Karyawan RSUD Brebes Demo, Pasien Poliklinik Telantar hingga 2 Jam

BREBES, KOMPAS.com - Puluhan pasien Poliklinik RSUD Brebes, Jawa Tengah, telantar lebih dari dua jam menyusul ratusan karyawan rumah sakit berpelat merah tersebut menggelar aksi unjuk rasa menuntut keadilan terkait pembagian jasa medis, Senin (10/2/2020).

Poliklinik yang harusnya memberikan pelayanan sejak pukul 07.00 WIB, baru dibuka setelah pukul 09.00 WIB.

Kondisi demikian dikeluhkan pasien, salah satunya Diana, warga Desa Pemaron, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes.

"Saya sudah dari pagi mengambil antrian nomor. Berangkat dari rumah jam 5 pagi. Namun belum dibuka sampai jam sekarang ini. Tidak ada petugasnya," kata Diana, di ruang tunggu Poliklinik, Senin (10/2/2020)

Baca juga: Cuaca buruk, Ratusan Penumpang Telantar 2 Hari di Pelabuhan Maumere

Sementara itu, salah satu peserta aksi, Mudiarso, mengatakan, aksi unjuk rasa digelar untuk menuntut penerapan pola lama dalam pembagian jasa medis.

Meski enggan menyebut berapa besarannya, menurutnya, penerapan pola sekarang dinilai sangat tidak adil.

Apalagi penerapan pembagian jasa yang baru tidak dijelaskan sebelumnya oleh pihak manajemen.

Salah satu tuntutannya juga adanya keterlambatan pembagian jasa yang belum dibayarkan sampai sekarang.

"Menurut karyawan, pembagian jasa pola lama lebih adil dibandingkan yang sekarang. Saat sosialisasi juga tidak ada kejelasan, baik transparansi maupun yang lainnya. Yang jelas perbedaaanya, yang pola sekarang pembagian (nilainya) turun," kata Mudiarso.

Baca juga: Kisah Tuti, Ibu dari 100 Kucing Telantar di Denpasar: Ambil di Jalan hingga Tebus ke Orang Lain

Sementara itu, Direktur RSUD Brebes Oo Suprana menjelaskan, pihaknya sedang mengusahakan agar pembagian jasa medis yang sebelumnya terlambat segera dibagikan.

Sementara, saat ditanya perbedaan kebijakan baru dengan kebijakan lama, menurutnya, hal itu sudah menjadi kebutusan bersama bukan keputusan perorangan.

Meski demikian, pihaknya mengaku akan melakukan evaluasi untuk solusi baru demi kebaikan bersama.

"Sebelumnya ini keputusan direksi. Bukan keputusan perorangan," pungkas Suprana.