Gubernur Nurdin Abdullah Tepis Dugaan KKN di Pemprov Sulsel, Ini Penjelasannya

Kompas.com - 01/08/2019, 21:00 WIB
Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah saat diperiksa sebagai saksi dalam sidang hak angket di lantai 8 Gedung DPRD Sulsel, Kamis (1/8/2019). KOMPAS.com/HIMAWANGubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah saat diperiksa sebagai saksi dalam sidang hak angket di lantai 8 Gedung DPRD Sulsel, Kamis (1/8/2019).

MAKASSAR, KOMPAS.com - Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah menepis dugaan praktik KKN yang kental dengan pemerintah provinsi Sulsel sejak ia menjabat sekitar 9 bulan lalu.

Mantan Bupati Bantaeng ini mengatakan bahwa dirinya tidak pernah melibatkan keluarganya dalam pengerjaan proyek pemprov Sulsel

Saat diberikan kesempatan untuk mengklarifikasi lima poin landasan hak angket di gedung DPRD Sulsel, Nurdin bersikukuh pemerintahan yang dipimpinnya selama hampir 11 bulan sangat profesional. 

"Saya minta kepada seluruh ASN/pejabat mohon untuk tidak menangani keluarga saya, yang kedua pada rapat kerja diknas, saya sampaikan lagi mohon untuk kita kerja profesional. Tidak ada satupun keluarga saya yang bisa diberikan fasilitas," ujar mantan Bupati Bantaeng dua periode ini. 

Baca juga: Disidang oleh DPRD, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Dicecar soal Dualisme Kepemipinan 

Nurdin juga mengatakan ketika dirinya terpilih sebagai gubernur Sulawesi Selatan, ia mengumpulkan keluarganya untuk memilih apakah ingin mengerjakan proyek atau ingin mengabdikan negara. 

Menurut pengakuan Nurdin, ia meyakinkan keluarganya untuk menjaga pemerintahan yang dipimpinnya. 

"Demi Allah, lillahi taala, saya kumpul di rumah jauh sebelum saudara, sepupu, ipar, menantu, saya sampaikan, saya minta anda memilih saya berhenti jadi gubernur, Anda lanjut untuk mengerjakan proyek atau sebaliknya tidak terlibat dalam proyek, saya kepada bangsa dan negara," imbuhnya. 

Soal penunjukkan adik ipar Nurdin

Terkait penunjukan Taufik Fachruddin, adik ipar Nurdin Abdullah sebagai Plt direktur utama Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan, pertimbangan utamanya ialah pengalaman Taufik yang pernah menjabat sebagai dorut Perusda di Kabupaten Bantaeng. 

Taufik dinilai dapat mengembalikan Perusda Sulsel dari kondisi 'sakit' yang menghambatnya. Taufik kata Nurdin merupakan perintis kawasan industri Bantaeng yang sekarang dikenal smelter di Bantaeng. 

Baca juga: Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Penuhi Panggilan Pansus Hak Angket di DPRD

"Mungkin KKN yang dimaksud itu saudara taufik. Perusda itu sakit maka saya minta pak taufik untuk jadi pejabat daerah karena beliau yang merintis kawasan industri bantaeng yang sekarang dikenal smelter jadi bukan karena ada yang lain. Jadi saya bilang tidak ada KKN karena sisa hidup saya abdikan untuk negara," pungkasnya. 

Namun menurut salah satu anggota pansus angket, Fahruddin Rangga, tindakan Nurdin Abdullah yang mengangkat Taufik Fachruddin sebagai dirut Perusda menyalahi Perpres 54 tahun 2017. 

Politisi asal Partai Golkar ini mengatakan bila hanya alasan penyehatan sehingga mengangkat Taufik tidak lah benar. Pasalnya, ada beberapa karyawan Perusda Sulsel yang hingga kini masih kesulitan keuangan yang dilaporkan kepada Fahruddin Rangga. 

"Tidak serta merta misalnya harus menunjuk Plt dirut untuk menyehatkan itu karena konsekuensi dari itu adalah pasti ada anggaran di dalamnya. Saya kira di forum ini tidak cukup alasan kita bekerja iklas," kata Fahruddin Rangga. 

Baca juga: Adik Ipar Gubernur Nurdin Abdullah Diperiksa Panitia Hak Angket DPRD Sulsel



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X