Ridwan Kamil Sebut Jabar Ingin Berbagi Pengalaman dan Investasi di Kota Lama Semarang

Temui Gus Yasin, Ridwan Kamil Sebut Jabar Ingin Berbagi Pengalaman dan Investasi di Kota Lama Semarang

Regional
Lewat Bidan Desa, Satgas Jabar Beri Kemudahan Akses Vaksinasi Lansia

Lewat Bidan Desa, Satgas Jabar Beri Kemudahan Akses Vaksinasi Lansia

Regional
Resmi Dilantik, Sekda Baru Pemprov Papua Diharapkan Akselerasi Kebijakan Daerah

Resmi Dilantik, Sekda Baru Pemprov Papua Diharapkan Akselerasi Kebijakan Daerah

Regional
Kafilah STQH Jabar Dilepas ke Tingkat Nasional, Ini Pesan Kang Emil untuk Mereka

Kafilah STQH Jabar Dilepas ke Tingkat Nasional, Ini Pesan Kang Emil untuk Mereka

Regional
Targetkan Netral Karbon pada 2050, Indika Energy Tanam 21.000 Mangrove

Targetkan Netral Karbon pada 2050, Indika Energy Tanam 21.000 Mangrove

Regional
Kepada Dubes Australia, Ridwan Kamil: Jabar Nomor Satu Destinasi Investasi

Kepada Dubes Australia, Ridwan Kamil: Jabar Nomor Satu Destinasi Investasi

Regional
PON XX Segera Berakhir, Disorda Papua Siapkan Tim untuk Rawat Venue

PON XX Segera Berakhir, Disorda Papua Siapkan Tim untuk Rawat Venue

Regional
Beri Wejangan untuk Arsitek dan Seniman, Kang Emil: Jangan Menua Tanpa Karya dan Inspirasi

Beri Wejangan untuk Arsitek dan Seniman, Kang Emil: Jangan Menua Tanpa Karya dan Inspirasi

Regional
Lewat Aplikasi Sekoper Cinta, Atalia Ridwan Kamil Perluas Jangkauan Belajar Perempuan Jabar

Lewat Aplikasi Sekoper Cinta, Atalia Ridwan Kamil Perluas Jangkauan Belajar Perempuan Jabar

Regional
Ciptakan Integrasi Ekosistem Data, Pemprov Jabar Gagas “Ekosistem Data Jabar”

Ciptakan Integrasi Ekosistem Data, Pemprov Jabar Gagas “Ekosistem Data Jabar”

Regional
Wagub Uu Minta Masyarakat Aktif Kembangkan Potensi Wisata di Desa Jabar

Wagub Uu Minta Masyarakat Aktif Kembangkan Potensi Wisata di Desa Jabar

Regional
Dengarkan Curhat Pekerja Migran, Ganjar Minta Mereka Lapor jika Jadi Korban Pungli

Dengarkan Curhat Pekerja Migran, Ganjar Minta Mereka Lapor jika Jadi Korban Pungli

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.