Gubernur Nurdin Abdullah Tepis Dugaan KKN di Pemprov Sulsel, Ini Penjelasannya

Kompas.com - 01/08/2019, 21:00 WIB
Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah saat diperiksa sebagai saksi dalam sidang hak angket di lantai 8 Gedung DPRD Sulsel, Kamis (1/8/2019). KOMPAS.com/HIMAWANGubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah saat diperiksa sebagai saksi dalam sidang hak angket di lantai 8 Gedung DPRD Sulsel, Kamis (1/8/2019).

MAKASSAR, KOMPAS.com - Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah menepis dugaan praktik KKN yang kental dengan pemerintah provinsi Sulsel sejak ia menjabat sekitar 9 bulan lalu.

Mantan Bupati Bantaeng ini mengatakan bahwa dirinya tidak pernah melibatkan keluarganya dalam pengerjaan proyek pemprov Sulsel

Saat diberikan kesempatan untuk mengklarifikasi lima poin landasan hak angket di gedung DPRD Sulsel, Nurdin bersikukuh pemerintahan yang dipimpinnya selama hampir 11 bulan sangat profesional. 

"Saya minta kepada seluruh ASN/pejabat mohon untuk tidak menangani keluarga saya, yang kedua pada rapat kerja diknas, saya sampaikan lagi mohon untuk kita kerja profesional. Tidak ada satupun keluarga saya yang bisa diberikan fasilitas," ujar mantan Bupati Bantaeng dua periode ini. 

Baca juga: Disidang oleh DPRD, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Dicecar soal Dualisme Kepemipinan 

Nurdin juga mengatakan ketika dirinya terpilih sebagai gubernur Sulawesi Selatan, ia mengumpulkan keluarganya untuk memilih apakah ingin mengerjakan proyek atau ingin mengabdikan negara. 

Menurut pengakuan Nurdin, ia meyakinkan keluarganya untuk menjaga pemerintahan yang dipimpinnya. 

"Demi Allah, lillahi taala, saya kumpul di rumah jauh sebelum saudara, sepupu, ipar, menantu, saya sampaikan, saya minta anda memilih saya berhenti jadi gubernur, Anda lanjut untuk mengerjakan proyek atau sebaliknya tidak terlibat dalam proyek, saya kepada bangsa dan negara," imbuhnya. 

Soal penunjukkan adik ipar Nurdin

Terkait penunjukan Taufik Fachruddin, adik ipar Nurdin Abdullah sebagai Plt direktur utama Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan, pertimbangan utamanya ialah pengalaman Taufik yang pernah menjabat sebagai dorut Perusda di Kabupaten Bantaeng. 

Taufik dinilai dapat mengembalikan Perusda Sulsel dari kondisi 'sakit' yang menghambatnya. Taufik kata Nurdin merupakan perintis kawasan industri Bantaeng yang sekarang dikenal smelter di Bantaeng. 

Baca juga: Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Penuhi Panggilan Pansus Hak Angket di DPRD

"Mungkin KKN yang dimaksud itu saudara taufik. Perusda itu sakit maka saya minta pak taufik untuk jadi pejabat daerah karena beliau yang merintis kawasan industri bantaeng yang sekarang dikenal smelter jadi bukan karena ada yang lain. Jadi saya bilang tidak ada KKN karena sisa hidup saya abdikan untuk negara," pungkasnya. 

Namun menurut salah satu anggota pansus angket, Fahruddin Rangga, tindakan Nurdin Abdullah yang mengangkat Taufik Fachruddin sebagai dirut Perusda menyalahi Perpres 54 tahun 2017. 

Politisi asal Partai Golkar ini mengatakan bila hanya alasan penyehatan sehingga mengangkat Taufik tidak lah benar. Pasalnya, ada beberapa karyawan Perusda Sulsel yang hingga kini masih kesulitan keuangan yang dilaporkan kepada Fahruddin Rangga. 

"Tidak serta merta misalnya harus menunjuk Plt dirut untuk menyehatkan itu karena konsekuensi dari itu adalah pasti ada anggaran di dalamnya. Saya kira di forum ini tidak cukup alasan kita bekerja iklas," kata Fahruddin Rangga. 

Baca juga: Adik Ipar Gubernur Nurdin Abdullah Diperiksa Panitia Hak Angket DPRD Sulsel



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Alasan PSBB Bodebek Kembali Diperpanjang

Ini Alasan PSBB Bodebek Kembali Diperpanjang

Regional
Kasus Mayat Bayi Dalam Kantong Plastik, Polisi Tetapkan Ibu Kandung sebagai Tersangka

Kasus Mayat Bayi Dalam Kantong Plastik, Polisi Tetapkan Ibu Kandung sebagai Tersangka

Regional
Bawaslu Klaim Kasus Covid-19 di Daerah yang Gelar Pilkada Cenderung Turun

Bawaslu Klaim Kasus Covid-19 di Daerah yang Gelar Pilkada Cenderung Turun

Regional
Ridwan Kamil Puji Ketua PBNU yang Berani Umumkan Diri Positif Covid-19

Ridwan Kamil Puji Ketua PBNU yang Berani Umumkan Diri Positif Covid-19

Regional
Langgar Protokol Kesehatan, Operasional Obyek Wisata Dusun Semilir Semarang Dihentikan

Langgar Protokol Kesehatan, Operasional Obyek Wisata Dusun Semilir Semarang Dihentikan

Regional
Rizieq Shihab Akan Dipanggil Polisi Terkait 2 Kasus Berbeda di Bogor

Rizieq Shihab Akan Dipanggil Polisi Terkait 2 Kasus Berbeda di Bogor

Regional
Ridwan Kamil Sebut Tokoh Publik Wajib Umumkan Hasil Tes Covid-19

Ridwan Kamil Sebut Tokoh Publik Wajib Umumkan Hasil Tes Covid-19

Regional
KPU Solo Temukan 8.237 Lembar Surat Suara Rusak

KPU Solo Temukan 8.237 Lembar Surat Suara Rusak

Regional
10 Orang Diperiksa Polisi soal RS Ummi, Termasuk Menantu Rizieq Shihab

10 Orang Diperiksa Polisi soal RS Ummi, Termasuk Menantu Rizieq Shihab

Regional
Kronologi Balita Tewas Setelah Terjebak Dalam Rumah yang Terbakar

Kronologi Balita Tewas Setelah Terjebak Dalam Rumah yang Terbakar

Regional
Masa Tanggap Darurat Covid-19 di DIY, Sri Sultan: Pusat Diperpanjang, Mosok Aku Nyabut

Masa Tanggap Darurat Covid-19 di DIY, Sri Sultan: Pusat Diperpanjang, Mosok Aku Nyabut

Regional
Tulis Cerpen di Penjara, Jerinx Singgung Soal Kaliyuga hingga Kebebasan Berpendapat

Tulis Cerpen di Penjara, Jerinx Singgung Soal Kaliyuga hingga Kebebasan Berpendapat

Regional
Pemprov DIY Perpanjang Status Tanggap Darurat Covid-19 untuk Ketujuh Kalinya

Pemprov DIY Perpanjang Status Tanggap Darurat Covid-19 untuk Ketujuh Kalinya

Regional
KPU Targetkan 79 Persen Pemilih Gunakan Suaranya di Pilkada Kalsel

KPU Targetkan 79 Persen Pemilih Gunakan Suaranya di Pilkada Kalsel

Regional
Guru, Satpam hingga OB Sekolah Bisa Dapat Rumah Subsidi, Ini Syaratnya

Guru, Satpam hingga OB Sekolah Bisa Dapat Rumah Subsidi, Ini Syaratnya

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X