Kompas.com - 25/02/2020, 17:21 WIB

AMBON, KOMPAS.com - Pengelolaan dana desa di Maluku banyak yang bermasalah, bahkan puluhan kepala desa di Maluku telah masuk penjara karena menyalahgunakan dana yang bersumber dari APBN tersebut.

Gubernur Maluku, Murad Ismail mengatakan, dari sebanyak 1.198 desa di Maluku yang mendapat kucuran dana desa, sebanyak 114 desa tak mampu mengelola anggaran tersebut dengan baik sehingga pengelolaan dana desanya bermasalah.

“Ada 114 desa yang tersangkut masalah dana desa dan 25 kepala desa sudah dipenjara karena menyalahgunakan dana desa,” kata Murad, kepada wartawan, usai penandatangan MoU soal pengawasan dan pengelolaan dana desa dengan Kapolda Maluku dan Kajati Maluku di Gedung Islamic Center Ambon, Selasa (25/2/2020).

Baca juga: Dana Desa Tahap I Cair, Khofifah Ingatkan untuk Padat Karya Tunai

Murad menuturkan, selain banyak desa yang bermasalah dalam pengelolaan dana tersebut, penyerapan dana desa di Maluku juga sangat rendah.

"Kemarin saya ketemu menteri desa, itu penyerapan dana desa sangat rendah kalau kemarin kami mau usut sebelumnya itu ada banyak orang yang masuk penjara,” ungkap dia.

Murad mengatakan, penandatanganan MoU dengan Polda Maluku dan juga Kejati Maluku bertujuan agar pengelolaan dana desa dapat tepat sasaran dan tidak lagi bermasalah seperti yang terjadi sebelumnya.

Dengan MoU tersebut, Murad berharap kapolda bisa mengintruksikan kapolres hingga pimpinan polsek untuk memantau pengelolaan dana desa begitu pun kejati bisa mengintruksikan para kejari untuk memantau dana desa.

“Jadi, bagaimana pengawasan dana desa ini dapat dilakukan dengan baik agar dapat dinikmati masyarakat. Kapolda bisa dorong kapolres dan kapolsek untuk pantau begitu juga kajati bisa dorong kajari biar dana desa ini jangan sampai disalahgunakan,” ujar dia.

Baca juga: Marak Kecurangan Dana Desa di Maluku, Polisi Diminta Lebih Mengawasi

Dia menambahkan, setelah MoU tersebut dilakukan, ada desa yang diduga menyalahgunakan dana desa, maka pihaknya akan mengirim tim untuk mengecek langsung ke desa bersangkutan jika nantinya terbukti bermasalah secara hukum maka akan diproses hukum.

“Kami punya tim ke sana cek biar jelas, harus pencegahan daripada kami OTT atau lain sebagainya itu kan nanti menimbulkan kerugian negara,” ungkap dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Atasi Dampak Kenaikan Harga BBM, Pemkot Medan Gelontorkan Subsidi untuk 900 Unit Angkot

Atasi Dampak Kenaikan Harga BBM, Pemkot Medan Gelontorkan Subsidi untuk 900 Unit Angkot

Regional
Banyak Investasi Masuk ke Jateng, Ganjar: Tingkat Layanan Kita Sangat Serius

Banyak Investasi Masuk ke Jateng, Ganjar: Tingkat Layanan Kita Sangat Serius

Regional
Tekan Inflasi di Wonogiri, Bupati Jekek Sebut Akan Buka Banyak Lapangan Pekerjaan

Tekan Inflasi di Wonogiri, Bupati Jekek Sebut Akan Buka Banyak Lapangan Pekerjaan

Regional
Pemprov Jabar Siap Tawarkan 17 Proyek Energi Terbarukan pada Gelaran WJIS 2022

Pemprov Jabar Siap Tawarkan 17 Proyek Energi Terbarukan pada Gelaran WJIS 2022

Regional
Terapkan Materi Pemahaman Wawasan Kebangsaan, Disdik Jabar Dapat Apresiasi dari Lemhannas

Terapkan Materi Pemahaman Wawasan Kebangsaan, Disdik Jabar Dapat Apresiasi dari Lemhannas

Regional
Kenduri Riau 2022 sebagai Daya Kejut Pemulihan Parekraf di Bumi Lancang Kuning

Kenduri Riau 2022 sebagai Daya Kejut Pemulihan Parekraf di Bumi Lancang Kuning

Regional
Capaian Gubernur Arizal Selama 3 Tahun Memimpin Lampung, Nilai Ekspor Tumbuh sampai Angka Kemiskinan Turun

Capaian Gubernur Arizal Selama 3 Tahun Memimpin Lampung, Nilai Ekspor Tumbuh sampai Angka Kemiskinan Turun

Regional
Pelajaran dari Tragedi Kanjuruhan

Pelajaran dari Tragedi Kanjuruhan

Regional
Jawa Barat Raih Penghargaan Provinsi Terbaik Pertama Se-Indonesia

Jawa Barat Raih Penghargaan Provinsi Terbaik Pertama Se-Indonesia

Regional
Capai 80 Juta Vaksinasi, Kang Emil Buka Bandung Bike Festival 2022

Capai 80 Juta Vaksinasi, Kang Emil Buka Bandung Bike Festival 2022

Regional
Kang Emil Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila 2022

Kang Emil Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila 2022

Regional
Sumedang Raih Penghargaan Pembangunan Terbaik Kedua Tingkat Nasional

Sumedang Raih Penghargaan Pembangunan Terbaik Kedua Tingkat Nasional

Regional
Penurunan Kemiskinan Jatim 2022 Terbaik Nasional, Khofifah Siap Tancap Gas Lagi

Penurunan Kemiskinan Jatim 2022 Terbaik Nasional, Khofifah Siap Tancap Gas Lagi

Regional
Adu Nyali Menghuni Kota Kendari

Adu Nyali Menghuni Kota Kendari

Regional
Berkat Inovasi, Bupati Jekek Sebut Wonogiri Raih PPD Kabupaten Terbaik III Nasional 2022

Berkat Inovasi, Bupati Jekek Sebut Wonogiri Raih PPD Kabupaten Terbaik III Nasional 2022

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.