Meski Keamanan Terganggu, Pembangunan Trans-Papua Tetap Dilanjutkan

JAYAPURA, KOMPAS.com - Pembangunan 14 paket fisik jalan Trans Papua sempat terganggu karena situasi keamanan di provinsi paling timur Indonesia itu belum stabil sejak Agustus 2019.

"Sejak Agustus 2019 sudah banyak paket pekerjaan kita yang agak macet pelaksanaannya. Dampak dari itu sampai Desember tahun lalu, yang di kota saja yang bisa bekerja," kata Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) XVIII Jayapura, Osman Marbun di Jayapura, Kamis (5/3/2020).

Baca juga: Bocah 13 Tahun Korban Pemerkosaan Sejenis di Rumah Ibadah Kenal Tersangka di Medsos

Padahal, sisa pekerjaan yang belum selesai tak terlalu banyak, sekitar 26,17 kilometer.

Tapi, pengerjaan ruas itu tertunda karena berada di daerah yang kondisi keamanannya belum kondusif.

BBPJN XVIII bertanggung jawab membangun 2.345 kilometer jalan Trans Papua.

Hingga saat ini, jalan yang telah diaspal mencapai 900 kilometer, sedangkan jalan tanah sepanjang 1.422 kilometer.

"Jadi yang kurang tinggal 26,17 kilometer itu ada di ruas Enarotali-Sugapa (4 kilometer), Ilaga-Sinak (5,5 kilometer) dan Kenyam-Dekai (16,9 kilometer). Kita harapkan tahun ini sudah bisa selesai namun belum kita mulai karena kondisi keamanan," kata Osman.

Ulah kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang menembak iring-iringan truk milik PT Wijaya Karya di Distrik Oksop, Kabupaten Pegunungan Bintang pada Senin (3/3/2020), juga berdampak terhadap pembanguan di Papua.

Aksi itu membuat kegiatan pemeliharaan ruas jalan Dekai-Oksibil dihentikan sementara.

"Untuk pemeliharaan ruas jalan Dekai-Oksibil dihentikan sampai kondisi keamanannya kembali kondusif," kata dia.

Namun, Osman memastikan 14 paket pekerjaan yang sempat tertunda karena kerusuhan Agustus 2019, telah dikerjakan kembali.

Osman berharap, kondisi keamanan di Papua segera stabil sehingga kegiatan pembangunan bisa dilakukan maksimal.

Baca juga: Saksi Penyidik Cabut Keterangan BAP Dugaan Pencurian yang Dilakukan Sopir Taksi Online

Menurutnya, masyarakat tak bisa merasakan dampak pembangunan akibat keamanan yang kurang kondusif di sejumlah daerah. 

"Harapannya semua daerah-daerah yang menjadi lokasi pekerjaan kita dijaga oleh aparat keamanan agar kita bisa bekerja. Pembangunan tidak bisa berhenti tetapi keamanan yang harus ditingkatkan karena ini untuk rakyat," jelas Osman.