BANDUNG, KOMPAS.com - Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, Jawa Barat seperti dianaktirikan oleh pemerintah pusat terkait pemekaran wilayah atau daerah otonomi baru (DOB).
Sebab, Jawa Barat yang sudah lama ingin membuat DOB justru diabaikan lewat pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang justru mengatakan pembentukan provinsi baru di Papua sudah memasuki tahap akhir.
"Jawa Barat sudah minta dari dulu dimekarkan," kata Uu, Selasa (5/12/2019).
Hingga saat ini, lanjut Uu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat hingga masih belum menerima kejelasan dari pemerintah pusat terkait usulan DOB tersebut.
Baca juga: MRP Tak Merekomendasikan Pemekaran Papua, Ini Alasannya
Namun, usulan pemekaran di Papua justru yang langsung direspons pemerintah pusat.
Uu mengakui pihaknya merasa cemburu dengan sikap pemerintah pusat yang dianggapnya akan segera menyetujui pemekaran provinsi di Papua.
"Kenapa Papua begitu cepat dan langsung dibahas di tingkat kementerian. Kami orang Jawa Barat merasa cemburu," katanya.
Uu meyakini, usulan pemekaran di Papua belum sematang di Provinsi Jawa Barat yang sudah dirancang sejak lama.
"Di Papua mungkin pembahasan di tingkat bawah belum dilakukan. DPRD, rekomendasi, pembagian batas wilayah, pembagian aset. Di kami itu semua sudah jelas. Tasik Selatan, Bogor Barat, Subang Timur ibu kotanya sudah jelas," katanya.
Uu menilai, pemerintah pusat berlaku kurang adil terkait pemekaran wilayah.
"Jadi kami merasa ada provinsi yang dianakemaskan. Saya minta keadilan pemerintah pusat untuk DOB," katanya.
