Selain Dapat Fee, Bupati Muara Enim Minta Dibelikan Mobil Lexus

Kompas.com - 20/11/2019, 13:54 WIB
Terdakwa Robi Okta Falevi yang menyuap Bupati Muara Enim Ahmad Yani saat menjalani sidang di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang, Rabu (20/11/2019). Dalam sidang tersebut, terkuak jika Ahmad Yani meminta fee sebesar 10 persen. KOMPAS.COM/AJI YK PUTRATerdakwa Robi Okta Falevi yang menyuap Bupati Muara Enim Ahmad Yani saat menjalani sidang di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang, Rabu (20/11/2019). Dalam sidang tersebut, terkuak jika Ahmad Yani meminta fee sebesar 10 persen.

PALEMBANG, KOMPAS.com - Sidang perdana kasus suap proyek pembangunan jalan yang menjerat Bupati Muara Enim Ahmad Yani berlangsung di Pengadilan Negeri Kelas 1 Palembang, Rabu (20/11/2019).

Dalam sidang tersebut, terdakwa Robi Okta Fahlevi yang merupakan Direktur Utama PT Enra Sari selaku pemberi suap, dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam dakwaan yang dibacakan JPU, Ahmad Yani diketahui meminta fee sebesar 10 persen dari nominal proyek sebesar Rp 129 miliar.

Baca juga: Kasus Suap Proyek PUPR, Wakil Gubernur Lampung Dipanggil KPK

Selain fee proyek, Ahmad Yani ternyata juga meminta dibelikan mobil SUV jenis Lexus dan satu mobil pikap merk Tata.

"Total fee yang diberikan terdakwa kepada Bupati Muara Enim sebesar Rp 12,9 miliar," kata JPU KPK Muhammad Asri Iwan saat membacakan dakwaan.

Pemberian fee tersebut, dilakukan terdakwa Robi secara bertahap, di mulai dari awal Januari sampai Agustus 2019 di lokasi berbeda.

Tersangka Ahmad Yani diketahui sempat memberikan syarat kepada para pemborong untuk mendapatkan 16 paket proyek pembangunan Jalan Muara Enim.

Baca juga: Tersandung Dugaan Suap Proyek, Bupati Solok Selatan Dicegah ke Luar Negeri

Syarat itu berupa 10 persen pemberian fee untuk Bupati, dan lima persen untuk anggota DPRD Muara Enim, serta para pejabat di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Seluruh syarat berhasil disanggupi Robi, hingga akhirnya ia diputuskan sebagai pemenang tender proyek.

"Pihak dari Dinas PUPR membuat skema, menyulitkan syarat untuk mengikuti tender proyek. Sehingga PT Enra Sari berhasil menjadi pemenang, setelah memenuhi berbagai persyaratan,"ujarnya.

Usai membacakan tuntutan, kuasa hukum dari terdakwa tak melakukan eksepsi, sehingga Ketua Majelis Hakim Bonbongan Silaban menutup persidangan.

"Sidang ditutup dan akan dilanjutkan pada Selasa 26 November 2019, dengan agenda keterangan saksi," ucap Bonbongan.

 

 

Diberitakan sebelumnya, penyidik KPK sebelumnya melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Muara Enim Ahmad Yani dan Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan PPK Dinas PUPR, Elfin Muhtar, lantaran diduga telah menerima suap dari tersangka Robi pada Senin (2/9/2019) lalu.

Usai diperiksa penyidik KPK, ketiganya ditetapkan sebagai tersangka suap sebanyak 16 proyek peningkatan dan pembangunan jalan di Kabupaten Muara Enim.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bupati Positif Covid-19, Puluhan Pejabat Pemkab Bantaeng Jalani 'Swab Test'

Bupati Positif Covid-19, Puluhan Pejabat Pemkab Bantaeng Jalani "Swab Test"

Regional
Bayi Laki-laki Ditemukan Tewas Terbungkus Plastik di Pinggir Jalan

Bayi Laki-laki Ditemukan Tewas Terbungkus Plastik di Pinggir Jalan

Regional
Strategi Paslon Majukan Daerah, Gibran Fokus Pemulihan Ekonomi, Bajo Gandeng Koalisi Rakyat

Strategi Paslon Majukan Daerah, Gibran Fokus Pemulihan Ekonomi, Bajo Gandeng Koalisi Rakyat

Regional
8 Demonstran Terlibat Ricuh di Depan KPU Sulsel Dikenakan Wajib Lapor

8 Demonstran Terlibat Ricuh di Depan KPU Sulsel Dikenakan Wajib Lapor

Regional
Satgas Sebut Pemerintah Pusat Keliru Sampaikan Data Covid-19 di Papua karena Masalah Sistem

Satgas Sebut Pemerintah Pusat Keliru Sampaikan Data Covid-19 di Papua karena Masalah Sistem

Regional
Imbas Kerumunan Penonton Sepak Bola di Serang, Seorang Kapolsek Dicopot

Imbas Kerumunan Penonton Sepak Bola di Serang, Seorang Kapolsek Dicopot

Regional
7 Kabupaten yang Gelar Pilkada di NTT Kekurangan Surat Suara

7 Kabupaten yang Gelar Pilkada di NTT Kekurangan Surat Suara

Regional
Video Viral Sebuah Bus Lawah Arah Saat Macet, Sopir Akhirnya Kabur karena Dipukuli Massa

Video Viral Sebuah Bus Lawah Arah Saat Macet, Sopir Akhirnya Kabur karena Dipukuli Massa

Regional
22 Nakes Positif Covid-19, Poli Rawat Jalan RSUD dr Moh Saleh Tutup 2 Hari

22 Nakes Positif Covid-19, Poli Rawat Jalan RSUD dr Moh Saleh Tutup 2 Hari

Regional
Menkopolhukam Perintahkan Aparat Tangkap Ali Kalora dan Pengikutnya Sebelum Natal

Menkopolhukam Perintahkan Aparat Tangkap Ali Kalora dan Pengikutnya Sebelum Natal

Regional
Ganjar Minta Warga Tak Bepergian ke Luar Kota Saat Libur Natal dan Tahun Baru

Ganjar Minta Warga Tak Bepergian ke Luar Kota Saat Libur Natal dan Tahun Baru

Regional
Penyebab Sungai di Banyumas Dipenuhi Busa karena Limbah Kimia

Penyebab Sungai di Banyumas Dipenuhi Busa karena Limbah Kimia

Regional
Komisi IV Minta 6 Ketua RT di Babel Tak Ditahan dan Kegiatan Kapal Isap Dihentikan

Komisi IV Minta 6 Ketua RT di Babel Tak Ditahan dan Kegiatan Kapal Isap Dihentikan

Regional
Terperosok di Bekas Sumur yang Tertutup Banjir, Nenek 70 Tahun Tewas

Terperosok di Bekas Sumur yang Tertutup Banjir, Nenek 70 Tahun Tewas

Regional
Pelajar SMA Dibegal, Diancam Ditembak oleh Pelaku

Pelajar SMA Dibegal, Diancam Ditembak oleh Pelaku

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X