Masih Ada Ratusan Desa Tertinggal di Maluku

Kompas.com - 03/12/2019, 20:29 WIB
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Provinsi Maluku, Ismail Usemahu saat diwawancarai wartawan di Ambon,  Selasa (3/12/2019). KOMPAS.COM/RAHMAT RAHMAN PATTYPelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Provinsi Maluku, Ismail Usemahu saat diwawancarai wartawan di Ambon, Selasa (3/12/2019).

AMBON, KOMPAS.com - Masih banyak desa di Maluku hingga kini masih dalam kategori tertinggal.

Dari total 1.198 desa di Maluku, baru 84 desa yang masuk dalam kategori desa maju dan 10 masuk dalam desa mandiri. 

“Untuk desa maju itu ada 84 desa, desa mandiri 10 desa, kemudian desa berkembang itu ada banyak juga. Lalu desa tertinggal itu setengah dari jumlah desa di Maluku,” kata Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Maluku Ismail Usemahu, kepada wartawan di Ambon, Selasa (3/12/2019).

Baca juga: Ridwan Kamil Kirim 110 Anak Muda ke Desa Tertinggal di Jabar


Ismail mengatakan, penyaluran dana desa (DD) maupun alokasi dana desa (ADD) dari pemerintah pusat selama ini memang  menjadi salah satu upaya dalam percepatan pembangunan di desa. 

Meski begitu, Ismail mengaku dana desa yang dikucurkan itu tidak serta merta bisa menjadikan desa menjadi maju.

Pengelolaan dana desa sangat membutuhkan sinergitas, koordinasi, dan kolaborasi dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga pusat agar percepatan pembanguan di desa bisa berjalan dengan baik. 

“Harus bersama-sama dan kita harus mempunyai data desa yang lengkap. Misalnya desa A tertinggal di mana, infrastruktur atau pelayanan dasar, atau perekonomian bagaimana, itu yang harus dilihat, jadi butuh sinergitas,” kata Ismail.

Di samping itu, kata Ismail, kapasitas aparatur pemerintah desa juga perlu ditingkatkan dalam pengelolaan dana desa, agar masalah kemiskinan di desa bisa teratasi lewat pengelolaan dana desa.

Baca juga: Tahun Depan, Jawa Timur Ditargetkan Bebas Desa Tertinggal

Untuk membekali para kepala desa mengelola dana desa dengan baik, pihaknya akan membuat buku pintar pengelolaan dana desa yang berfungsi sebagai petunjuk bagi para pemerintah desa di Maluku.

“Kita  akan membuat buku pintar dalam pengelolaan DD. Jadi kita coba menyusun aturan-aturan, kemudian membuat time set, sehingga kades dan aparatur desa mendapat petunjuk yang baik dalam hal pengeloaan DD maupun ADD,” ucap Ismail.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X