Kaleidoskop 2019: 9 Kepala Daerah Terjaring OTT KPK, Bupati Mesuji Khamami hingga Bupati Bengkayang Suryadman

Kompas.com - 27/12/2019, 06:07 WIB
Terdakwa Gubernur Kepulauan Riau nonaktif Nurdin Basirun (kiri) menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (19/12/2019). Sidang kasus suap penerbitan Surat Izin Prinsip Pemanfaatan Laut dan lokasi proyek reklamasi di pesisir Tanjung Playu, Batam tersebut beragenda mendengarkan keterangan lima orang saksi. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/foc.
ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDITerdakwa Gubernur Kepulauan Riau nonaktif Nurdin Basirun (kiri) menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (19/12/2019). Sidang kasus suap penerbitan Surat Izin Prinsip Pemanfaatan Laut dan lokasi proyek reklamasi di pesisir Tanjung Playu, Batam tersebut beragenda mendengarkan keterangan lima orang saksi. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/foc.
Editor Rachmawati

4. Gubernur Kepri Nurdin Basirun

Rabu (10/7/2019), Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun terjaring dalam OTT KPK bersama lima orang lainnya.

Nurdin ditetapkan tersangka bersama tiga orang lainnya Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Edy Sofyan, Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Budi Hartono dan pihak swasta bernama Abu Bakar.

Mereka dijerat kasus dugaan suap terkait izin prinsip reklamasi di Tanjung Piayu, Kepualauan Riau untuk pembangunan resort dan kawasan wisata seluas 10,2 hektar.

Baca juga: Saksi Abu Bakar Akui Berikan Uang Rp 45 Juta Lewat Bawahan Nurdin Basirun

Nurdin diduga menerima suap secara bertahap dari Abu Bakar dengan total nilai 11.000 dollar Singapura dan Rp 45 juta. Uang itu diberikan lewat Edy dan Budi.

Saat menggeledah rumah dinas Nurdin, Rabu malam, tim KPK juga mengamankan sejumlah uang dalam 5 pecahan mata uang asing dan Rp 132.610.000.

Nurdin Basirun menjabat Gubernur Kepulauan Riau sejak akhir Mei 2016 menggantikan Muhammad Sani yang meninggal dunia pada April 2016.

Baca juga: Eks Gubernur Kepri Nurdin Basirun Didakwa Terima Suap Rp 45 Juta dan 11.000 Dollar Singapura

Sebelumnya, Nurdin menjabat sebagai Wakil Gubernur Kepri. Namun dia hanya mendampingi Muhammad Sani selama dua bulan sejak dilantik pada 12 Februari 2016.

Gubernur Sani meninggal pada usia 73 tahun pada 8 April 2019 setelah sempat dirawat di Jakarta.

Jauh sebelum menang dalam Pilkada Kepri pada 2015, keduanya pernah berpasangan dengan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Karimun pada 2001-2005

Setelah itu, Nurdin kemudian menjadi orang nomor satu di Kabupaten Karimun selama dua periode, yaitu dari 2005 hingga 2015.

Baca juga: Kasus Nurdin Basirun, KPK Sita Dokumen Anggaran dari 2 Lokasi di Tanjung Pinang

 

5. Wali Kota Medan Dzulmi Eldin

Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin (tengah) mengenakan rompi oranye usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (17/10/2019). KPK menahan Tengku Dzulmi Eldin karena terlibat dalam kasus dugaan penerimaan suap proyek dan jabatan oleh Walikota Medan 2014-2015 dan 2016-2021 serta menyita barang bukti uang sebesar Rp200 juta. ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin (tengah) mengenakan rompi oranye usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (17/10/2019). KPK menahan Tengku Dzulmi Eldin karena terlibat dalam kasus dugaan penerimaan suap proyek dan jabatan oleh Walikota Medan 2014-2015 dan 2016-2021 serta menyita barang bukti uang sebesar Rp200 juta.
Wali Kota Medan Dzulmi Eldin ditangkap bersama tujuh orang lainnya dalam serangkaian OTT pada Selasa (15/10/2019) malam hingga Rabu (16/10/2019) dini hari.

Ia ditangkap saat melakukan fisioterapi di salah satu rumah sakit di Kota Medan.

Selain itu penyidik KPK juga mengamankan uang sebesar Rp 200 juta yang diduga berasal dari sejumlah kepala dinas di lingkungan Pemkot Medan.

"Diduga praktik setoran dari dinas-dinas sudah berlangsung beberapa kali. Tim sedang mendalami lebih lanjut," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Baca juga: Dzulmi Eldin, Wali Kota Medan Berprestasi Kini Jadi Tersangka Korupsi

Penangkapan Wali Kota Medan berawal saat ia melantik Isa Anyari menjadi Kepala Dinas PUPR Kota Medan.

