Setahun Pemerintahan Gubernur Sultra, Klaim Kerja Siang Malam hingga Dinilai Ingkar Janji

KENDARI, KOMPAS.com- Genap setahun Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi- Lukman Abunawas memimpin Sulawesi Tenggara (Sultra). Pasangan Ali dan Lukman dilantik pada 5 September 2018 lalu.

Pasangan yang dikenal dengan julukan AMAN ini menggelar ekspose kinerja mereka selama setahun di salah satu hotel di Kendari, Kamis (5/9/2019).

Menurut Ali Mazi, ekspose setahun pemerintahannya adalah sebagai cermin untuk melihat respons masyarakat Bumi Anoa.

Dalam ekspose di hadapan para bupati, anggota DPRD dan Forkopimda Sultra, Ali menyatakan telah merealisasikan program unggulannya.

Di antaranya pembangunan rumah sakit jantung (RSJ) bertaraf internasional yang telah dilakukan peletakan batu pertama pada 29 Agustus lalu. 

Baca juga: Setahun Jadi Gubernur Jabar, Ridwan Kamil Pamer 49 Penghargaan

Kemudian hanya berselang beberapa hari setelah peletakan batu pertama pembangunan RSJ, Ali Mazi kembali melakukan peletakan batu pertama jalan akses wisata Kendari - Toronipa, Konawe yang pada 2 September.

Kemudian peletakan batu pertama Perpustakaan Internasional.

Pembangunan infrastuktur ini, kata Ali Mazi membuktikan bahwa mereka berdua telah bekerja siang dan malam demi kepentingan masyarakat.

Namun tak dipungkirinya, masih banyak masyarakat yang mengkritik kebijakannya itu.

“Saya dan Pak Lukman bekerja siang dan malam demi kepentingan masyarakat Sultra, bukan kepentingan pribadi. Saya akan bergerak meski di luar sana masih banyak juga yang mengkritik. Namun itu sudah tugas gubernur dan wakil gubernur,” ujar Ali.

Diakuinya, meski mereka telah bekerja siang dan malam, tetapi mereka tidak bisa memberikan kepuasan seperti yang diinginkan masyarakat.

“Kami inginkan kritikan itu bersifat membangun, bukan kritikan mengolok-ngolok. Mari kita bahu membahu bekerjasama membangun Sultra,” ujarnya.

Di bidang pendidikan, Ali menyebut telah mencanangkan program beasiswa Sultra Cerdas, dengan tujuan meningkatkan kecerdasan putra putri daerah Sultra.

Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Shaleh meminta masyarakat untuk mendukung program pemerintah.

Jika ada kekurangan selama membangun daerah harus diberikan kritikan yang solutif.

“Jika ada kekurangan kita berikan kritikan yang konstruktif. Kritik yang solutif, yang bisa mendidik, bukan yang provokator,” kata Abdurrahman.

Ketua DPW PAN Sultra ini mengatakan, satu tahun perjalanan kepemimpinan Ali Mazi dan Lukman sudah banyak melakukan pembangunan.

Meskipun membangun tidak semudah membalikan telapak.

“Meskipun berbeda partai politik, berbeda dukungan tetapi itulah demokrasi. Begitu AMAN terpilih kita tidak boleh murka, kita harus dukung semua program-programnya,” ucapnya.

Dinilai ingkar janji

Saat ekspose berlangsung, puluhan aktivis dari HMI dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari berunjuk rasa di halaman hotel.

Mereka menilai Ali dan Lukman ingkar janji. Kedua pasangan ini dinilai tidak konsisten dalam mewujudkan visi misi saat kampanye mereka dulu.

Koordinator aksi, Eko Hasmawan Baso mengungkapkan, selama satu tahun kepemimpinan Ali-Lukman, banyak kebijakan yang minim kajian ilmiah.

Bahkan jauh dari cita-cita perwujudan keadilan sosial, bagi seluruh masyarakat Sultra.

“Kita ketahui bersama beberapa waktu lalu telah dimulai pembangunan dua mega proyek besar, yakni rumah sakit jantung dan jalan wisata toronipa. Kebijakan ini dianggap belum penting, karena kami menilai masih banyak yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal,” ujar Eko.

Menurut mereka, masih banyak jalan provinsi yang menghubungkan beberapa kabupaten di Sultra rusak parah.

Di antaranya jalan di Kecamatan Angata- Landono dan Benua di Kabupaten Konawe Selatan.

"Jalan penghubung Kabupaten Muna- Buton Utara, Mubar dengan Buton Tengah dan masih banyak lagi kondisi jalan di beberapa kabupaten yang rusak parah," ungkapnya.

Baca juga: Setahun Pimpin Jabar, Pengamat Sebut Ridwan Kamil-Uu Punya Masalah Komunikasi

Lalu masyarakat di Konawe Kepulauan yang menghadapi ancaman keberlangsungan hidup karena aktivitas pertambangan.

Sebab, wilayah itu adalah pesisir dan pulau-pulau kecil yang rawan dieksploitasi pertambangan.

Tanggapan akademisi

Sejumlah akademisi mengkritik kebijakan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi yang hanya mengedepankan pembangunan gedung.

Salah satunya adalah keinginan Ali Mazo merenovasi kantor gubernur menjadi 17 lantai. Salah satu pertimbangan renovasi itu untuk mengenjot efektivitas dan semangat kerja para pegawai di lingkup Pemprov Sultra.

Saat ini renovasi kantor Gubernur Sultra sudah masuk dalam tahap perencanaan. Anggaran tahap awal sebesar Rp 300 juta juga telah dimasukkan di APBD Perubahan (APBD-P) 2019.

Belum lagi pembangunan tiga mega proyek yang menelan anggaran triliunan rupiah, dan pemerintah provinsi harus meminjam dana ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp1,195 triliun.

Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Kendari (UMK), Andi Awaluddin Ma’ruf mengatakan, dalam perspektif kebijakan seharusnya Ali mengutamakan lebih dulu janji politiknya yang dikemas dalam visi “Menuju Sultra Emas”.

Emas sendiri merupakan singkatan dari ekonomi, maju, aman, dan sejahtera, sehingga anggarannya bisa diarahkan pada visi tersebut.

Misalnya, pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan di Sultra. Itu lebih penting karena dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat, terutama bagi para petani yang ingin menjual hasil produksi ke sejumlah daerah di Sultra.

Sedangkan mendirikan gedung 17 lantai ini dianggap tidak akan memberikan dampak terhadap ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Belum lagi, pelayanan ASN di sekretariat daerah tidak bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar publik. Sehingga, bisa dikatakan kinerja ASN yang berkantor di sana tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

“Keinginan Ali Mazi ini harus benar-benar dikaji lebih dulu berdasarkan riset benarkah yang menjadi pertimbangannya itu, sehingga politik anggaran bisa tepat sasaran. Jangan sampai juga ini tiba-tiba muncul dan bisa menimbulkan perspetikf yang tidak-tidak di masyarakat. Istilahnya ada kongkalikong,” kata Andi, Jumat (6/9/2019).