Jawa Diprediksi Kehilangan Sumber Air Bersih Tahun 2040: Segala Sesuatu Butuh Air...

Menurut Rachmat, ancaman krisis air di Jawa bisa semakin nyata. Alasannya, perubahan iklim itu diperparah faktor antropogenik: pengambilan air secara besar-besaran untuk rumah tangga dan industri maupun alih fungsi lahan.

"Kalau pemerintah dan masyarakat tidak melakukan apa-apa, kita harus sangat khawatir. Kebutuhan air terus naik, tapi air makin berkurang dan tercemar," ucapnya.

Merujuk data ketersediaan air yang disusun Pusat Litbang Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR, satu orang di Jawa saat ini bisa mendapat 1.169 meter kubik air per tahun.

Baca juga: Cerita Pengusaha Kerupuk Rambak Diuntungkan Musim Kemarau Panjang: Produksi Cepat, Omzet Melesat

Ketersediaan air yang setara 58 truk tangki air berbobot 20 ribu liter itu dilabeli status 'ada tekanan'.

Ketersediaan air untuk setiap satu penduduk Jawa diprediksi akan terus menurun hingga mencapai 476 meter kubik per tahun pada 2040. Angka itu dikategorikan kelangkaan total.

Angka itu tercantum dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang disusun Bappenas tahun 2019.

Sebagai perbandingan, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pernah berkata bahwa ketersediaan air ideal untuk satu orang setiap tahun adalah 1.600 meter kubik.

Baca juga: Kualitas Udara di Kabupaten Semarang Dikeluhkan Menurun Akibat Polusi dan Kemarau

Ancaman krisis air ini disebut hanya melanda Jawa. Bappenas mencatat, ketersediaan air untuk penduduk di pulau lain tak bermasalah alias tanpa tekanan.

Saat ini satu orang di Bali setiap tahun bisa mendapat 4.224 meter kubik. Adapun, air terbanyak tersedia di Papua di mana satu penduduk setiap tahun dapat menggunakan air hingga 296.841 meter kubik.

Baca juga: Fakta Sumur Ajaib di Cianjur, Tak Pernah Kering meski Kemarau hingga Diincar Perusahaan Air Minum

Apa penyebabnya?

Heru Santoso, peneliti senior di Pusat Geoteknologi LIPI, menyebut curah hujan di Jawa cenderung terus berkurang sekitar 3%. Menurutnya penurunan itu tidak lebih berdampak pada ketersediaan air ketimbang tren peningkatan temperatur udara.

"Karena kenaikan suhu, sampai mendekati 2 derajat celcius pada tahun 2070, evaporasi atau penguapan air menjadi tinggi. Itu menyebabkan defisit air."

"Perubahan fungsi lahan juga berpengaruh tapi jauh lebih besar pengaruh perubahan iklim. Kalau tidak ada perubahan iklim, jumlah air tetap, tinggal diatur misalnya berapa yang dialirkan untuk penduduk," tuturnya.

Baca juga: Sumur Ajaib di Cianjur Ini Tak Pernah Kering meski Kemarau, Ini Sebabnya

Di sisi lain, Heru memprediksi alih fungsi lahan dari area resapan menjadi pemukiman dan daerah industri juga mengancam sumber air di Jawa.

"Jawa masih menjadi daerah industri andalan, bahkan ada rencana pembangunan area pantura dan proyek infrastruktur yang masif, ini tantangan berat."

"Upaya menjaga lahan serba salah karena kebutuhan lahan yang tinggi," ujarnya.

Dalam penelitian Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) misalnya, kawasan tambang di Jawa Timur selama 2012-2016 meningkat dari 80 ribu menjadi 151 ribu hektare.

Baca juga: Marak Penggalian Sumur Dalam, 7 Desa di Magetan Alami Krisis Air Saat Kemarau Panjang

Mayoritas lahan tambang baru itu disinyalir berada di kawasan hutan.

Direktur Walhi Jawa Timur, Rere Christanto, mengklaim alih fungsi lahan di Kota Batu selama 2001-2015 juga membabat setengah sumber mata air wilayah tersebut.

Tahun 2015, kata Rere, tersisa 51 mata air di Batu.

"Saat tidak ada hujan lebih 100 hari di Jawa Timur, neraca air minus. Tapi itu diperburuk kebijakan yang justru mengurangi kawasan resapan air."

"Ada penjelasan ilmiah yang bisa menghubungkan bahwa berkurangnya neraca air di Jawa terjadi seiring berkurangnya kawasan ekologis resapan air," kata Rere.

Baca juga: Heboh Kawanan Buaya di Bengawan Solo, Diduga Ada 5 Ekor hingga Akibat Kemarau

Apa siasat pemerintah?

ANTARA/WAHYU PUTRO A Salah satu dasar usulan Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, memindahkan ibu kota ke Kalimantan adalah ketersediaan air yang menipis di Jawa.

Menurut Bambang, karena tidak terlayani air leding PDAM, sebagian penduduk Jawa mengambil air tanah lewat sumur bor.

"Selain merusak air tanah, itu juga mengurangi ketersediaan air karena pengambilan yang tidak terkendali," ujarnya kepada BBC News Indonesia di London, Juni lalu.

Baca juga: Cerita Warga Lereng Merapi Jual Ternak untuk Beli Air Bersih Saat Kemarau

Bambang berkata, untuk mencegah pengambilan air tanah, pemerintah tengah membangun sistem penyediaan air minum (SPAM) baru di Surabaya dan Semarang.