Setelah pelantikan tersebut, Isa diduga rutin memberikan sejumlah uang kepada Dzulmi sebesar Rp 20 juta setiap bulan.

Pemberian terhitung mulai Maret 2019 hingga Juni 2019. Pada 18 September 2019, Isa diduga kembali memberikan uang Rp 50 juta ke Dzulmi.

Baca juga: KPK Tetapkan Wali Kota Medan Dzulmi Eldin sebagai Tersangka

Sekitar Juli 2019, Dzulmi melakukan perjalanan dinas ke Jepang dalam rangka kerja sister city antara Kota Medan dan Kota Ichikawa di Jepang bersama keluarganya.

Kunjungan Dzulmi ke Jepang didampingi beberapa kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kota Medan.

Di Jepang Dzulmi memperpanjang waktu tinggal selama 3 hari di luar waktu perjalanan dinas.

Hal tersebut membuat pengeluaran perjalanan dinas wali kota tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk menutupi ekses dana nonbudget perjalanan ke Jepang yang mencapai Rp 800 juta, Dzulmi meminta kutipan dari kepala dinas di wilayah Pemerintahan Kota Medann.

Dalam daftar tersebut, Isa yang baru saja diangkat sebagai Kepala Dinas PUPR Kota Medan ditarget menyerahkan dana Rp 200 juta, padahal Isa tidak ikut dalam perjalanan dinas ke Jepang.

Baca juga: Kasus Suap Wali Kota Medan, Anggota DPRD Sumut Dilarang ke Luar Negeri

 

6. Bupati Indramayu Supendi

Bupati Indramayu Supendi (tengah) menjawab pertanyaan wartawan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK Jakarta, Rabu (16/10/2019). KPK menetapkan Supendi serta tiga orang lainnya, yakni Kepala Dinas PUPR Kabupaten Indramayu Omarsyah, Kepala Bidang Jalan Dinas PUPR Wempy Triyono dan kontraktor Carsa sebagai tersangka dalam dugaan suap proyek Dinas PUPR Indramayu dengan mengamankan barang bukti Rp685 juta dan satu unit sepeda lipat.ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDI Bupati Indramayu Supendi (tengah) menjawab pertanyaan wartawan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK Jakarta, Rabu (16/10/2019). KPK menetapkan Supendi serta tiga orang lainnya, yakni Kepala Dinas PUPR Kabupaten Indramayu Omarsyah, Kepala Bidang Jalan Dinas PUPR Wempy Triyono dan kontraktor Carsa sebagai tersangka dalam dugaan suap proyek Dinas PUPR Indramayu dengan mengamankan barang bukti Rp685 juta dan satu unit sepeda lipat.
Senin (14/10/2019) malam, Bupati Indramayu Supendi ditangkap dalam OTT KPK.

Selain Supendi, ada tujuh orang lainnya yang diamankan yakni Kepala Dinas PUPR Omarsyah; Kepala Bidang Jalan di Dinas PUPR Wempy Triyono dan staf Bidang Jalan Dinas PUPR Ferry Mulyono.

Selain itu KPK juga mengamankan sopir Supendi bernama Sudirjo; ajudan Supendi bernama Haidar Samsayail, pengusaha bernama Carsa AS dan Kepala Desa Bongas bernama Kadir.

Bupati Indramayu Supendi diduga mendapatkan fee yang diberikan oleh Carsa AS selaku kontraktor pelaksana proyek.

Baca juga: Jadi Tersangka Suap Proyek Jalan, Harta Bupati Indramayu Capai Rp 8,5 Miliar

Nilai fee yang dipatok sekitar 5-7 persen dari nilai proyek keseluruhan Rp 15 miliar.

"SP (Supendi), Bupati, diduga menerima total Rp 200 juta, yaitu Mei 2019 sejumlah Rp 100 juta yang digunakan untuk THR dan 14 Oktober 2019 sejumlah Rp 100 juta yang digunakan untuk pembayaran dalang acara wayang kulit dan pembayaran gadai sawah," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam konferensi pers, Selasa (15/10/2019) malam.

Pemberian uang tersebut merupakan fee atas 7 proyek jalan di Dinas PUPR Indramayu.

Yaitu, pembangunan Jalan Rancajawad, Jalan Gadel, Jalan Rancasari, Jalan Pule, Jalan Lemah Ayu, Jalan Bondan-Kedungdongkal dan Jalan Sukra Wetan-Cilandak.

Supendi, Omarsyah, dan Wempy juga diduga menerima fee berupa uang dan atau barang dengan nilai bervariasi.

