MRP Tak Merekomendasikan Pemekaran Papua, Ini Alasannya

Kompas.com - 05/11/2019, 14:10 WIB
Ketua MRP, Tomiotius Murib KOMPAS.COM/DHIAS SUWANDIKetua MRP, Tomiotius Murib

JAYAPURA, KOMPAS.com - Usulan pemekaran provinsi di Papua terus berkembang dan disebut akan ada dua Daerah Otonomi Baru (DOB), yaitu Papua Tengah dan Papua Selatan.

Namun, Majelis Rakyat Papua ( MRP) menilai aspirasi pemekaran bukan berasal dari masyarakat.

"Tapi kalau mau, pemerintah pusat dorong pemekaran, karena itu hasil kajian dari Intelejen," ujar Ketua MRP Timotius Murib, di Jayapura, Papua, Selasa (5/11/2019).

Baca juga: Presiden Jokowi: Bukan Saya yang Perintahkan Pemekaran Papua

Ia memandang, pemekaran hanya upaya dari beberapa elit politik yang ingin mendapat kekuasaan dengan cara yang singkat, dan memanfaatkan situasi keamanan Papua beberapa waktu terakhir.

Menurut dia, sesuai aturan pemekaran di Tanah Papua harus memiliki rekomendasi dari MRP dan ia tidak akan mengeluarkannya.

"Merujuk pada pasal 67 UU 21 Tahun 2001 untuk pembentukan provinsi di tanah Papua itu harus mendapatkan rekomendasi atau pertimbangan dari MRP. MRP tentu tidak akan memberikan rekomendasi tentang pemekaran itu," tuturnya.

Justru Murib menilai, beberapa kabupaten baru di Papua, yang hingga kini pembangunannya masih sangat minim, perlu ditinjau kembali.

Bahkan, ia membuka peluang untuk mendegradasi status kabupaten tertentu dan menggabungkannya kembali dengan kabupaten induk sebelumnya.

Baca juga: Menteri Tito Sebut Pemekaran Papua Didasarkan pada Analisis Intelijen

"Sebenarnya MRP bicara hari ini penggabungan Puncak Jaya kembali ke Paniai, atau Nduga kembali ke Wamena (Jayawijaya). Keliru kalau sekarang ini pejabat-pejabat setelah dua periode karena tidak ada jabatan lagi (lalu) bicara pemekaran," kata Murib.

Diberitakan sebelumnya, Usai meresmikan Jembatan Youtefa, Kota Jayapura, Papua, Senin (28/10/2019), Presiden Joko Widodo memberikan keterangan kepada media.

Salah satu hal yang disampaikan presiden adalah permintaan pemekaran provinsi di Papua.

"Tapi yang jelas sampai hari ini kita masih moratorium untuk pemekaran, tapi untuk aspirasi yang disampaikan ke saya segera akan saya tindakan lanjuti," ujar Jokowi.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Staf TU IPDN Lombok Tengah Positif Covid-19

Staf TU IPDN Lombok Tengah Positif Covid-19

Regional
Separuh Wilayah Jatim Masuk Zona Kuning Covid-19, Khofifah: Ini Kerja Keras Semua Elemen...

Separuh Wilayah Jatim Masuk Zona Kuning Covid-19, Khofifah: Ini Kerja Keras Semua Elemen...

Regional
Dua Pejabatnya Meninggal karena Covid-19, Rektor UNS: Kami 'Lockdown' Kampus

Dua Pejabatnya Meninggal karena Covid-19, Rektor UNS: Kami "Lockdown" Kampus

Regional
Kasus Aktif Covid-19 Tersisa 41 Orang, Wali Kota Malang Minta Masyarakat Tak Terlena

Kasus Aktif Covid-19 Tersisa 41 Orang, Wali Kota Malang Minta Masyarakat Tak Terlena

Regional
LBH Ansor Pati Ikut Polisikan Gus Nur yang Dianggap Menghina NU

LBH Ansor Pati Ikut Polisikan Gus Nur yang Dianggap Menghina NU

Regional
Satgas Covid-19 Papua: 3.359 Pasien Positif Covid-19 Masih Dirawat

Satgas Covid-19 Papua: 3.359 Pasien Positif Covid-19 Masih Dirawat

Regional
PDI-P Pecat Kadernya yang Maju Pilkada Demak Lewat Partai Lain

PDI-P Pecat Kadernya yang Maju Pilkada Demak Lewat Partai Lain

Regional
16.000 Petugas KPPS di Kota Makassar Bakal Jalani 'Rapid Test'

16.000 Petugas KPPS di Kota Makassar Bakal Jalani "Rapid Test"

Regional
Siswa Kelas Virtual di Jateng Masih Bisa Nyambi Kerja

Siswa Kelas Virtual di Jateng Masih Bisa Nyambi Kerja

Regional
Nakes dan Petugas Lapangan Jadi Prioritas Pemberian Vaksin Covid-19 di Jateng

Nakes dan Petugas Lapangan Jadi Prioritas Pemberian Vaksin Covid-19 di Jateng

Regional
Polisi Selidiki Ambruknya Atap IGD Rumah Sakit Ciamis, Ambil Sampel dari TKP

Polisi Selidiki Ambruknya Atap IGD Rumah Sakit Ciamis, Ambil Sampel dari TKP

Regional
Polisi Temukan 6 Bom Molotov Saat Unjuk Rasa Tolak Omnibus Law di Makassar

Polisi Temukan 6 Bom Molotov Saat Unjuk Rasa Tolak Omnibus Law di Makassar

Regional
Kasus Positif Covid di Jambi Tembus 1.000 dan 21 Orang Meninggal

Kasus Positif Covid di Jambi Tembus 1.000 dan 21 Orang Meninggal

Regional
Nenek Roslina Marahi Aparat Saat Demo: Tak Salah Apa-apa Kena Gas Air Mata, Aku Tuntut Kalian Polisi

Nenek Roslina Marahi Aparat Saat Demo: Tak Salah Apa-apa Kena Gas Air Mata, Aku Tuntut Kalian Polisi

Regional
Satgas Pemkab Jember Pakai Atribut Calon Petahana, Pansus: Kami Sudah Berkali-kali Ingatkan...

Satgas Pemkab Jember Pakai Atribut Calon Petahana, Pansus: Kami Sudah Berkali-kali Ingatkan...

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X