Pelabuhan Pelni Miliaran Rupiah dari APBN Hanya Digunakan Perusahaan Sawit Swasta

PASANGKAYU, KOMPAS.com – Sebuah pelabuhan Pelni yang dibangun dengan anggaran APBN senilai miliaran rupiah tujuh tahun lalu, hingga kini tak pernah disadari hanya dimanfaatkan perusahaan sawit swasta nasional untuk kepentingan ekspor CPO.

Sarana pendukung berupa unit banguan yang berdiri di areal pelabuhan berukuran sekitar satu hektar lebih di Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, ini tampak terbengkalai.

Sementara plang yang semula bertuliskan "Pelabuhan Pelni" kini berganti menjadi plang perusahaan swasta nasional.

Pelabuhan Tanjung Bakau di Kecamatan Pasangkayu, ini tak pernah disandari kapal-kapal perusahan PT Pelni.

Baca juga: Soal Pelabuhan Miliaran Rupiah Digunakan Perusahaan Sawit, PT Pelni: Kami Tidak Pernah Bangun Pelabuhan

Hal itu berdasarkan hasil kunjungan Ketua DPRD Sulbar Sitti Suraidah Suhardi didampingi anggota DPRD Pasangkayu, Lukman Said.

“Di pelabuhan ini tak ada lagi plang Pelni terpasang. Yang ada cuma plang perusahaan sawit. Ini kan dibangun dengan dana negara, bukan perusahaan. Harusnya pelabuhan ini juga memberi kontribusi positif terhadap PAD dan masyarakat sekitarnya,” jelas Lukman, Sabtu (11/1/2020).

Sementara itu, Ketua DPRD Sulbar, Siti Suraidah Suhardi berharap pelabuhan Pelni yang telah menghabiskan dana miliaran rupiah tersebut bisa difungsikan dengan maksimal, sehingga bisa mendorong peningkatan perekonomian masyarakat setempat.

Suraidah mempertanyakan sistem bagi hasil PAD dari kapal-kapal perusahaan sawit swasta nasional yang beroperasi di pelabuhan milik pemerintah tersebut.

“Selama bertahun-tahun tak jelas PAD-nya. Ini pelabuhan Pelni yang dibangun dengan miliaran dana APBN tapi hanya dimanfaatkan salah satu perusahaan swasta yang tidak jelas kontribusi PAD-nya maupun manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitarnya,” kata Sitti Suraidah.

Baca juga: Plang Bertulis Pelni di Pelabuhan Miliaran yang Digunakan Perusahaan Sawit, PT Pelni: Bukan dari Kami

Suraidah menyatakan, legislatif akan mendorong pemerintah daerah agar diberi kewenangan oleh negara untuk mengelola PAD dari pelabuhan tersebut.