RT di Magetan Ini Ada yang Tanpa Penghuni dan Hanya Punya 1 KK

Pemekaran itu juga untuk efisiensi, agar kegiatan arisan RT bisa lebih mudah dilaksanakan

"Yang utara jalan RT 04, yang selatan jalan RT 03. Kalau mau arisan RT saja repot. Itu program kepala desa dulu yang mandek, saya hanya melanjutkan,” ujar Eka saat dihubungi.

Eka memastikan pemekaran RT di desanya sudah sepengetahuan pemerintah daerah, meski saat akan dilakukan administrasi, Dinas Kependudukan Kabupaten Magetan tidak sanggup karena blanko KTP tidak mencukupi.

“Kepala Dinas almarhum Pak Priyono waktu itu masih Bapermas sudah saya laporkan,” kata Eka.

Pemekaran dilarang

Pemerintah Kabupaten Magetan, Jawa Timur, memastikan tidak akan mengizinkan adanya pemekaran RT, karena akan berdampak pada data administrasi kependudukan.

Pemekaran RT dinilai akan berdampak pada perubahan kartu tanda penduduk (KTP),  pengurusan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), serta perubahan data administrasi kependudukan.

“Dampaknya panjang.  KTP juga berubah, padahal blanko terbatas. Jumlah RT, RW itu kan ada kode wilayah. Seingat saya, tahun 2015 saya di pemerintahan itu tidak boleh pemekaran," ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Magetan Eko Muryanto saat ditemui di ruang kerjanya.

Eko Muryanto mengatakan, pemerintah daerah tidak akan mentoleransi adanya pemekaran RT, meskipun jumlah warga di sebuah RT sudah terlau banyak.

Eko juga memastikan bahwa jumlah RT di Kabupaten Magetan tidak ada penambahan.

“Kalau penambahan karena adanya pemukiman baru, masih bisa. Kalau pemecahan, saya tidak toleransi dulu. Sampai saat ini tidak ada penambahan jumlah RT di Magetan” kata Eko.