Dengan APBD Terbatas, Emil Bangun Jabar Lewat Dynamic Government

“Terjadi percepatan pembangunan dengan menerapkan konsep pentahelix. Ada banyak gagasan-gagasan baru, termasuk program di desa yang dikelola perbankan. Selain gagasan, juga ada sumbangan berupa detail engineering design (DED) untuk pembangunan,” ujar Emil.

Penerapan Pemerintahan Dinamis tidak hanya membuat roda pemerintahan dan pembangunan berputar lebih cepat, tetapi juga pintu anggaran pembangunan bertambah.

Dengan begitu, pembangunan Jabar tidak lagi mengandalkan APBD yang notabene terbatas, tapi lima sumber anggaran lain. Di antaranya adalah Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnership (PPP), obligasi daerah, dana perbankan, dana ummat, dan dana CSR.

Baca juga: Bekasi Ingin Masuk DKI, Begini Respons Ridwan Kamil

Selain pembiayaan kreatif, Emil memulai pula terobosan untuk mendukung Pemerintahan Dinamis dapat berjalan di Pemdaprov Jabar. Salah satu caranya dengan menjalankan digital government agar pelayanan lebih baik dan cepat.

“Untuk menjawab permasalahan birokrasi yang dihadapi selama ini, Pemdaprov Jawa Barat mendirikan Jabar Digital Service yang akan menciptakan aplikasi sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan pembangunan. Jumlah aplikasi akan sebanyak jumlah permasalahan yang ada,” jelas Emil.

Pola komunikasi millenial

Pemerintahan Dinamis yang diusung Emil telah membawa nuansa baru dalam komunikasi dan koordinasi antar-pemerintah daerah.

Dengan gayanya yang millenials, Emil mengajak semua bupati dan wali kota masuk dalam forum WhatsApp Grup (WAG) yang diberi nama Koordinasi Penyelenggara Pemerintah Daerah (Kopdar). Ini pola komunikasi yang sama sekali baru di Jabar.

Sebagai wakil pemerintah pusat, Emil dapat berkoordinasi jauh lebih cepat dengan para kepala daerah di Jabar. Komunikasi yang dijalin menjadi tidak formal tapi lebih efektif karena cepat mengambil keputusan.

Tak cuma itu, melalui WAG Kopdar, Gubernur Emil mengaki semakin tahu kebutuhan daerah dan treatment yang diberikan lebih terukur dan fair.

“Dulu siapa yang melobi anggaran dia yang dapat, sehingga bisa jomplang. Ini tidak fair, akhirnya saya ubah. Nah, sekarang jadi lebih adil bantuan keuangan provinsi. Melalui koordinasi Kopdar itu jadi fair. Semua mendapat bantuan berdasarkan hitung-hitungan yang proposional,” jelas Emil.

Setelah sukses dijalankan dengan segala macam kendalanya, Pemerintahan Dinamis diharapkan diterapkan pula di level kabupaten dan kota.

Dengan begitu, ekosistem pemerintahan tingkat kabupaten dan kota ada di level yang sama dengan provinsi. Lalu bagaimana caranya?

Baca juga: Selaraskan Pembangunan, Pemdaprov Jabar Buat Kopdar GWPP

Kuncinya ada di bupati dan wali kota. Apakah para kepala daerah mau mencontoh apa yang sudah diperbuat oleh Ridwan Kamil dan wakilnya Uu Ruzhanul Ulum atau tidak. 

Namun, Emil optimistis dynamic government lambat laun akan diterapkan di kabupaten dan kota sehingga antar pemerintah kabupatan dan pemerintah kota dengan Pemdaprov Jabar ada dalam satu frekuensi dan Jabar Juara Lahir Batin pun akan terwujud lebih cepat.

“Kalau ini berhasil, inilah Government 3.0 yang menjadi eksperimen pemerintahan untuk mengakselerasi pembangunan,” tutup Emil.