Terlibat Korupsi Dana Desa, Mantan Pejabat Bupati Buton Tengah Jadi Tersangka

Kompas.com - 07/08/2019, 14:17 WIB
Satuan Reskrim Polres Baubau, Sulawesi Tenggara,  menetapkan mantan pejabat Bupati Buton Tengah, inisial MA, sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)  di Tahun 2015. DEFRIATNO NEKESatuan Reskrim Polres Baubau, Sulawesi Tenggara, menetapkan mantan pejabat Bupati Buton Tengah, inisial MA, sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Tahun 2015.

 

BAUBAU, KOMPAS.com - Satuan Reskrim Polres Baubau, Sulawesi Tenggara, menetapkan mantan pejabat Bupati Buton Tengah, berinisial MA, sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Tahun 2015. 

Kasat Reskrim Polres Baubau, AKP Ronald Arron Maramis, mengatakan, MA melakukan penyalahgunaan wewenang dalam jabatan sehingga merugikan negara sekitar Rp 786 juta. 

“Berdasarkan hasil gelar perkara yang dilaksanakan di Polda Sulawesi Tenggara, tanggal 3 juli 2019 dan sesuai dengan alat bukti, sepakat menetapkan tersangka MA, mantan pejabat Bupati Buton Tengah tahun 2015 serta pihak swasta, inisial YA sebagai tersangka,” kata AKP Ronald Arron Maramis, Rabu (7/8/2019). 

Baca juga: 2 PNS RSUD Lembang Bandung Jadi Tersangka Korupsi Dana Klaim BPJS Rp 7,7 Miliar

Ia menuturkan, pada tahun 2015, pemerintah Kabupaten Buton Tengah mengalokasikan ADD dari APBD senilai Rp 82 juta yang dibagi dalam dua tahap. 

Di tahap pertama pencairan ADD, MA yang saat itu menjabat sebagai pejabat Bupati Buton Tengah mengusulkan kegiatan bimtek dan pengadaan software dengan melaksanakan rapat bersama pihak swasta pelaksanakan kegiatan bimtek, inisial YA.  

Dalam rapat tersebut diputuskan setiap desa untuk kepentingan pelaporan bimtek dan pengadaan software dengan biaya Rp 16 juta per desa. 

Menurut Ronald, dari  67 desa se-Kabupaten Buton Tengah, kegiatan bimtek dan pengadaan software menelan biaya sekitar Rp 1 miliar. 

“Namun, itu tidak sesuai dengan rencana kegiatan desa yang melalui usulan dalam musrenbang, artinya, kegiatan tersebut tidak pernah dibahas dan diusulkan dalam rapat desa,” ujarnya. 

Baca juga: Terjerat Kasus Korupsi hingga Menghilang 14 Tahun, 18 ASN Ini Dipecat

“Output kegiatan tersebut tidak ada manfaat karena system pelaporan yang dibimtekan dengan pengadaan software tidak bisa difungsikan atau dimanfaatkan. Dari audit BPKP terdapat kerugian Negara Rp 786 juta,” ucap Ronald.    

MA saat ini dikenakan Pasal 2 dan Pasal 3, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tas Tipidkor Jo Pasal 55 Ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sekwan DPRD Batam Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Anggaran Konsumsi

Sekwan DPRD Batam Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Anggaran Konsumsi

Regional
Klaster Perkantoran Merebak, Gubernur Gorontalo Wajibkan Semua Pejabat Rapid Test

Klaster Perkantoran Merebak, Gubernur Gorontalo Wajibkan Semua Pejabat Rapid Test

Regional
Sejumlah Bangunan Cagar Budaya di Kota Malang Didigitalisasi

Sejumlah Bangunan Cagar Budaya di Kota Malang Didigitalisasi

Regional
Marah Tak Diberi Uang, Pria Bertato Aniaya Ayah Kandung dengan Kursi Plastik

Marah Tak Diberi Uang, Pria Bertato Aniaya Ayah Kandung dengan Kursi Plastik

Regional
Soal Sekolah, Kepala BNPB Ingatkan Belum Ada Zona Hijau di Jabar

Soal Sekolah, Kepala BNPB Ingatkan Belum Ada Zona Hijau di Jabar

Regional
Catat, Ini 6 Tempat Lokasi Uji Klinis Vaksin Covid-19 di Bandung

Catat, Ini 6 Tempat Lokasi Uji Klinis Vaksin Covid-19 di Bandung

Regional
Cerita Pilu Dua Balita Tewas Ditangan Ayah Kandung di Flores...

Cerita Pilu Dua Balita Tewas Ditangan Ayah Kandung di Flores...

Regional
Menpora: Kesiapan Surabaya Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20 Tak Diragukan

Menpora: Kesiapan Surabaya Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20 Tak Diragukan

Regional
Ditawari Rp 1 Miliar untuk Lawan Gibran-Teguh, PSI: Kami Masih Istiqomah dengan Mas Gibran

Ditawari Rp 1 Miliar untuk Lawan Gibran-Teguh, PSI: Kami Masih Istiqomah dengan Mas Gibran

Regional
Tewas di Pinggir Jalan dengan Mulut Berbusa, Bocah Berseragam SD Ini Diduga Keracunan Miras

Tewas di Pinggir Jalan dengan Mulut Berbusa, Bocah Berseragam SD Ini Diduga Keracunan Miras

Regional
Mari Bantu Nadine, Bayi yang Terkendala Biaya Operasi Rp 2 Miliar

Mari Bantu Nadine, Bayi yang Terkendala Biaya Operasi Rp 2 Miliar

Regional
Ini 10 Kelurahan dengan Kasus Aktif Covid-19 Terendah di Surabaya

Ini 10 Kelurahan dengan Kasus Aktif Covid-19 Terendah di Surabaya

Regional
Bengawan Solo Masih Tercemar, Ganjar Tagih Janji Perusahaan Tak Buang Limbah ke Sungai

Bengawan Solo Masih Tercemar, Ganjar Tagih Janji Perusahaan Tak Buang Limbah ke Sungai

Regional
Tak Mampu Biayai Hidup, Andreas Rencanakan Pembunuhan 2 Anak Balitanya

Tak Mampu Biayai Hidup, Andreas Rencanakan Pembunuhan 2 Anak Balitanya

Regional
Ditawari Rp 1 Miliar untuk Berkoalisi Lawan Gibran, PSI: Pencapaian Kami Ternyata Ada Harganya

Ditawari Rp 1 Miliar untuk Berkoalisi Lawan Gibran, PSI: Pencapaian Kami Ternyata Ada Harganya

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X