PSBB Kota Makassar Disetujui, Gubernur Sulsel Minta Seminggu Sosialisasi

Kompas.com - 16/04/2020, 12:31 WIB
Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah saat memantau pelaksaan rapid test untuk par santri ponpes Al-Fatah yang tiba di Bandara internasional Sultan Hasanuddin Makassar, Rabu (15/4/2020). KOMPAS.COM/HIMAWANGubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah saat memantau pelaksaan rapid test untuk par santri ponpes Al-Fatah yang tiba di Bandara internasional Sultan Hasanuddin Makassar, Rabu (15/4/2020).

MAKASSAR, KOMPAS.com – Sehari setelah mengajukan surat persetujuan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB), Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto langsung menyetujui dan membalas surat persetujuan PSBB di Kota Makassar, Kamis (16/4/2020).

Dalam surat balasan, Menteri Kesehatan menyetujui penerapan PSBB di Kota Makassar dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.

"Iya benar. Sudah ada suratnya dari Menkes," ujar Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Achmad Yurianto kepada Kompas.com, Kamis (16/4/2020).

Surat yang dimaksud yakni Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK. 01.07/Menkes/257/2020.

 

Pemerintah Kota Makassar diwajibkan melaksanakan PSBB sesuai perundang-undangan dan menyosialisasikan pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat.

Baca juga: Pemerintah Kabulkan Permohonan PSBB Kota Makassar

 

PSBB ini dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran.

Menanggapi surat balasan persetujuan PSBB di Kota Makassar, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah meminta segera Pejabat (Pj) Walikota Makassar, Iqbal Suhaeb untuk menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali).

Sebab, PSBB ini tidak serta merta langsung diberlakukan karena ada aturan-aturan yang akan diterapkan dan membutuhkan waktu seminggu untuk sosialisasi kepada masyarakat.

“Jadi saya sudah sampaikan ke Pak Wali Kota kemarin, supaya ini betul-betul dibuatkan Peraturan Walikota (Perwali). Karena PSBB ini serta merta langsung diberlakukan. Jadi Perwali ini harus dibuat, karena di situ penekanannya apa yang boleh dan apa yang tidak boleh diperbuat. Ini juga penegakannya terhadap law enforcement, sehingga butuh waktu seminggu melakukan sosialisasi. Baru kita tentukan penetapannya kapan kita mulai,” kata Nurdin Abdullah.  

Baca juga: Kota Makassar Ajukan PSBB, Situasi Dianggap Sudah Mendesak

Dengan adanya Perwali, lanjut Nurdin Abdullah, semua pihak bisa disiplin menjalankan peraturan PSBB supaya tidak ada terjadi kesenjangan sosial, ada yang diisolasi, yang lain ada yang bebas berkeliaran.

“Terutama kita ingin pastikan ODP dan PDP ini sudah dalam karantina. Baru kita coba mengatur daerah-daerah penyebaran virus. Jangan lupa, ekonomi kita jangan sampai mati. Itu yang paling penting,” tambah Nurdin Abdullah.  



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nikahkan Putrinya di Mushala Polsek, Tersangka Pencurian Tak Kuasa Menahan Tangis

Nikahkan Putrinya di Mushala Polsek, Tersangka Pencurian Tak Kuasa Menahan Tangis

Regional
Tertipu Modus Pulsa Gratis, Perempuan Ini Kehilangan Uang Ratusan Juta Rupiah

Tertipu Modus Pulsa Gratis, Perempuan Ini Kehilangan Uang Ratusan Juta Rupiah

Regional
Pukat UGM soal KPK Tangkap Menteri Edhy: Tangkapan yang Signifikan

Pukat UGM soal KPK Tangkap Menteri Edhy: Tangkapan yang Signifikan

Regional
Klaim 80 Persen SMA/SMK Siap Gelar Belajar Tatap Muka, Disdik Papua: Harus Banyak OPD Terlibat

Klaim 80 Persen SMA/SMK Siap Gelar Belajar Tatap Muka, Disdik Papua: Harus Banyak OPD Terlibat

Regional
Tercatat 74 Kasus Positif Covid-19 Baru di NTT, Paling Banyak di Kota Kupang

Tercatat 74 Kasus Positif Covid-19 Baru di NTT, Paling Banyak di Kota Kupang

Regional
Debat Pilkada Karawang Soal Atasi Kemiskinan, Ada Paslon yang Mau Bangun 'Silicon Valley' hingga Tawarkan Kartu Kewirausahaan

Debat Pilkada Karawang Soal Atasi Kemiskinan, Ada Paslon yang Mau Bangun "Silicon Valley" hingga Tawarkan Kartu Kewirausahaan

Regional
25 Petugas Sortir dan Lipat Surat Suara di Solo Diupah Rp 225.000

25 Petugas Sortir dan Lipat Surat Suara di Solo Diupah Rp 225.000

Regional
Kadisdik Jatim Belum Cuti meski Istrinya Maju Pilkada, Inspektorat: Gubernur Sudah Mengingatkan

Kadisdik Jatim Belum Cuti meski Istrinya Maju Pilkada, Inspektorat: Gubernur Sudah Mengingatkan

Regional
Ribuan Buruh Cianjur Unjuk Rasa Tuntut Kenaikan UMK 2021

Ribuan Buruh Cianjur Unjuk Rasa Tuntut Kenaikan UMK 2021

Regional
Nenek Rasiti Rela Serahkan Naskah hingga Tongkat Kuno Warisan Keluarganya ke Pemerintah

Nenek Rasiti Rela Serahkan Naskah hingga Tongkat Kuno Warisan Keluarganya ke Pemerintah

Regional
Hendak Melaut, 2 Nelayan Ini Tersambar Petir, Satu Tewas

Hendak Melaut, 2 Nelayan Ini Tersambar Petir, Satu Tewas

Regional
Cerita Guru Honorer di Bulukumba, Mengabdi 7 Tahun tapi Gaji Tak Cukup Beli Bensin

Cerita Guru Honorer di Bulukumba, Mengabdi 7 Tahun tapi Gaji Tak Cukup Beli Bensin

Regional
Diperiksa KPK Terkait Kasus Zumi Zola, Bupati Muaro Jambi Mengaku Cuma Jadi Saksi

Diperiksa KPK Terkait Kasus Zumi Zola, Bupati Muaro Jambi Mengaku Cuma Jadi Saksi

Regional
Polisi Bongkar Investasi Bodong Bermodus Jual Beli Uang Asing

Polisi Bongkar Investasi Bodong Bermodus Jual Beli Uang Asing

Regional
Viral Video Seorang Ibu Balik Marahi Polisi Saat Ditegur Tak Pakai Helm, lalu Kabur

Viral Video Seorang Ibu Balik Marahi Polisi Saat Ditegur Tak Pakai Helm, lalu Kabur

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X