Dengan APBD Terbatas, Emil Bangun Jabar Lewat Dynamic Government

KOMPAS.com – Sejak menjabat Gubernur Jawa Barat (Jabar) per 5 September 2018, pria yang akrab di sapa Emil ini memang sibuk berbenah di Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jabar.

Hal yang menjadi perhatiannya adalah bagaimana ekosistem pemerintahan mencapai target lebih cepat dan menghasilkan sesuatu yang konstruktif sebanyak mungkin.

Emil, sadar betul Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tidak akan mampu membiayai semua pembangunan di Jawa Barat. Untuk infrastruktur saja, uang yang dibutuhkan Rp1.200 triliun.

Sementara itu, APBD 2019 hanya Rp37,05 triliun buat mengerjakan 58 proyek strategis selama satu tahun. Untuk kebutuhan infrastruktur saja, APBD Jabar hanya secuil. Belum lagi untuk kebutuhan suprastruktur.

Di samping itu, kebutuhan masyarakat begitu dinamis, teknologi terus berkembang, dan tuntutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terus bertambah. Namun, ruang gerak birokrasi terbatas.

Baca juga: Karena Futuristik dan Terarah, APBD Jabar Dipuji Kemendagri

Banyak sekat yang membuat roda pemerintahan dan pembangunan Jawa Barat selama ini berjalan lamban.

Untuk itulah Emil memperkenalkan Dynamic Government atau Pemerintahan Dinamis. Sebuah ekosistem pemerintahan yang mampu menjalankan pola pembangunan yang kolaboratif. Semua pihak, di luar aparatur sipil negara dapat terlibat dalam pembangunan.

Selama satu tahun ini hari-hari Emil lebih banyak disibukkan dengan bertemu banyak orang yang memiliki sumber daya, baik itu uang, akses, teknologi, pengetahuan, maupun man power.

Emil sendiri mengibaratkan dirinya sebagai seorang marketing. Jawa Barat dengan kekayaan alam, manusia, serta kekayaan budaya dan makanan, selalu di bawanya di berbagai forum baik dalam negeri maupun luar negeri, untuk dikolaborasikan dengan para pemilik sumber daya.

“Saya ini gubernur yang merangkap marketing,” tutur Emil kepada seorang jurnalis senior di sela kunjungan luar negeri ke Inggris – Skotlandia – Swedia, akhir Juli 2019, seperti dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Senin (19/8/2019).

Birokrasi 3.0

Pemerintahan Dinamis sebenarnya bukan konsep baru di dunia, tapi barang baru di Indonesia. Secara teori dunia mengenalnya dengan Birokrasi 3.0. 

Sementara itu, selama ini Indonesia masih menggunakan pola Birokrasi 2.0 atau Birokrasi Performa yang mengutamakan reward and punishment.

“Apa yang dilakukan gubernur sebelumnya sudah baik, tidak ada masalah. Hanya saya punya cara-cara baru untuk mengakselerasi, sehingga (pembangunan) melompat,” kata Emil.

Salah satu yang menjadi ciri khas Pemerintahan Dinamis adalah kolaborasi dengan lima unsur pembangunan yakni kalangan Akademisi, Bisnis, Community, Government, dan Media (ABCGM).

Dok. Humas Pemerintah Provinsi Jawa Barat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sedang menjelaskan konsep pengolahan sampah di Jawa Barat kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar