DPRD Jabar Khawatir Bantuan Dampak Corona Rp 5 Triliun Tak Tepat Sasaran

Kompas.com - 06/04/2020, 15:48 WIB
Pengendara motor melintas di depan mural tentang pandemi virus corona atau COVID-19 di Jalan Raya Jakarta-Bogor, Depok, Jawa Barat, Jumar (3/4/2020). Mural tersebut ditujukan sebagai bentuk dukungan kepada tenaga medis yang menjadi garda terdepan dalam menghadapi COVID-19 di Indonesia. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/prasPengendara motor melintas di depan mural tentang pandemi virus corona atau COVID-19 di Jalan Raya Jakarta-Bogor, Depok, Jawa Barat, Jumar (3/4/2020). Mural tersebut ditujukan sebagai bentuk dukungan kepada tenaga medis yang menjadi garda terdepan dalam menghadapi COVID-19 di Indonesia.

BANDUNG, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat lebih teliti dalam mendata calon penerima bantuan keuangan dan pangan untuk keluarga rawan miskin baru yang terdampak wabah virus corona.

Ketua Komisi II DPRD Jawa Barat, Rahmat Hidayat Djati menilai, hingga saat ini Gugus Tugas Covid-19 yang dibuat Pemprov Jawa Barat belum maksimal.

Ia khawatir dengan kondisi demikian, anggaran sebesar Rp 3 triliun hingga Rp 5 triliun yang telah disepakati malah jadi salah sasaran.

"Karena walaupun gubernur pengen cepat-cepat aksi, tapi pada kenyataannya sejauh pengawasan kami, birokrasi yang tergabung dalam gugus tugas covid-19 Jabar bekerja begitu lamban dan bertele-tele," kata Rahmat dalam keterangan tertulis kepada Kompas.com, Senin (6/4/2020).

Baca juga: Salurkan Bantuan Jack Ma, Pemprov Jabar Distribusikan 16.963 APD

Rahmat pun meminta pertambahan waktu hingga beberapa hari ke depan untuk memastikan validasi data calon penerima bantuan tingkat kabupaten kota.

Untuk urusan data calon penerima, lanjut dia, DPRD Jabar mengimbau semua pihak untuk membantu warga miskin baru di luar penerima PKH dan BPNT.

Sesuai kriteria program, warga miskin baru adalah para sepuh atau lansia, orang terkena PHK, serta pengangguran akibat merebaknya wabah virus corona.

"Jadi, orang miskin baru itu bukan hanya penerima PKH dan BPNT saja. Awas, jangan sampai salah sasaran," tuturnya.

Rahmat menambahkan, kriteria warga miskin baru itu telah dibahas dan disepakati bersama jajaran Pemprov Jawa Barat dalam forum rapat di Gedung Sate pada 26 Maret 2020.

Kemudian ditegaskan kembali dalam rapat konsultasi di ruangan Paripurna DPRD Jabar tanggal 1 April 2020.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X