Menjaga Asa Pelestarian Tradisi Lisan

DANA RAPPOPORT, peneliti ritual musik Toraja, melontarkan pertanyaan yang terkesan sepele dalam acara Seminar Internasional dan Festival Tradisi Lisan XI di Makassar, akhir Oktober 2019 lalu.

"Saya ingin bertanya hal yang sederhana. Bagaimana melestarikan tradisi lisan?" tanya Rappoport menohok.

Hadirin yang berada di Aula Prof Mattulada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, terdiam. Pertanyaan yang (mungkin) sederhana namun membutuhkan jawaban yang sangat tidak sederhana.

Baca juga: Asosiasi Tradisi Lisan Gelar Munas dan Seminar Internasional di Makassar

Pertanyaan itu klise. Pelestarian.

Kata itu kerap muncul dalam sambutan-sambutan para pejabat di acara-acara terkait tradisi. "Mari kita melestarikan.....”, “Kita harus melestarikan…”, “Pelestarian sangat penting kita lakukan….”, dan sebagainya.

Karena sering diucapkan, kata itu seperti lewat begitu saja. Itu mirip kata cinta yang diucapkan berulang-ulang, hingga hilang ruh.

Bagaimana kita mencintai? Bagaimana kita melestarikan?

Pelestarian, oleh pemerintah dijabarkan ke dalam tiga hal, yakni perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan, seperti termaktub dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 10 Tahun 2014.

Perlindungan dilakukan dengan cara mencatat, menghimpun, mengolah, dan menata sistem informasi. Lalu meregistrasinya sebagai hak kekayaan intelektual komunal.

Baca juga: Ruwatan Murwakala, Tradisi Jawa Kuno yang Masih Eksis di Candi Kidal

Selanjutnya, mengkaji nilai tradisi dan karakter bangsa, serta menegakkan peraturan perundang-undangan.

Pengembangan tradisi dilakukan dengan merevitalisasi nilai tradisi; mengapresiasi pelestari tradisi; diskusi, seminar, dan sarasehan pengembangan tradisi serta karakter dan pekerti bangsa; serta mengadakan pelatihan pelaku tradisi.

Adapun pemanfaatan nilai tradisi dilakukan dengan penyebarluasan informasi; pergelaran dan pameran; dan pengemasan bahan kajian.

Perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan tradisi tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah mulai tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan pusat, yang diwujudkan dalam alokasi anggaran APBD/APBN.

Menyitir pernyataan Direktur Warisan dan Diplomasi Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nadjamuddin Ramly, perhatian dan keberpihakan pemerintah daerah terhadap tradisi dan objek-objek pemajuan kebudayaan bisa dillihat dari seberapa besar anggarannya.

Permen 10/2014 tersebut sebetulnya sudah menjawab pertanyaan Rappoport. Ya, jawaban itu betul.

Namun, kami semua membutuhkan lebih dari sekadar jawaban pertanyaan, yang kami butuhkan pelaksanaan dari jawaban itu.

Baca juga: Untuk Mempertahankan Tradisi Lisan Harus Disokong Anggaran Memadai

Apakah “kisi-kisi” pelestarian itu telah benar-benar dilakukan? Apakah yang tersurat sudah diperbuat?

Perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata, kata WS Rendra. Mungkin kita semua memang belum sepenuhnya berjuang.

Hal itu bisa dilihat dari makin menyusutnya jumlah tradisi lisan kita atau makin berkurangnya maestro yang bergiat.

Bagaimana jika maestro tradisi lisan sudah meninggal dunia dan ia tidak memiliki pewaris, atau pewarisnya kurang andal? Di mana bisa dicari penggantinya?