Baca juga: OTT Bupati Indramayu, dari Suap Sepeda hingga Kode Mangga Manis

 

7. Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara

Bupati Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara (kedua kiri) berjalan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (8/10/2019) dini hari. KPK menahan 6 tersangka yang terjaring OTT terkait proyek pemerintah Kabupaten Lampung Utara, yaitu Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara, orang kepercayaan Agung, Raden Syahril, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara Syahbuddin, dan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara Wan Hendri.ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRA Bupati Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara (kedua kiri) berjalan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (8/10/2019) dini hari. KPK menahan 6 tersangka yang terjaring OTT terkait proyek pemerintah Kabupaten Lampung Utara, yaitu Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara, orang kepercayaan Agung, Raden Syahril, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara Syahbuddin, dan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara Wan Hendri.
Minggu (6/10/2019), Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara terjaring OTT KPK bersama dua kepala dinas dan seorang perantara.

Agung kemudian ditetapkan sebagai tersangka karena adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau terkait proyek di Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan di Kabupaten Lampung Utara.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gunung Semeru Meletus Keluarkan Awan Panas dan Guguran Lava, Mengarah ke Lumajang

Gunung Semeru Meletus Keluarkan Awan Panas dan Guguran Lava, Mengarah ke Lumajang

Regional
BNPB Minta Warga Waspadai Lahar Dingin Pasca-letusan Gunung Semeru

BNPB Minta Warga Waspadai Lahar Dingin Pasca-letusan Gunung Semeru

Regional
Mantan Pejabat BNN Sumut Jadi Tersangka Dugaan Penggelapan Rp 756 Juta

Mantan Pejabat BNN Sumut Jadi Tersangka Dugaan Penggelapan Rp 756 Juta

Regional
Harga Cabai Rawit Merah di Cianjur Tembus Rp 100.000 Per Kg

Harga Cabai Rawit Merah di Cianjur Tembus Rp 100.000 Per Kg

Regional
Sungai di Manado Meluap, Warga Diminta Mengungsi

Sungai di Manado Meluap, Warga Diminta Mengungsi

Regional
Kronologi Kejar-kejaran Satgas Bea Cukai Vs Kapal Rokok Ilegal, Kapal Satgas Sempat Dilempari Bom Molotov

Kronologi Kejar-kejaran Satgas Bea Cukai Vs Kapal Rokok Ilegal, Kapal Satgas Sempat Dilempari Bom Molotov

Regional
Di Tengah Pandemi, Lapangan Migas di Sumsel Bukukan Kenaikan Produksi

Di Tengah Pandemi, Lapangan Migas di Sumsel Bukukan Kenaikan Produksi

Regional
BPPTKG Rekomendasikan Pengungsi di Luar Daerah Bahaya Letusan Merapi untuk Pulang

BPPTKG Rekomendasikan Pengungsi di Luar Daerah Bahaya Letusan Merapi untuk Pulang

Regional
Marah Tanah Warisan Ayahnya Digarap, Keponakan Aniaya Paman Hingga Tewas

Marah Tanah Warisan Ayahnya Digarap, Keponakan Aniaya Paman Hingga Tewas

Regional
PLN Pasang Telepon Satelit, Perlancar Koordinasi Penanganan Pasca-gempa Sulbar

PLN Pasang Telepon Satelit, Perlancar Koordinasi Penanganan Pasca-gempa Sulbar

Regional
Sumbar Siapkan 5 RS Rujukan bagi Warga yang Alami Efek Samping Vaksinasi

Sumbar Siapkan 5 RS Rujukan bagi Warga yang Alami Efek Samping Vaksinasi

Regional
Gubernur NTB Promosikan Sepeda Listrik Buatan Lokal ke Menpar

Gubernur NTB Promosikan Sepeda Listrik Buatan Lokal ke Menpar

Regional
Pegiat Bahasa Sunda Bersiap Sambut Hari Bahasa Ibu Internasional

Pegiat Bahasa Sunda Bersiap Sambut Hari Bahasa Ibu Internasional

Regional
Kematian Pasien Covid-19 di Atas 50 Tahun di Kulon Progo Terus Bertambah

Kematian Pasien Covid-19 di Atas 50 Tahun di Kulon Progo Terus Bertambah

Regional
Alumni Sekolah dan Komunitas Sosial Gelar Aksi Teaterikal Doakan Rahmania, Korban Sriwijaya Air SJ 182 Asal Kediri

Alumni Sekolah dan Komunitas Sosial Gelar Aksi Teaterikal Doakan Rahmania, Korban Sriwijaya Air SJ 182 Asal Kediri

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X