Fakta di Balik Ancaman Bupati Bone Bolango untuk Warganya yang Merokok

KOMPAS.com - Rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan membuat Pemerintah Kabupaten Bone Bolango akan menghilangkan jaminan kesehatan bagi para perokok.

Menurut Bupati Bone Bolango, Hamim Pou, pengeluaran para perokok untuk merokok sangat besar setiap bulannya.

Untuk itu, pemerintah menilai warga yang merokok dianggap mampu menjadi peserta mandiri BPJS Kesehatan.

Berikut ini fakta lengkapnya:

1. Alasan rencana keluarkan perokok dari jaminan kesehatan

KOMPAS.COM/AK PAKAYA Bupati Bone Bolango, Hamim Pou mengultimatum masyarakat miskin di wilayahnya yang masih merokok untuk dikeluarkan dari daftar kepesertaan penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan.

Bupati Pou menegaskan, pemerintah akan menganggarkan Rp 20 miliar di APBD untuk menanggung iuran jaminan sosial BPJS Kesehatan bagi warga Bone, setelah ada rencana kenaikan iuran BPJS kelas III.

Seperti diketahui, iuran untuk kelas III sebesar Rp 25.500 akan menjadi Rp 42.000.

Namun, kata Bupati Pou, ada aturan tambahan yang akan dikeluarkan bagi warga Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan sosial BPJS Kesehatan yang dibiayai Pemerintah Bone Bolango melalui Jaminan Kesehatan Pro Rakyat (Jamkespra).

“Bagi para perokok, itu saya tidak akan masukan di PBI jaminan sosial BPJS Kesehatan. Syaratnya harus berhenti merokok. Jika tidak mau berhenti merokok, kita akan keluarkan dari kepesertaan PBI dan kita dorong menjadi peserta mandiri BPJS Kesehatan,” ujar Hamim Pou, Senin (16/9/2019).

Baca juga: Perokok Akan Dikeluarkan dari Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan Bone Bolango

2. Kebiasaan merokok di mata Bupati Pou

Shutterstock Ilustrasi rokok

Kebiasaan merokok merupakan salah satu penyebab utama terjadinya risiko kesehatan, termasuk serangan kanker dan gangguan kehamilan.

Menurut Bupati Pou, pemaksaan untuk berhenti merokok adalah cara terbaik untuk menjaga kesehatan dan mencegah risiko tersebut.

“Kalau terkena kanker maka pilihannya hanya ada kemoterapi dan laser. Kalau ada yang memilih laser. Artinya dalam satu kali laser itu membutuhkan biaya Rp 25 juta dan minimal 40 kali dilaser, maka total yang harus dibayar pemerintah itu Rp 1 miliar untuk satu orang. Ini harus dipikirkan,” ujarnya.

Baca juga: BPJS Menunggak Rp 16 Miliar, RS Jogja Disebut Akan Bangkrut, Ini Kata Direkturnya

3. Biaya beli rokok dianggap sangat besar

SHUTTERSTOCK Ilustrasi dana umrah

Menurut Bupati Pou, pengeluaran masyarakat untuk merokok sangat besar setiap bulannya, sehingga pemerintah menilai para perokok bisa menjadi peserta mandiri BPJS Kesehatan.

”Bayangkan kalau dia beli rokok satu hari satu bungkus Rp 20.000 dikali 30 hari, maka totalnya Rp 600.000, hanya untuk biaya rokok. Itu artinya dia tidak layak menerima PBI jaminan sosial BPJS Kesehatan. Ini salah satu cara kita untuk bertindak tegas kepada masyarakat untuk menjauhi rokok,” tutur Pou.

Baca juga: Iuran Peserta Mandek, BPJS Kesehatan Samarinda Tunggak Pembayaran Rp 184 Miliar

4. Mengajak warga berhenti merokok

SHUTTERSTOCK Ilustrasi dilarang merokok.

Seperti diketahui, Kabupaten Bone Bolango saat ini sudah memiliki Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Daerah ini juga menerima penghargaan tertinggi dari Menteri Kesehatan dalam bidang kawasan tanpa rokok, yakni penghargaan Pastika Parama.
Menurut Pou, sangat ironis sekali jika banyak masyarakat yang tidak mematuhi Perda KTR tersebut dan masih merokok.

Di satu sisi, mereka masih mendapat bantuan untuk jaminan kesejahatan mereka.

“Beli rokok ada, tapi bayar iuran BPJS Kesehatan tidak ada. Ingat kesehatan itu mahal, tapi sekarang oleh pemerintah biaya kesehatan itu digratiskan. Itulah sebabnya ada satu hal yang harus kita ubah, bagaimana kita mencegah supaya tidak terkena penyakit. Salah satunya berhenti merokok,” ujar Pou.

Baca juga: Gubernur Kalbar: Penyumbang Kabut Asap Terbesar dari Lahan Konsesi Perusahaan

Sumber: KOMPAS.com (Rosyid A Azhar)