Selain Dapat Fee, Bupati Muara Enim Minta Dibelikan Mobil Lexus

Kompas.com - 20/11/2019, 13:54 WIB
Terdakwa Robi Okta Falevi yang menyuap Bupati Muara Enim Ahmad Yani saat menjalani sidang di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang, Rabu (20/11/2019). Dalam sidang tersebut, terkuak jika Ahmad Yani meminta fee sebesar 10 persen. KOMPAS.COM/AJI YK PUTRATerdakwa Robi Okta Falevi yang menyuap Bupati Muara Enim Ahmad Yani saat menjalani sidang di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang, Rabu (20/11/2019). Dalam sidang tersebut, terkuak jika Ahmad Yani meminta fee sebesar 10 persen.

PALEMBANG, KOMPAS.com - Sidang perdana kasus suap proyek pembangunan jalan yang menjerat Bupati Muara Enim Ahmad Yani berlangsung di Pengadilan Negeri Kelas 1 Palembang, Rabu (20/11/2019).

Dalam sidang tersebut, terdakwa Robi Okta Fahlevi yang merupakan Direktur Utama PT Enra Sari selaku pemberi suap, dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam dakwaan yang dibacakan JPU, Ahmad Yani diketahui meminta fee sebesar 10 persen dari nominal proyek sebesar Rp 129 miliar.

Baca juga: Kasus Suap Proyek PUPR, Wakil Gubernur Lampung Dipanggil KPK

Selain fee proyek, Ahmad Yani ternyata juga meminta dibelikan mobil SUV jenis Lexus dan satu mobil pikap merk Tata.

"Total fee yang diberikan terdakwa kepada Bupati Muara Enim sebesar Rp 12,9 miliar," kata JPU KPK Muhammad Asri Iwan saat membacakan dakwaan.

Pemberian fee tersebut, dilakukan terdakwa Robi secara bertahap, di mulai dari awal Januari sampai Agustus 2019 di lokasi berbeda.

Tersangka Ahmad Yani diketahui sempat memberikan syarat kepada para pemborong untuk mendapatkan 16 paket proyek pembangunan Jalan Muara Enim.

Baca juga: Tersandung Dugaan Suap Proyek, Bupati Solok Selatan Dicegah ke Luar Negeri

Syarat itu berupa 10 persen pemberian fee untuk Bupati, dan lima persen untuk anggota DPRD Muara Enim, serta para pejabat di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Seluruh syarat berhasil disanggupi Robi, hingga akhirnya ia diputuskan sebagai pemenang tender proyek.

"Pihak dari Dinas PUPR membuat skema, menyulitkan syarat untuk mengikuti tender proyek. Sehingga PT Enra Sari berhasil menjadi pemenang, setelah memenuhi berbagai persyaratan,"ujarnya.

Usai membacakan tuntutan, kuasa hukum dari terdakwa tak melakukan eksepsi, sehingga Ketua Majelis Hakim Bonbongan Silaban menutup persidangan.

"Sidang ditutup dan akan dilanjutkan pada Selasa 26 November 2019, dengan agenda keterangan saksi," ucap Bonbongan.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fransiska Ditemukan Tewas di Kolam Penangkaran Buaya, Tangannya Diikat Lakban

Fransiska Ditemukan Tewas di Kolam Penangkaran Buaya, Tangannya Diikat Lakban

Regional
Sederet Fakta Oknum Polisi dan TNI Jadi Pemasok Senjata Api KKB di Papua

Sederet Fakta Oknum Polisi dan TNI Jadi Pemasok Senjata Api KKB di Papua

Regional
Sesaat Sebelum Tewas, Wanita Ini Diminta oleh Pembunuhnya Sebutkan PIN ATM

Sesaat Sebelum Tewas, Wanita Ini Diminta oleh Pembunuhnya Sebutkan PIN ATM

Regional
Murung di Rumah, Seorang Remaja Putri Ternyata Jadi Korban Pemerkosaan 2 Pemuda

Murung di Rumah, Seorang Remaja Putri Ternyata Jadi Korban Pemerkosaan 2 Pemuda

Regional
UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 24 Oktober 2020

UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 24 Oktober 2020

Regional
Wali Kota Tasikmalaya Ditahan KPK, Warga dan Tokoh Masyarakat Ikut Prihatin dan Terkejut...

Wali Kota Tasikmalaya Ditahan KPK, Warga dan Tokoh Masyarakat Ikut Prihatin dan Terkejut...

Regional
Gubernur Sulsel Akan “Sikat” Orang Halangi Proyek Pedestrian di Makassar

Gubernur Sulsel Akan “Sikat” Orang Halangi Proyek Pedestrian di Makassar

Regional
Antisipasi Lonjakan Pendatang Saat Libur Panjang, Dishub Jateng Buat 3 Pos Pantau

Antisipasi Lonjakan Pendatang Saat Libur Panjang, Dishub Jateng Buat 3 Pos Pantau

Regional
Upaya Lestarikan Aksara Jawa, Disbud DI Yogyakarta Gandeng PANDI

Upaya Lestarikan Aksara Jawa, Disbud DI Yogyakarta Gandeng PANDI

Regional
Di Tengah Pandemi, Jambi Ekspor 2,1 Ton Kopi Arabika Kerinci ke Jepang

Di Tengah Pandemi, Jambi Ekspor 2,1 Ton Kopi Arabika Kerinci ke Jepang

Regional
Intensitas Kegempaan Gunung Merapi Meningkat, Status Masih Waspada

Intensitas Kegempaan Gunung Merapi Meningkat, Status Masih Waspada

Regional
Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 24 Oktober 2020

Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 24 Oktober 2020

Regional
UPDATE Covid-19 di Kalteng, Kaltim, Kaltara, Gorontalo, Sulbar, Sulsel, dan Sultra 24 Oktober 2020

UPDATE Covid-19 di Kalteng, Kaltim, Kaltara, Gorontalo, Sulbar, Sulsel, dan Sultra 24 Oktober 2020

Regional
Dianggap Langgar Syariat, Ulama di Aceh Minta Pemain PUBG Dihukum Cambuk, Ini Penjelasannya

Dianggap Langgar Syariat, Ulama di Aceh Minta Pemain PUBG Dihukum Cambuk, Ini Penjelasannya

Regional
Jelang Libur Panjang, Pjs Gubernur Jambi Minta Pos Jaga Perbatasan Diaktifkan

Jelang Libur Panjang, Pjs Gubernur Jambi Minta Pos Jaga Perbatasan Diaktifkan

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X