Dipanggil Ombudsman soal Kasus Dokter Gigi Romi, Bupati Solok Selatan Minta Jadwal Ditunda

Kompas.com - 01/08/2019, 09:31 WIB
Dokter Gigi Romi Syofpa Ismael Dok. LBH PadangDokter Gigi Romi Syofpa Ismael

PADANG, KOMPAS.com - Dipanggil Ombudsman Sumatera Barat untuk menjelaskan kasus Dokter Gigi Romi Syofpa Ismael, Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria meminta pengunduran jadwal.

Dari surat panggilan yang sudah dilayangkan Ombudsman, dijadwalkan Kamis (1/8/2019) ini Muzni diminta memberikan klarifikasi ke Kantor Ombudsman Sumbar.

"Melalui Kabag Hukum Pemkab Solok Selatan, Hamdi, Bupati meminta pengunduran jadwal menjadi Senin 5 Agustus," kata Asisten Ombudsman Sumbar, Adel Wahidi yang dihubungi Kompas.com, Kamis.

Baca juga: Pelapor Dokter Gigi Romi Buat Laporan Tidak Benar Atas Anjuran Oknum Pansel

Adel yang sebelumnya menjabat sebagai Plt Kepala Ombudsman Sumbar itu menyebutkan, alasan penundaan itu karena bupati masih berada di Jakarta bertemu dengan berbagai kementerian guna menyelesaikan persolan Romi. 

“Kami menyanggupi permintaan penundaan tersebut, karena Ombudsman juga memantau proses penyelesaian yang memang sedang berlangsung di Jakarta," katanya.

Baca juga: Pelapor Dokter Gigi Romi hingga Batal Jadi PNS Jalani Sidang Kode Etik

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Adel mengatakan, Ombudsman berharap proses itu cepat selesai, sehingga kedatangan Muzni pada hari Senin depan telah membawa hasil atau solusi.  

Kendati ditunda, dikatakan Adel, Ombudsman tetap menekankan bahwa Bupati selaku pejabat pembina kepegawaian yang wajib menghadiri panggilan tersebut. Tidak bisa diwakilkan ke sekda, apalagi bagian hukum

Menurut Adel, Ombudsman yakin bupati akan datang karena bupati sendiri tampaknya sangat ingin persolan ini segera selesai.

Adel menyebutkan jika tidak dihadiri, Ombudsman akan lewati tahapan berikutnya.

Menurut Adel, jika panggilan ketiga tidak dihadiri lagi, pihaknya akan meminta bantuan kepolisian untuk menghadirkan secara paksa sesuai dengan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman RI.

"Opsi pemanggilan paksa itu, akan terus kita buka. Tapi sekali lagi, kami Ombudsman yakin, bupati akan datang," katanya.

"Publik sudah mulai mencium, ada proses tak sedap oleh para pembantu bupati. Karena itu, persolan ini harus diselesaikan oleh bupati," ujar Adel.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ingin Luwu Utara Aman dan Sehat, Bupati IDP Imbau Warga Beradaptasi dengan Kebiasaan Baru

Ingin Luwu Utara Aman dan Sehat, Bupati IDP Imbau Warga Beradaptasi dengan Kebiasaan Baru

Regional
Beri Bantuan Alsintan untuk Poktan, Bupati IDP: Tolong Agar Tidak Diperjualbelikan

Beri Bantuan Alsintan untuk Poktan, Bupati IDP: Tolong Agar Tidak Diperjualbelikan

Regional
UM Bandung Gelar Vaksinasi Massal untuk 3.000 Warga, Ridwan Kamil Berikan Apresiasi

UM Bandung Gelar Vaksinasi Massal untuk 3.000 Warga, Ridwan Kamil Berikan Apresiasi

Regional
Pemprov Jabar Targetkan Pembangunan TPPAS Regional Legok Nangka Rampung pada 2023

Pemprov Jabar Targetkan Pembangunan TPPAS Regional Legok Nangka Rampung pada 2023

Regional
Optimalisasi Penyaluran Bansos di Gorontalo, Gubernur Rusli Gunakan 2 Metode Ini

Optimalisasi Penyaluran Bansos di Gorontalo, Gubernur Rusli Gunakan 2 Metode Ini

Regional
Tekan Dampak PPKM, Pemprov Jabar Akan Salurkan Bansos ke 1,9 Juta Keluarga

Tekan Dampak PPKM, Pemprov Jabar Akan Salurkan Bansos ke 1,9 Juta Keluarga

Regional
Serapan Anggaran Covid-19 Jateng Capai 17,28 Persen, Bukan 0,15 Persen

Serapan Anggaran Covid-19 Jateng Capai 17,28 Persen, Bukan 0,15 Persen

Regional
Ridwan Kamil Janji Usulkan PPKM yang Lebih Proporsional kepada Pemerintah Pusat

Ridwan Kamil Janji Usulkan PPKM yang Lebih Proporsional kepada Pemerintah Pusat

Regional
Ikuti Rakor Virtual Kampanye 3M, Ridwan Kamil Usulkan Tiga Hal ke Pemerintah Pusat

Ikuti Rakor Virtual Kampanye 3M, Ridwan Kamil Usulkan Tiga Hal ke Pemerintah Pusat

Regional
BST Mulai Disalurkan di Semarang, Walkot Hendi Jelaskan Teknis Distribusinya

BST Mulai Disalurkan di Semarang, Walkot Hendi Jelaskan Teknis Distribusinya

Regional
Atasi Dampak Pandemi, Anggota DPRD PDIP hingga Wali Kota Hendi Serahkan Gajinya

Atasi Dampak Pandemi, Anggota DPRD PDIP hingga Wali Kota Hendi Serahkan Gajinya

Regional
Percepat Pemulihan DAS Citarum, Jabar Gandeng Monash University

Percepat Pemulihan DAS Citarum, Jabar Gandeng Monash University

Regional
Kepada Wapres, Ridwan Kamil: Berita Baik, BOR Jabar Turun Terus

Kepada Wapres, Ridwan Kamil: Berita Baik, BOR Jabar Turun Terus

Regional
Percepat Herd Immunity, Pemkot Semarang Lakukan Vaksinasi Keliling

Percepat Herd Immunity, Pemkot Semarang Lakukan Vaksinasi Keliling

Regional
Dibantu Dompet Dhuafa, Para Guru Ngaji di Lampung Bisa Berkurban

Dibantu Dompet Dhuafa, Para Guru Ngaji di Lampung Bisa Berkurban

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X