Jadi Kepala Dinas, Syahbudin dan Wan Hendri Setor Fee Proyek ke Bupati Nonaktif Lampung Utara

Kompas.com - 25/02/2020, 16:20 WIB
Terdakwa korupsi, Bupati (nonaktif) Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara tiba di Pengadilan Tipikor Tanjung Karang, Senin (24/2/2020). Puluhan polisi menjaga sidang perdana tersebut. KOMPAS.com/TRI PURNA JAYA Terdakwa korupsi, Bupati (nonaktif) Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara tiba di Pengadilan Tipikor Tanjung Karang, Senin (24/2/2020). Puluhan polisi menjaga sidang perdana tersebut.

LAMPUNG, KOMPAS.com - Bupati (nonaktif) Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara meminta setoran fee proyek sebagai syarat diangkat kepala dinas.

Fakta ini disebutkan secara gamblang dalam dakwaan jaksa penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Agung Ilmu Mangkunegara.

"Terdakwa Syahbudin (penuntutan terpisah) melakukan pertemuan dengan terdakwa Agung sebelum terdakwa Syahbudin dilantik sebagai Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara," kata Jaksa Penuntut KPK Taufiq Ibnugroho, Selasa (25/2/2020).

Baca juga: Jaksa Seleksi 140 Saksi yang Hadir di Sidang Suap Bupati Lampung Utara

Pertemuan tersebut, diduga terjadi di rumah pribadi Agung, di Kelurahan Kota Sepang, Bandar Lampung pada medio Maret 2014.

Menurut Taufiq, pertemuan itu juga disaksikan oleh adik kandung Agung berinisial AT yang merupakan PNS di Pemprov Lampung dan seorang lainnya berinisial TH.

"Terdakwa Agung menyampaikan, bahwa jika Syahbudin ingin menjadi Kepala Dinas PUPR Lampung Utara, maka wajib menyetorkan fee dari setiap proyek yang diadakan," kata Taufiq.

Besaran fee proyek yang harus disetorkan itu yakni 20 persen untuk pekerjaan fisik dan 30 persen untuk pekerjaan nonfisik.

"Fee proyek ini dibebankan kepada rekanan yang mengerjakan proyek," kata Taufiq.

Baca juga: Jaksa KPK Tolak Penyuap Bupati Lampung Utara Jadi Justice Collaborator

Hal serupa dilakukan Agung saat Wan Hendri (penuntutan terpisah) dilantik sebagai Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara di akhir 2017 lalu.

Saat itu, terdakwa Raden Syahril (orang kepercayaan Agung) datang ke kantor Dinas Perdagangan Lampung Utara dan menemui Wan Hendri.

"Terdakwa Raden Syahril menyampaikan arahan Agung, agar Wan Hendri memungut uang fee dari setiap rekanan pelaksana proyek-proyek fisik di dinas tersebut," kata Taufiq.

Besaran fee yang dipungut itu yakni 20 persen dari nilai proyek, dengan rincian 15 persen untuk terdakwa Agung, dan 5 persen untuk operasional Dinas Perdagangan Lampung Utara.

Terkait dakwaan yang telah disampaikan dalam persidangan itu, Kuasa Hukum Agung, Sopian Sitepu mengatakan, pihaknya tidak mengajukan eksepsi (sanggahan atas dakwaan).

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hari Pertama Lebaran, Bobby dan Kahiyang Datangi Lokasi Banjir Luapan Sungai Deli

Hari Pertama Lebaran, Bobby dan Kahiyang Datangi Lokasi Banjir Luapan Sungai Deli

Regional
Gelar Open House Virtual, Ganjar Sapa Warga Jateng di Banten hingga Sudan

Gelar Open House Virtual, Ganjar Sapa Warga Jateng di Banten hingga Sudan

Regional
Penyakit Syaraf Kambuh, Bupati Bener Meriah Dilarikan ke Medan

Penyakit Syaraf Kambuh, Bupati Bener Meriah Dilarikan ke Medan

Regional
H-1 Lebaran, Mensos Berikan Santunan Rp 285 Juta Kepada Korban Longsor di Solok

H-1 Lebaran, Mensos Berikan Santunan Rp 285 Juta Kepada Korban Longsor di Solok

Regional
12 Korban Tewas Longsor di Tapanuli Selatan Dapat Santunan Rp 180 Juta dari Kemensos

12 Korban Tewas Longsor di Tapanuli Selatan Dapat Santunan Rp 180 Juta dari Kemensos

Regional
Batasi Akses Keluar Masuk Medan, Walkot Bobby Tinjau Lokasi Penyekatan

Batasi Akses Keluar Masuk Medan, Walkot Bobby Tinjau Lokasi Penyekatan

Regional
Kabel Optik Telkom Sarmi-Biak Terputus, Pemprov Papua Tetap Upayakan Layanan E-Government

Kabel Optik Telkom Sarmi-Biak Terputus, Pemprov Papua Tetap Upayakan Layanan E-Government

Regional
Warga Kampung Nelayan Keluhkan Banjir, Walkot Bobby Instruksikan Bangun Tanggul

Warga Kampung Nelayan Keluhkan Banjir, Walkot Bobby Instruksikan Bangun Tanggul

Regional
Ridwan Kamil Lelang 4 Paket Premium Produk Kolaborasi Bersama Merek Lokal

Ridwan Kamil Lelang 4 Paket Premium Produk Kolaborasi Bersama Merek Lokal

Regional
Jelang PON XX 2021, Pemprov Papua Buat Tim Kecil untuk Koordinasi

Jelang PON XX 2021, Pemprov Papua Buat Tim Kecil untuk Koordinasi

Regional
Polemik Karantina WNI, Bobby Sesalkan Informasi Tidak Benar dari Pemprov Sumut

Polemik Karantina WNI, Bobby Sesalkan Informasi Tidak Benar dari Pemprov Sumut

Regional
Jelang Lebaran, Dompet Dhuafa Fasilitasi Pernikahan Santri Muallaf di Tangsel

Jelang Lebaran, Dompet Dhuafa Fasilitasi Pernikahan Santri Muallaf di Tangsel

Regional
Ganjar Yakin Masjid Agung Purwokerto Bakal Jadi 'Landscape' Menarik

Ganjar Yakin Masjid Agung Purwokerto Bakal Jadi "Landscape" Menarik

Regional
Soal Kisruh Lokasi Karantina dengan Gubernur Sumut, Bobby: Pemkot Medan Ingin Kejelasan

Soal Kisruh Lokasi Karantina dengan Gubernur Sumut, Bobby: Pemkot Medan Ingin Kejelasan

Regional
Bangun SDM Wonogiri, Bupati Jekek Tuangkan Program Besarnya pada RPJMD 2021-2026

Bangun SDM Wonogiri, Bupati Jekek Tuangkan Program Besarnya pada RPJMD 2021-2026

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X